Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pulihkan Eksistensi DPD

Oleh

image-gnews
Iklan

Dewan Perwakilan Rakyat wajib menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang (RUU). Untuk setiap RUU yang terkait dengan daerah, peran DPD tak boleh diabaikan karena merekalah representasi kepentingan daerah dalam proses politik di parlemen.

Patut dihargai pula upaya DPD mengajukan gugatan uji materi (judicial review) atas perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi, Agustus 2014. Undang-undang itu dianggap tidak mengakomodasi kepentingan DPD dalam proses pembahasan rancangan undang-undang.

Aturan 2014 tersebut oleh DPD dinilai tidak lebih baik daripada undang-undang yang dikeluarkan pada 2009, yang pada 2012 juga telah diuji materi di MK. Hasilnya, ketika itu, MK mengamanatkan DPR melibatkan DPD dalam proses pembahasan RUU yang berkaitan dengan daerah. Namun DPR mengabaikan putusan MK pada 2012 itu. UU MD3 pada 2014 disusun dengan tidak mengindahkan putusan tersebut. Keadaan itulah yang memantik langkah hukum DPD.

Kini MK kembali telah mengambil keputusan tepat dengan memenangkan sebagian tuntutan DPDterutama yang berkaitan dengan ikhtiar menempatkan DPD sejajar dengan DPR dalam tugas dan fungsinya sesuai dengan Pasal 22D UUD 1945. Keputusan ini telah mengembalikan sistem checks and balances di tubuh parlemen. DPD sebagai salah satu kamar di parlemen memiliki kembali wewenang mengimbangi kamar lain, yakni DPR.

Selama ini fungsi dan relasi legislasi DPD seperti dibonsai oleh DPR saat sebuah RUU masuk proses pembahasan. DPD tak mampu menjalankan tugas konstitusionalnya karena mendapat ganjalan untuk berpartisipasi dalam ruang sidang. Pernah dalam sebuah rapat kerja Komisi II dengan pemerintah yang dihadiri pimpinan Komisi I DPD, terjadi perdebatan sengit mengenai format keterlibatan DPD. Saat itu wakil DPR tak memberikan kesempatan kepada DPD untuk menyampaikan pandangan atas materi yang dibahas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal semacam ini tak boleh terjadi lagi. Harus diingat, alasan pembentukan DPD, selain untuk memperkuat checks and balances antarcabang kekuasaan dan lembaga legislatif, adalah untuk memperkuat ikatan antardaerah dalam negara serta menguatkan demokrasi. Anggota DPDdan bukan anggota DPRinilah yang otoritatif dalam memahami kepentingan daerah yang diwakilinya. Merekalah pembawa aspirasi yang akan diperjuangkan dalam proses-proses politik di parlemen. Putusan MK memperjelas legitimasi DPD untuk duduk sejajar dengan anggota DPR dalam membahas dan memutuskan RUU terkait dengan kepentingan daerah.

Sejauh ini terbukti DPD cukup aktif dalam memproduksi RUU yang menjadi domain kerjanya. Namun, karena posisi mereka yang dipinggirkan, tidak banyak RUU inisiatif DPD yang masuk Program Legislasi Nasional DPR. Hal ini menjadi ironi karena prestasi legislasi DPR sendiri amat rendah hingga pertengahan tahun ini.

DPR harus segera melibatkan DPD dalam setiap pembahasan RUU yang berkaitan dengan daerah. Mengabaikan putusan MK sama artinya dengan mencederai penegakan hukum dan merusak hubungan ketatanegaraan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tips Penderita PPOK Bersihkan Paru-paru secara Mandiri

1 jam lalu

Ilustrasi wanita batuk. Freepik.com/Jcomp
Tips Penderita PPOK Bersihkan Paru-paru secara Mandiri

Dokter membagi tips pasien penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) untuk membersihkan paru-paru secara mandiri.


Hasil Euro 2024: TImnas Jerman ke 16 Besar Usai Kalahkan Hungaria 2-0, Jamal Musiala dan Gundogan Cetak Gol

2 jam lalu

Pemain Jerman Ilkay Gundogan mencetak gol ke gawang Hungaria dalam pertandingan Grup A Euro 2024 di Stuttgart Arena, Stuttgart, 19 Juni 2024. REUTERS/Heiko Becker
Hasil Euro 2024: TImnas Jerman ke 16 Besar Usai Kalahkan Hungaria 2-0, Jamal Musiala dan Gundogan Cetak Gol

Timnas Jerman berhasil meraih kemenangan penting atas Hungaria pada pertandingan kedua di Grup A Euro 2024.


