Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hak Publik untuk Tahu

Oleh

image-gnews
Iklan

Sepinya peringatan International Right to Know Day atau Hari Hak Publik untuk Tahu, yang seharusnya dirayakan pada 28 September lalu, mencerminkan masalah yang lebih mendasar di Indonesia. Ini sinyal mengkhawatirkan ketika publik menanti komitmen tegas pemerintah mendukung prinsip data terbuka atau open data, sebuah elemen penting dari rezim keterbukaan informasi. Jika seremoni saja tak ada, sulit berharap ada terobosan kebijakan baru untuk memperluas penghormatan negara terhadap hak asasi ini.

Kemunduran ini patut disesali. Pada 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewakili Indonesia menjadi satu dari delapan negara pelopor keterbukaan informasi di tingkat internasional. Bersama Inggris, Meksiko, Amerika Serikat, Brasil, dan sejumlah negara demokrasi lain, Indonesia merupakan pendiri Open Government Partnership, sebuah kemitraan global untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan. Di dalam negeri, komitmen pemerintah ini kemudian diwujudkan dengan peresmian portal data Indonesia di http://data.go.id.

Inisiatif itu kini seolah sia-sia. Mengakses data publik di situs Internet lembaga-lembaga pemerintah tetap sulit dan berbelit. Kualitas data yang tersedia pun tak terjaga karena tak ada standar kelengkapan informasi. Pemerintah tak pernah mempublikasikan program sistematis untuk memastikan semua data yang berkaitan dengan kepentingan publik bisa diakses dengan mudah oleh khalayak.

Tampaknya para pejabat belum menyadari benar manfaat keterbukaan informasi. Bayangkan jika data mengenai pemilik saham semua perseroan terbatas di Indonesia dibuka di Internet. Maka, publik bisa dengan mudah ikut mengawasi agar perusahaan dengan nama berbeda namun pemiliknya sama tidak berkali-kali memenangi kontrak pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah. Sebuah riset Bank Dunia menemukan bahwa transparansi dan partisipasi publik berkorelasi positif dengan akuntabilitas dan efisiensi kinerja lembaga publik.

Pemerintah tak harus mulai dari nol. Kita punya pengalaman memanfaatkan keterbukaan data dalam pemilihan presiden tahun lalu. Ketika itu, inisiatif http://kawalpemilu.org berhasil menjamin proses penghitungan suara yang bersih dan transparan. Upaya Indonesia Corruption Watch (ICW) mengawasi proses tender pengadaan barang dan jasa lewat http://opentender.net juga merupakan inisiatif yang memberi harapan.

Masalahnya bukan hanya pemerintah. Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat yang memanfaatkan regulasi ini masih sedikit. Padahal, sesuai dengan undang-undang ini, masyarakat berhak mendapatkan informasi, dan lembaga pemerintah wajib melayaninya.

Gebrakan Komisi Informasi Publik untuk memaksa semua kementerian dan lembaga memperbaiki akses data mereka bagi khalayak juga belum tampak. Dengan upaya bersama, seharusnya kita bisa memastikan hak publik untuk tahu menjadi lebih bermakna di negeri ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asia Journalism Forum 2024 Soroti Peran Media Sosial dan AI dalam Kampanye Pemilu

8 detik lalu

Pembicara diskusi di Asian Journalism Forum 2024 di National Taiwan University Taipei, Minggu, 23 Juni 2024. Dari kiri ke kanan: Sherry Hsueh-Li Lee (COO & Chief Editorial Writer The Reporter, Taiwan), Wahyu Dhyatmika (CEO Tempo Digital, Indonesia), Tzen-Ping Su (Chairperson, The Foundation for Excellent Journalism Award/FEJA, Taiwan, moderator), Lian Buan ( Senior Investigative Reporter Rappler, Filipina), dan Jhe-Bin Huang (Advisor, Common Wealth Magazine). FOTO: Ahmad Nurhasim
Asia Journalism Forum 2024 Soroti Peran Media Sosial dan AI dalam Kampanye Pemilu

Media sosial dan AI terbukti ampuh dalam membentuk opini publik dan menyebarkan disinformasi selama kampanye pemilu di beberapa negara di Asia


Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp9,4 Miliar ke Singapura

1 menit lalu

Polisi menunjukkan barang bukti berupa benih lobster saat pengungkapan kasus penyelundupan di Mako Polairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Jumat, 17 Mei 2024. Korpolairud Baharkam Polri bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan penyelundupan sekitar 91.246 ekor benih bening lobster (BBL) senilai Rp19,2 miliar yang berasal dari perairan di daerah Jawa Barat. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp9,4 Miliar ke Singapura

Benih lobster senilai Rp9,4 miliar itu diselundupkan melalui barang bawaan penumpang yang dibawa dua wanita di Bandara Soekarno-Hatta


10 Negara Terbesar di Afrika Berdasarkan Luas Wilayah

5 menit lalu

Dari banyaknya negara di benua Afrika, ada 10 negara terbesar dengan wilayah yang sangat luas. Berikut ini informasinya untuk Anda. Foto: Canva
10 Negara Terbesar di Afrika Berdasarkan Luas Wilayah

Dari banyaknya negara di benua Afrika, ada 10 negara terbesar dengan wilayah yang sangat luas. Berikut ini informasinya untuk Anda.


Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Sahabatku di Seoul

10 menit lalu

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Gelar Program Mandiri Sahabatku dan Kenalkan Fitur Livin' di Seoul. Seoul, Korea Selatan, 23 Juni 2024
Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Sahabatku di Seoul

Program Mandiri Sahabatku memberi pelatihan wirausaha pada pekerja migran asal Indonesia. Sekaligus memperkenalkan fitur Livin' Around The World.


Drakor Anyar Sweet Home 3 Segera Tayang, Hadirkan Lagi Genre Monster dan Apokaliptik

11 menit lalu

Song Kang dalam Sweet Home Season 3. Dok. Netflix
Drakor Anyar Sweet Home 3 Segera Tayang, Hadirkan Lagi Genre Monster dan Apokaliptik

Salah satu drakor terbaru yang akan tayang pada Juli mendatang ialah drama Sweet Home Season 3. Drakor ini adalah sekuel ketiga dari Sweet Home.


Unjuk Rasa Tuntut Netanyahu Mundur di Israel, Profil PM Israel Lahir di Tel Aviv dan Dibesarkan di Yerusalem

14 menit lalu

PM Israel Benyamin Netanyahu dan istrinya, Sara. REUTERS
Unjuk Rasa Tuntut Netanyahu Mundur di Israel, Profil PM Israel Lahir di Tel Aviv dan Dibesarkan di Yerusalem

Warga israel tuntut Benjamin Netanyahu mundur setelah terus gempur Gaza. Ini profil PM Israel yang lahir di Tel Aviv dan Dibesarkan di Yerusalem.


10 Rekomendasi Tayangan yang Dibintangi Idola K-pop di Prime Video

21 menit lalu

Cha Eun Woo, V BTS, Jennie BLACKPINK, dan Suzy. Foto: Prime Video
10 Rekomendasi Tayangan yang Dibintangi Idola K-pop di Prime Video

Sederet tayangan yang dibintangi oleh para idola K-pop ternama, mulai dari anggota BTS, BLACKPINK, hingga Super Junior.


Timbunan Sampah di Yogyakarta Capai 5 Ribu Ton, Pemda : Sudah Darurat

21 menit lalu

Tumpukam sampah di tengah pembatas jalan Affandi atau Gejayan Kota Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Timbunan Sampah di Yogyakarta Capai 5 Ribu Ton, Pemda : Sudah Darurat

Volume timbunan sampah di Yogyakarta kian memprihatinkan pasca TPA Piyungan ditutup permanen awal Mei 2024 lalu.


BSSN Jelaskan Kronologi Serangan Siber ke Pusat Data Nasional

22 menit lalu

Badan Siber dan Sandi Negara. Foto : BSSN
BSSN Jelaskan Kronologi Serangan Siber ke Pusat Data Nasional

Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional disebut sudah mulai terjadi sejak 17 Juni lalu.


5 Tanda Tubuh Harus Stop Begadang

31 menit lalu

Ilustrasi begadang. Freepik.com
5 Tanda Tubuh Harus Stop Begadang

Jangan abaikan isyarat tubuh Anda untuk istirahat yang cukup adalah kunci untuk tetap sehat dan bugar dengan menghentikan kebiasaan begadang.