Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menyelamatkan Guru Honorer

Oleh

image-gnews
Iklan

Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri bukan gebrakan baru. Langkah itu cuma upaya memenuhi janji. Demonstrasi yang dilakukan ribuan guru honorer pada Selasa pekan lalu justru mencerminkan kegagalan pemerintah menangani masalah yang sudah berlangsung menahun.

Tuntutan guru honorer memperoleh penghasilan lebih baik tidak akan terulang bila pemerintah serius membenahi persoalan ini. Apalagi kebijakan mengangkat pegawai honorer di instansi pemerintah menjadi pegawai negeri sudah dicanangkan sejak 10 tahun silam. Kebijakan itu disusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kenyataannya, banyak guru honorer masih terkatung-katung karena proses rekrutmen pegawai negeri berlangsung manipulatif. Banyak guru honorer, dengan waktu pengabdian lebih lama, tersingkir oleh tenaga honorer yang semestinya belum berhak mengikuti tes calon pegawai negeri sipil. Praktek ini jelas melanggar peraturan pemerintah itu.

Terbuai oleh bujuk rayu para calo, guru honorer dengan masa kerja lebih pendek menyetor puluhan hingga ratusan juta rupiah kepada kepala daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Tujuannya: agar kepala daerah menerbitkan surat keputusan pengangkatan palsu sehingga mereka berhak mengikuti tes. Sebagian besar yang lulus menjadi pegawai negeri pada Februari tahun lalu adalah guru honorer yang memalsukan dokumen pengangkatan.

Kongkalikong ini rawan konflik kepentingan. Sebagai bentuk balas budi, tak sedikit guru honorer-tentu saja dengan mengajak rekan-rekannya-yang menjadi tim sukses pemilihan kepala daerah. Praktek ini terjadi di banyak tempat, salah satunya di Kudus, Jawa Tengah. Persekongkolan ini terjadi saat pemerintah hendak mendata ulang jumlah guru honorer di seluruh Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agar tidak terulang, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla harus belajar dari apa yang terjadi di masa silam. Maraknya pemalsuan data merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki. Pemerintah harus mencegah persekongkolan antara guru honorer, anggota Dewan, dan kepala daerah terjadi selama proses verifikasi berlangsung. Apalagi urusan data menjadi salah satu titik lemah pemerintah.

Seleksi guru honorer menjadi pegawai negeri juga tetap tidak boleh mengabaikan aturan. Seleksi harus dilakukan secara transparan. Pemerintah juga harus mengatur rinci standar kesejahteraan tenaga pendidik, karena lebih dari 6.000 guru honorer berpenghasilan di bawah upah minimum. Hal ini terjadi lantaran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum mengatur upah minimum guru honorer.

Kemelut guru honorer merupakan ujian yang cukup serius bagi pemerintah. Jokowi harus membuktikan bahwa janji yang pernah diucapkan saat kampanye, Juni tahun lalu, untuk membantu guru honorer bukan pepesan kosong.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan PKS Jagokan Sohibul Iman Bukan Anies di Pilkada Jakarta 2024

1 detik lalu

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman (kedua kanan) bersama Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan Sudirman Said (kanan) memberikan keterangan pers saat deklarasi capres Partai PKS di Kawasan Soewarna, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 30 Januari 2023. PKS secara resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di pilpres 2024. ANTARA FOTO/Fauzan
Alasan PKS Jagokan Sohibul Iman Bukan Anies di Pilkada Jakarta 2024

Apa alasan PKS?


Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Sudah Dibuka, Ini Langkah Lengkap dan Ketentuannya

7 menit lalu

Ilustrasi beasiswa. Eduspace
Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Sudah Dibuka, Ini Langkah Lengkap dan Ketentuannya

Untuk mendapat beasiswa LPDP, setiap tahapan harus dilalui dengan tepat dan cermat


Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Gudang LPG yang Tewaskan 18 Orang di Denpasar

9 menit lalu

Ilustrasi kebakaran. ANTARA
Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Gudang LPG yang Tewaskan 18 Orang di Denpasar

Kebakaran gudang LPG di Jalan Cargo II, Kelurahan Ubung Kaja, Denpasar Utara, terjadi pada 9 Juni 2024. Sebanyak 18 korban tewas dalam peristiwa itu.