Kapan Pasien Penyakit Jantung Perlu Pasang Ring?

3 jam lalu

Ilustrasi Ring jantung. Vidio/Abott
Kapan Pasien Penyakit Jantung Perlu Pasang Ring?

Pakar mengatakan pemasangan ring jantung masih menjadi solusi efektif mengatasi penyumbatan pembuluh darah. Kapan diperlukan pasien penyakit jantung?


Pentingnya Pendekatan Inovatif dan Teknologi Atasi Air Bersih

3 jam lalu

Implementasi IOT Bima Sakti Alterra/Bima Sakti Alterra
Pentingnya Pendekatan Inovatif dan Teknologi Atasi Air Bersih

Teknologi anak bangsa mencoba integrasikan berbagai aspek pengelolaan air bersih, mulai dari infrastruktur, manajemen risiko, hingga analisis data.


Hasil Euro 2024: Kroasia vs Albania 2-2, Klaus Gjasula Jadi Pesakitan dan Pahlawan

4 jam lalu

Pemain Albania Klaus Gjasula melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Kroasia dalam pertandingan Grup B Euro 2024 di Hamburg Volksparkstadion, Hamburg, 19 Juni 2024. Gol  Klaus Gjasula di menit-menit akhir membuat Albania menahan imbang Kroasia 2-2. REUTERS/Lisi Niesner
Hasil Euro 2024: Kroasia vs Albania 2-2, Klaus Gjasula Jadi Pesakitan dan Pahlawan

Kroasia gagal mengalahkan Albania setelah gol Klaus Gjasula memaksa pertandingan berakhir imbang 2-2 dalam laga kedua Grup B Euro 2024.


Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

5 jam lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

Pakar politik menilai posisi PKS di Pilgub Jakarta 2024 strategis.


Honda Mobilio Milik Bos Rental Mobil yang Tewas di Pati Disita Polres Jakarta Timur

5 jam lalu

Petugas Polres Jakarta Timur melihat kondisi mobil milik bos rental, Burhanis, yang disita di Mapolres Metro Jaktim, Rabu, 19 Juni 2024. Burhanis tewas dikeroyok di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati usai diteriaki maling. Foto: ANTARA/Syaiful Hakim
Honda Mobilio Milik Bos Rental Mobil yang Tewas di Pati Disita Polres Jakarta Timur

Polres Jakarta Timur membawa satu unit Honda Mobilio putih milik Burhanis, bos rental mobil yang tewas dikeroyok di Sukolilo, Pati


Teknologi Hidrofon, Bisakah Memecahkan Misteri Hilangnya Pesawat MH370?

5 jam lalu

Keluarga penumpang pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 yang hilang, terlihat dalam acara peringatan 10 tahun hilangnya pesawat tersebut, di Subang Jaya, Malaysia, 3 Maret 2024. Keluarga penumpang dari Malaysia dan Cina berkumpul untuk mengenang pesawat rute Kuala Lumpur-Beijing yang hilang pada 8 Maret 2014 silam. REUTERS/Hasnoor Hussain
Teknologi Hidrofon, Bisakah Memecahkan Misteri Hilangnya Pesawat MH370?

Peneliti dari Cardiff, dengan teknologi hidrofon, punya harapan bisa memecahkan misteri hilangnya pesawat MH370.


Uang di 5 Ribu Rekening Terafiliasi Judi Online akan Diambil Negara

5 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memberikan keterangan usai rapat satgas judi online di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Uang di 5 Ribu Rekening Terafiliasi Judi Online akan Diambil Negara

PPATK mencatat ada 5 ribu rekening yang terlibat dalam dalam aktivitas judi online


KPU Nyatakan Tak Lolos Syarat Ikut Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Ajukan Sengketa ke Bawaslu

5 jam lalu

Bakal pasangan calon independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengantarkan syarat dukungan maju di Pilgub DKI pada Ahad malam, 12 Mei 2024. ANTARA/Mario Sofia Nasution
KPU Nyatakan Tak Lolos Syarat Ikut Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Ajukan Sengketa ke Bawaslu

Dharma Pongrekun mengaku tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ikut Pilkada Jakarta lewat sengketa yang diajukannya ke Bawaslu.