Politik untuk Kemanusiaan?

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Untung Yusuf Suropati, aktivis pemberdayaan

    Kegiatan kemanusiaan biasanya dipahami sangat intim dengan kegiatan filantropi (kedermawanan). Sering kali, setelah selesai kegiatan kemanusiaan, para pegiatnya melanjutkan dengan beragam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan maksud memulihkan atau lebih membangun kemandirian, seperti pada komunitas yang menjadi korban terkena dampak bencana alam atau pada daerah tertinggal.

    Pemberdayaan sebagai pendekatan dan metode, pasca-reformasi di Indonesia pada 1998, diadopsi dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian yang sebelumnya tentu harus melalui persetujuan wakil rakyat dari partai politik. Kemudian terwujudlah keniscayaan bahwa pemberdayaan telah berwarna lain dibanding sebelum reformasi. Awal mula pemberdayaan adalah dari ranah paradigma—Kecil Itu Indah (Small is Beautiful)—karya ekonom Inggris, E.F. Schumacher, pada 1973.

    Kegiatan-kegiatan kemanusiaan akan lebih maksimal terasa manfaatnya ketika berkolaborasi dengan pemberdayaan. Karena pemberdayaan adalah perpaduan antara membuat kita cerdas, terampil, dan termotivasi ke arah membangun sebuah kondisi lebih sejahtera. Cerdas yang dimaksudkan adalah mewujudkan paradigma dari reaktif menjadi konseptual. Terampil adalah dari kemampuan amatiran menjadi memiliki kemampuan profesional dalam mengelola hal teknis dan manajemen. Adapun yang dimaksud termotivasi adalah dari bersikap apatis menjadi lebih kritis dalam berpikir dan berkarya.

    Pemberdayaan yang serius diselenggarakan secara terorganisasi, sistematik, dan berkelanjutan. Ada pertanyaan yang menggelikan dalam hal ini: pemberdayaan macam apa yang bisa dilakukan melalui bingkai politik? Pertanyaan satire tersebut beralasan karena, apabila rakyat kian cerdas, rakyat akan memilih para wakilnya sebagai politikus yang mampu membangun bangsanya menjadi barometer kemandirian bagi dunia.

    Kemanusiaan, pemberdayaan, dan politik, masing-masing memiliki keunikan karakter. Kemanusiaan adalah pemikiran dan tindakan yang sangat beradab, dilaksanakan untuk memuliakan ras manusia secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakatadalah pemikiran dan tindakan mewujudkan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif dari tahap memulai sampai pemeliharaan keberlanjutan terhadap hasil pembangunan.

    Sementara politik adalah sisi gelap kemanusiaan. Seperti pendapat Niccolo Machiavelli, bahwa seorang penguasa yang ingin tetap berkuasa dan memperkuat kekuasaannya haruslah menggunakan tipu muslihat, kelicikan, dan dusta, yang digabung dengan penggunaan kekejaman serta kekuatan.

    Dengan demikian, apakah mungkin ada yang tersisa dari politik untuk kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat? Ternyata ada, satu di antara 560 anggota DPR RI yang terpilih hasil Pemilihan Legislatif 2014 mencoba dengan upaya luar biasa untuk menegakkan benang basah. Dia menulis buku Politik untuk Kemanusiaan. Buku dengan pilihan bahasa yang serius dan kaya gagasan ini tampaknya perlu dipublikasikan. Berpacu dengan kian ketidakpastian arah bangsa, karena buku ini ditulis oleh seorang politikus, kita tunggu kelanjutan manfaatnya untuk rakyat. Menunggu dengan rasa pesimistis, terlihat lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa.  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.