Kemenko Marves Kejar Target Pembangunan Lima Proyek Hidrogen

11 menit lalu

Seorang petugas mendemonstrasikan pengisian hidrogen dari truk pengangkut fuel cell ke forklift di Pembangkit Listrik Hama Wing, Yokohama, Jepang, Kamis, 68 Oktober 2017. Pembangkit listrik angin yang menghasilkan hidrogen ini dikembangkan Toyota bersama pemerintah perfektur (provinsi) Kanagawa, Kota Yokohama, Kota Kawasaki, serta Iwatani Corp dan Toshiba Corp. TEMPO/Wawan Priyanto.
Kemenko Marves Kejar Target Pembangunan Lima Proyek Hidrogen

ementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan pemerintah sedang membangun sejumlah proyek hidrogen bersih


Tersangka Ferienjob Masuk DPO Ditangkap di Italia Tapi Dibebaskan, Ini Penjelasan Ahli Hukum Pidana

20 menit lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Tersangka Ferienjob Masuk DPO Ditangkap di Italia Tapi Dibebaskan, Ini Penjelasan Ahli Hukum Pidana

Tersangka ferienjob Enik Waldkonig yang selama ini masuk DPO ditangkap di Italia. Tapi tak lama kemudian ia dibebaskan. Mengapa?


Babak Reguler Proliga 2024 Tuntas: Simak Klasemen Akhir, Juara Tiap Putaran, dan Tim yang Lolos Final Four

23 menit lalu

Tim bola voli putri Jakarta BIN menjuarai putaran kedua Proliga 2024. (proliga)
Babak Reguler Proliga 2024 Tuntas: Simak Klasemen Akhir, Juara Tiap Putaran, dan Tim yang Lolos Final Four

Rangkaian pertandingan babak reguler Proliga 2024 sudah usai digelar. Simak klasemen akhir, juara tiap putaran, dan tim yang lolos final four.


BI Jamin Tak Ada Celah Bagi Pegawainya Terlibat Kasus Uang Palsu Rp 22 Miliar di Jakarta Barat

28 menit lalu

Konferensi Pers Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, terkait Pengungkapan Kasus Pembuatan Uang Palsu Rp 22 Miliar. Konferensi Pers dilakukan di Polda Metro Jaya, Jakarta. Tempo/Hendri.
BI Jamin Tak Ada Celah Bagi Pegawainya Terlibat Kasus Uang Palsu Rp 22 Miliar di Jakarta Barat

Bank Indonesia memberi jaminan tidak ada celah bagi pegawainya untuk terlibat kasus seperti pembuatan uang palsu Rp 22 miliar di Jakarta Barat.


Relawan Kita Siap Kerja Sama dengan Partai untuk Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

31 menit lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Relawan Kita Siap Kerja Sama dengan Partai untuk Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

Relawan Kita mengungkap program untuk mendukung Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta.


FIF Nilai POJK yang Batasi Kewenangan Debt Collector Tak Menghambat Bisnis

35 menit lalu

Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yustianus Dapot memberikan keteranga saat rilis kasus pelaku kekerasan Debt Collector di Dirreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2023. Sebanyak 3 orang Debt Collector usai viral di media sosial saat mengambil paksa mobil milik selebgram Clara Shinta dengan melakukan ancaman pembunuhan terhadap supir berhasil di tangkap, dan kini polisi menetapkan 4 orang Erick Jonshon Saputra, Brian Fladimer, Jemmy Matatula, dan Yondri Hehamahwa sebagai DPO. TEMPO/ Febri Angga Palguna
FIF Nilai POJK yang Batasi Kewenangan Debt Collector Tak Menghambat Bisnis

POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan membuat sejumlah perusahaan keuangan lakukan penyesuaian


Terpopuler Ekbis: Kritik Terhadap Rencana Kenaikan MinyaKita, Gibran Kerja Sama dengan India di Solo dan Fakta Melemahnya Rupiah

37 menit lalu

Pedagang memperlihatkan stok minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Terpopuler Ekbis: Kritik Terhadap Rencana Kenaikan MinyaKita, Gibran Kerja Sama dengan India di Solo dan Fakta Melemahnya Rupiah

Kritik terhadap harga MinyaKita menguat seiring pemberlakuan rencana kenaikan pekan ini. Lalu, di Solo, Gibran jalin kerja sama dengan India.