Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Sandera Dana Desa

Oleh

image-gnews
Iklan

Pembiaran terhadap tindakan bupati "menyandera" dana desa sungguh disesalkan. Kementerian Dalam Negeri seharusnya segera menjatuhkan sanksi kepada para bupati bandel yang menahan dana desa. Mereka mencederai amanat rakyat, hanya mencairkan bantuan bila kepala desa atau lurah mendukung pencalonan bupati inkumben dalam pilkada.

Tindakan bodoh itulah yang kini menjadi salah satu penyebab mandeknya penyaluran lebih dari 60 persen dana desa. Di antara 74 ribu desa, baru 40 ribu yang menerimanya. Macetnya penyaluran dana ini bisa berbuntut panjang: pembangunan terhenti, roda ekonomi juga tersandung. Dampaknya, rakyat makin tercekik krisis.

Ide memberikan dana desa sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk memotong mata rantai birokrasi. Desa bisa langsung membuat program pembangunan nyata yang meningkatkan kesejahteraan warganya, tanpa melewati keruwetan birokrasi di kecamatan dan kabupaten. Pemerintah kabupaten sejatinya hanya menjadi kanal penyaluran, bukan penentu dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat. Tahun ini, sebagai pembuka, pemerintah menyalurkan dana Rp 20,77 triliun ke lebih dari 74 ribu desa. Tahun depan, dana itu meningkat menjadi hampir Rp 47 triliun. Bila bisa bergulir, dana ini bisa menggerakkan ekonomi pedesaan.

Masalahnya--seperti berbagai dana lain-ia rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Hal inilah yang dikeluhkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dua hari lalu. Alih-alih mengumbar keluh-kesah ke media, Menteri Dalam Negeri seharusnya cekatan menjatuhkan sanksi berat kepada para bupati itu.

Penyimpangan pengucuran dana bantuan seharusnya sudah diprediksi oleh Kementerian Dalam Negeri. Soalnya, penggelontoran dana desa dilakukan menjelang kampanye pemilihan kepala daerah serentak, September-November tahun ini. Sudah jamak pengucuran dana seperti ini selalu dijadikan alat politik oleh para penguasa daerah. Pembagian bantuan sosial kepada kelompok-kelompok pendukung bupati atau gubernur adalah cerita lama yang seharusnya dijadikan pelajaran.

Penyimpangan yang sekarang terjadi, bagaimanapun, merupakan kesalahan Kementerian Dalam Negeri. Mereka semestinya membuat sistem agar pemberian dana ini tak perlu melalui pemerintah kabupaten. Dana puskesmas, contohnya, ditransfer langsung kepada kepala puskesmas di kecamatan tanpa melalui kepala dinas kabupaten/kota.

Yang terjadi sekarang, bupati seperti raja. Merekalah yang berhak mencairkan dana. Padahal sejatinya mereka hanyalah "kurir", bukan pengelola dana, sehingga tak berhak menentukan apakah dana tersebut perlu dicairkan atau tidak.

Mereka hanya dapat menahan uang itu jika memang ada alasan kuat, seperti persyaratan yang belum lengkap. Sejumlah desa, misalnya, belum memilih pendamping desa yang nantinya akan mengontrol penggunaan dana tersebut. Ada juga desa yang belum menyusun anggaran.

Upaya membereskan dana bantuan desa ini bukan tugas ringan. Tapi Menteri Tjahjo seharusnya menjawab harapan publik dengan tindakan tegas. Rakyat sudah menunggu roda ekonomi bergulir lagi dengan bantuan dana desa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sederet Alasan Anda Perlu Punya Asuransi Perjalanan

2 menit lalu

Ilustrasi asuransi perjalanan. (Foto: Shutterstock)
Sederet Alasan Anda Perlu Punya Asuransi Perjalanan

Asuransi perjalanan menyediakan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi selama liburan sehingga perlu dimiliki.


