Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gelar Kosong Wisuda Bodong

Oleh

image-gnews
Iklan

KEMENTERIAN Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tak boleh mengendurkan tindakan tegas terhadap penyelenggara pendidikan yang beberapa hari lalu membuat acara wisuda abal-abal. Segera cabut izin mereka dan laporkan perbuatan pidana ini ke polisi. Upacara kelulusan dan pemberian gelar tanpa melalui perkuliahan dan pengujian yang memadai jelas merupakan penipuan.

Menteri Muhammad Nasir perlu mengawal agar langkah hukum itu tak berhenti di jalan. Pastikan para pengelola yayasan dan lembaga pendidikan yang ngawur itu memperoleh hukuman setimpal. Perilaku mereka berimplikasi gawat: kerusakan sosial yang luas. Selain mengelabui para wisudawan, mereka menghina publik dan dunia pendidikan yang menjunjung tinggi kejujuran. Masyarakat pun bisa tertipu embel-embel gelar yang disandang para "lulusan" karena tak disertai kompetensi atau kapasitas akademis yang layak.

Wisuda akal-akalan yang dilakukan terhadap seribu lebih mahasiswa di Tangerang Selatan itu mengingatkan kita akan obral gelar sarjana, master, bahkan doktoral yang terungkap pada Mei lalu. Lembaga pendidikan yang mengklaim sebagai perpanjangan kampus di Amerika Serikat itu nyatanya bohong belaka. Sialnya, ratusan "alumnus" mereka telanjur bertebaran ke mana-mana. Ada jenderal polisi, perwira militer, bupati, aktivis, bahkan ada yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Kasus yang terus berulang dengan beragam modus ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap tata kelola pendidikan. Kementerian Pendidikan Tinggi harus mengevaluasi diri: mengapa mereka selalu kebobolan dan terlambat dalam mendeteksi atau mengambil tindakan atas masalah ini. Para pengawas yang tak becus bekerja sebaiknya digeser. Mereka yang terbukti ikut bermain memuluskan tipu muslihat dan manipulasi pendidikan itu patut dipecat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aparat, baik pengawas di kementerian maupun polisi, juga gagal memberi efek jera terhadap para penyelenggara pendidikan yang melawan hukum. Mereka pun akhirnya berani mengulangi praktek tersebut. Patutlah dipertanyakan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kepolisian RI: mengapa kasus obral gelar yang sebelumnya mencuat belum juga tuntas dibereskan? Layak pula kita menagih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara: sampai di mana pengecekan ulang atas gelar akademis yang dipakai para pegawai negeri selama ini sebagai prasyarat naik pangkat?

Minat yang tak pernah surut terhadap tawaran jual-beli titel atau ijazah palsu juga membuktikan betapa masyarakat salah kaprah dalam memandang pendidikan. Nafsu untuk selalu mengambil jalan pintas yang tak pantas ini harus diredam. Bukan waktunya lagi menggunakan gelar sebagai satu-satunya patokan dalam menyeleksi atau menentukan posisi pegawai negeri. Titel kesarjanaan hanya boleh dianggap valid setelah melacak riwayat pendidikan dan kompetensi akademisnya. Tanpa hal itu, doktor sekalipun tak ada artinya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fakta-Fakta Escape, Film Terbaru Lee Je Hoon dan Koo Kyo Hwan

2 menit lalu

Film Korea, Escape. Istimewa
Fakta-Fakta Escape, Film Terbaru Lee Je Hoon dan Koo Kyo Hwan

Lee Je Hoon akan bermain dalam Escape, film yang menceritakan pelarian seorang tentara Korea Utara.


6 Komedian yang Terjun ke Politik, Teranyar Marshel Widianto

2 menit lalu

Marshel Widianto. Foto: Instagram.
6 Komedian yang Terjun ke Politik, Teranyar Marshel Widianto

Marshel Widianto diusung Gerindra sebagai calon wakil walikota, siapa saja komika yang terjun ke dunia politik?


