TEMPO.CO, Jakarta - Smith Alhadar, Penasihat pada The Indonesian Society for Middle East Studies
Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond menyatakan, untuk mengalahkan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), harus sama seperti bertempur melawan Nazi saat Perang Dunia II.
Pernyataan ini menggarisbawahi dua hal. Pertama, ISIS merupakan kekuatan luar biasa. Memang, pemberontak revolusioner selalu lebih superior daripada tentara konvensional. Lihat saja, dalam menaklukkan Kota Ramadi, Irak, 17 Mei lalu, tentara Irak dalam jumlah besar dengan persenjataan lebih lengkap justru lari kocar-kacir saat diserang ISIS dengan jumlah personel lebih sedikit dan senjata terbatas.
Kedua, sekutu membutuhkan kekuatan militer yang sangat besar untuk bisa menundukkan khilafah teror yang penuh dedikasi, komitmen, dan tekad yang kuat untuk melawan musuh-musuhnya yang mereka tuduh kafir. Faktanya, Liga Arab-NATO tidak bersedia menurunkan pasukan darat untuk menghadapi ISIS. Koalisi ini hanya melancarkan serangan udara terhadap target-target ISIS, sementara pasukan darat hanya mengandalkan militer pemerintah Irak yang morilnya amat rendah.
Sementara itu, Milisi Syiah, Hashid Shaabi, yang dilatih dan dikomandani militer Iran dan yang berhasil menekuk ISIS dalam perang pembebasan Kota Tikrit, Maret lalu, tidak begitu disambut pihak koalisi. AS mensyaratkan Hashid Shaabi berada di bawah kendali pasukan pemerintah Irak, di mana AS punya pengaruh di dalamnya. Padahal, dengan berada di bawah komando pihak lain, belum tentu Hashid Shaabi dapat bertempur secara efisien seperti ketika mereka membebaskan Tikrit.
Keberatan Liga Arab (baca: Saudi) dan NATO (baca: AS) dibentuk oleh ketidaksukaan mereka terhadap Iran. Sebab, bila Ramadi ditaklukkan dengan peran besar Hashid Shaabi, Iran akan mendapatkan credit point. Dunia internasional, bahkan dunia Islam Sunni, akan mengapresiasi Iran. Itu sebabnya, kendati Iran menawarkan diri untuk menurunkan pasukan daratnya, AS-Arab Saudi menolak. Kalau mengandalkan peshmarga (milisi Kurdi), peshmarga harus dipersenjatai secara memadai. Hal ini tidak diinginkan Irak, Iran, Turki, dan Suriah-negara-negara yang memiliki suku Kurdi-karena khawatir, dengan memiliki senjata dalam jumlah besar, etnis Kurdi akan memproklamasikan kemerdekaan.
Turki, anggota NATO, yang wilayahnya berbatasan dengan Suriah di selatan dan Irak di tenggara, sebenarnya sangat diharapkan AS-Saudi untuk berpartisipasi dalam perang dengan menerjunkan pasukan daratnya. Sayang, Turki menolak, kecuali dijadikan satu paket dengan serangan terhadap Suriah untuk menjatuhkan rezim Bashat al-Assad. AS keberatan karena khawatir Suriah akan terjerumus dalam situasi anarkistis, hingga memperluas tragedi kemanusiaan dan instabilitas yang tak dapat dikendalikan sebagaimana Irak selepas kejatuhan rezim Presiden Irak Saddam Hussein. Negara-negara Arab sendiri tidak bersedia menyumbang pasukan daratnya untuk memerangi ISIS, yang merupakan musuh peradaban, musuh kemanusiaan, dan musuh orang-orang beriman. Mereka lebih sibuk memerangi Houthi di Yaman, kelompok minoritas yang miskin.
Liga Arab-AS mulai melancarkan serangan terhadap ISIS sejak September. Ketika itu, AS menaksir perang ini akan memakan waktu tiga tahun dengan biaya US$ 1 miliar sebulan. Kini usia ISIS sudah mencapai setahun sejak diproklamasikan pada Juni 2014, dan tidak ada tanda-tanda mereka akan menyerah. Malah, belakangan ini ISIS terus memperluas teritori di Irak dan Suriah.
Padahal, menghadapi kekuatan militer Saddam Hussein yang menginvasi Kuwait (1991)-yang kala itu disebut-sebut sebagai kekuatan militer terbesar di Timur Tengah setelah Israel dan Turki-AS dan koalisi internasionalnya hanya membutuhkan waktu 44 hari dan hanya perlu waktu dua minggu untuk memusnahkan sisa kekuatan militer Saddam pada 2003.
Tidak efisiennya perang ini disebabkan tidak solidnya koalisi anti-ISIS dan masing-masing negara regional dan internasional saling mendahulukan kepentingan nasionalnya. Presiden AS Barack Obama konsisten dengan komitmennya untuk tidak lagi menerjunkan pasukan daratnya di Irak yang akan sangat mengganggu ekonomi AS dan merugikan secara politik. Agaknya Obama menyadari bahwa fenomena terorisme di Timur Tengah khususnya terkait erat dengan hegemoni dan perang AS di kawasan bergolak itu.
Perang melawan ISIS bukan hanya terhadap kekuatan militernya, tapi juga ideologinya. Utusan Khusus Presiden AS untuk Koalisi Global Melawan ISIS John Allen, saat tampil sebagai pembicara kunci dalam Forum Dunia Islam-AS, di Doha, Qatar, (3 Juni lalu) menyatakan, untuk menghancurkan ideologi ISIS, diperlukan waktu paling tidak satu generasi. Melihat bahaya militer maupun ideologi ISIS yang tidak mendapatkan tanggapan lebih serius dari kekuatan internasional, Direktur Proyek Khusus Grup Soufan-perusahaan keamanan di New York, Patrick Skinner, menyatakan, "Di setiap satu langkah, mereka ternyata dikaruniai dengan lawan-lawan yang buruk." Agaknya Patrick Skinner benar. *