Menkes Arab Saudi: Lebih dari 1.300 Jemaah Haji Meninggal di Tanah Suci

3 menit lalu

Umat Muslim memegang payung berjalan di tengah cuaca yang sangat panas, selama ibadah haji tahunan, di Mina, Arab Saudi, 18 Juni 2024. REUTERS/Saleh Salem
Menkes Arab Saudi: Lebih dari 1.300 Jemaah Haji Meninggal di Tanah Suci

Sebagian besar jemaah haji meninggal dunia akibat cuaca ekstrem yang melanda ibadah haji tahun ini.


Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sepakati Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun

6 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sepakati Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun

Sri Mulyani menyebut pemerintah menyepakati anggaran program unggulan presiden terpilih, Prabowo Subianto, makan bergizi gratis Rp 71 triliun.


8 Drakor Tebaru Bulan Juli Segera Tayang, Dari Genre Romansa Hingga Thriller

7 menit lalu

Song Kang dalam Sweet Home Season 3. Dok. Netflix
8 Drakor Tebaru Bulan Juli Segera Tayang, Dari Genre Romansa Hingga Thriller

Drakor memiliki beragam jenis genre seperti komedi. Triller, horror hingga romance. Berikut list drakor yang akan tayang di bulan Juli.


BMKG Minta Kapal Waspadai Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Banten dan Jateng.

11 menit lalu

Sejumlah kapal ditambat di Dermaga Muara Baru, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi dengan ketinggian mencapai 2,5 meter - 4 meter pada Selasa (12/3) dan Rabu (13/3) di wilayah perairan Indonesia serta menghimbau masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di pesisir agar selalu waspada. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
BMKG Minta Kapal Waspadai Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Banten dan Jateng.

BMKG memperkirakan pola angin pada 24-25 Juni 2024 berpotensi memicu gelombang tinggi di laut, hingga maksimal 4 meter.


PPDB 2024: KPAI Terima 3 Aduan dan Ombudsman Sumbar Temukan Dugaan Maladministrasi

16 menit lalu

Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PPDB 2024: KPAI Terima 3 Aduan dan Ombudsman Sumbar Temukan Dugaan Maladministrasi

Sejumlah masalah masih ditemui pada PPDB 2024. KPAI menyebut, ada siswa kurang mampu tak bisa mendaftar lewat jalur afirmasi lantaran tak masuk DTKS.


Kata PKS Soal Sosok Pendamping Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024

19 menit lalu

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya (kanan), dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman (kiri) saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023. Kedatangan PKS ke NasDem tersebut merupakan silatuhrahmi bagian dari progres pencalonan Anies Baswedan, dan ingin menunjukkan kesolidan penjajakan Koalisi Perubahan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata PKS Soal Sosok Pendamping Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024

PKS masih menunggu keputusan soal posisi Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Jakarta.


Kasus Vina Cirebon, Hakim Tunda Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

23 menit lalu

Petugas Kepolisian menggiring tersangka kasus pembunuhan Pegi Setiawan untuk dihadirkan pada konferensi pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024. Polda Jabar berhasil menangkap Pegi Setiawan alias perong atas dugaan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2015 silam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Kasus Vina Cirebon, Hakim Tunda Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

akim Pengadilan Negeri Bandung menunda persidangan perkara praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan, tersangka pembunuh Ejy dan Vina di Cirebon.


Saran Pakar Pendidikan Mencegah Kecurangan PPDB

24 menit lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Saran Pakar Pendidikan Mencegah Kecurangan PPDB

Kecurangan PPDB masih kerap terjadi. Salah satu cara mengatasinya dengan melakukan pemerataan fasilitas dan kualitas sekolah.


Penjara Penuh, Tentara Israel Batalkan 20 Operasi Penangkapan di Tepi Barat

28 menit lalu

Tentara Israel berdiri di dekat truk yang penuh dengan tahanan Palestina yang bertelanjang dada di Jalur Gaza, 8 Desember 2023. REUTERS/ Yossi Zeliger
Penjara Penuh, Tentara Israel Batalkan 20 Operasi Penangkapan di Tepi Barat

Tentara Israel menghentikan sekitar 20 penangkapan aktivis Palestina di Tepi Barat yang diduduki karena penjara-penjara di sana sudah penuh sesak.