Jusuf Kalla Ungkap Tak Banyak Sosok Seperti Tanri Abeng

2 menit lalu

Jusuf Kalla mewakili keluarga memberi sambutan saat pemakaman tokoh Jawa Barat Solihin Gautama Purwanagara di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, 5 Maret 2024. Solihin GP wafat pada usia 97 tahun di RS Advent. Solihin GP pernah menjabat Panglima Kodam XIV/Hasanudin 1964-1968, Gubernur Jawa Barat 1970-1975, Gubernur Akabri Umum dan Darat 1968-1970, anggota DPA 1992-1997, dan anggota MPR 1998. TEMPO/Prima mulia
Jusuf Kalla Ungkap Tak Banyak Sosok Seperti Tanri Abeng

Menurut Jusuf Kalla Tanri Abeng mempunyai kelebihan dalam mengatur waktu, manajerial, serta aktif dalam berorganisasi


Fakta-fakta Rupiah Melemah Terhadap US Dollar Belakangan Ini

2 menit lalu

Ilustrasi penukaran mata uang asing dan nilai Rupiah.  Tempo/Tony Hartawan
Fakta-fakta Rupiah Melemah Terhadap US Dollar Belakangan Ini

Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Hal ini dinilai berdampak pada banyak hal.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Gandeng Kerja Sama dengan India Soal AI

4 menit lalu

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka (empat dari kiri) saat diwawancarai wartawan usai mengikuti salat Idul Adha 2025 di halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 17 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Gandeng Kerja Sama dengan India Soal AI

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebutkan Pemerintah Kota Surakarta menggandeng India sebagai mitra kerja sama ke depan


Pimpinan KPK Tak Tahu Penyebab Citra KPK Jadi yang Terendah di Survei Litbang Kompas

6 menit lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan pembekalan saat pelepasan roadshow bus antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Dalam sambutannya Johanis menyampaikan tujuan dari kampanye jelajah negeri bangun antikorupsi ini adalah membumikan isu-isu pemberantasan korupsi dengan meningkatkan awareness terhadap antikorupsi dan menghindari perilaku koruptif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pimpinan KPK Tak Tahu Penyebab Citra KPK Jadi yang Terendah di Survei Litbang Kompas

Pimpinan KPK berjanji akan memperbaiki kinerja sebagai respons atas hasil survei persepsi yang digelar Litbang Kompas.


Mendag Zulkifli Hasan Lepas Impor Delapan Kontainer Baja Lapis ke Tiga Negara

16 menit lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas melepas ekspor 160 ton baja oleh PT Tata Metal Lestari di Plant Sadang, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat, 21 Juni 2024. Dok. Kementerian Perdagangan.
Mendag Zulkifli Hasan Lepas Impor Delapan Kontainer Baja Lapis ke Tiga Negara

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melepas ekspor delapan kontainer produk baja lapis tujuan Australia, Kanada, dan Puerto Rico


Ridwan Kamil : Jakarta Butuh Perubahan

17 menit lalu

Golkar Lebih Condong Dukung Ridwan Kamil Maju Cagub Jawa Barat Ketimbang Jakarta
Ridwan Kamil : Jakarta Butuh Perubahan

Ridwan Kamil mulai konsolidasi dengan relawannya di Jakarta. Ia menyebut Jakarta butuh pemimpin yang punya imajinasi.


3 Fakta Rusun Marunda yang Sempat Dijarah

17 menit lalu

Kondisi Rusun Marunda blok C yang mengalami kerusakan di Cilincing, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Sebanyak 451 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Rusun Marunda blok C1 - C5 telah dipindahkan karena kondisi bangunan sudah tidak layak huni. ANTARA FOTO/Rifqi Raihan Firdaus
3 Fakta Rusun Marunda yang Sempat Dijarah

Rusun Marunda di Jakarta Utara dijarah oleh orang tak bertanggungjawab. Diketahui Aset Rusun Blok C, Cilincing, Jakarta Utara, itu raib dijarah.


Ada Eks Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, Berikut Sederet Kandidat yang Muncul di Pilgub Jawa Barat 2024

21 menit lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ada Eks Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, Berikut Sederet Kandidat yang Muncul di Pilgub Jawa Barat 2024

Berikut sejumlah nama yang telah muncul dan dikabarkan tertarik untuk bertarung dalam Pilgub Jawa Barat 2024.