Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik untuk Kemanusiaan?

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Untung Yusuf Suropati, aktivis pemberdayaan

Kegiatan kemanusiaan biasanya dipahami sangat intim dengan kegiatan filantropi (kedermawanan). Sering kali, setelah selesai kegiatan kemanusiaan, para pegiatnya melanjutkan dengan beragam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan maksud memulihkan atau lebih membangun kemandirian, seperti pada komunitas yang menjadi korban terkena dampak bencana alam atau pada daerah tertinggal.

Pemberdayaan sebagai pendekatan dan metode, pasca-reformasi di Indonesia pada 1998, diadopsi dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian yang sebelumnya tentu harus melalui persetujuan wakil rakyat dari partai politik. Kemudian terwujudlah keniscayaan bahwa pemberdayaan telah berwarna lain dibanding sebelum reformasi. Awal mula pemberdayaan adalah dari ranah paradigma—Kecil Itu Indah (Small is Beautiful)—karya ekonom Inggris, E.F. Schumacher, pada 1973.

Kegiatan-kegiatan kemanusiaan akan lebih maksimal terasa manfaatnya ketika berkolaborasi dengan pemberdayaan. Karena pemberdayaan adalah perpaduan antara membuat kita cerdas, terampil, dan termotivasi ke arah membangun sebuah kondisi lebih sejahtera. Cerdas yang dimaksudkan adalah mewujudkan paradigma dari reaktif menjadi konseptual. Terampil adalah dari kemampuan amatiran menjadi memiliki kemampuan profesional dalam mengelola hal teknis dan manajemen. Adapun yang dimaksud termotivasi adalah dari bersikap apatis menjadi lebih kritis dalam berpikir dan berkarya.

Pemberdayaan yang serius diselenggarakan secara terorganisasi, sistematik, dan berkelanjutan. Ada pertanyaan yang menggelikan dalam hal ini: pemberdayaan macam apa yang bisa dilakukan melalui bingkai politik? Pertanyaan satire tersebut beralasan karena, apabila rakyat kian cerdas, rakyat akan memilih para wakilnya sebagai politikus yang mampu membangun bangsanya menjadi barometer kemandirian bagi dunia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemanusiaan, pemberdayaan, dan politik, masing-masing memiliki keunikan karakter. Kemanusiaan adalah pemikiran dan tindakan yang sangat beradab, dilaksanakan untuk memuliakan ras manusia secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakatadalah pemikiran dan tindakan mewujudkan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif dari tahap memulai sampai pemeliharaan keberlanjutan terhadap hasil pembangunan.

Sementara politik adalah sisi gelap kemanusiaan. Seperti pendapat Niccolo Machiavelli, bahwa seorang penguasa yang ingin tetap berkuasa dan memperkuat kekuasaannya haruslah menggunakan tipu muslihat, kelicikan, dan dusta, yang digabung dengan penggunaan kekejaman serta kekuatan.

Dengan demikian, apakah mungkin ada yang tersisa dari politik untuk kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat? Ternyata ada, satu di antara 560 anggota DPR RI yang terpilih hasil Pemilihan Legislatif 2014 mencoba dengan upaya luar biasa untuk menegakkan benang basah. Dia menulis buku Politik untuk Kemanusiaan. Buku dengan pilihan bahasa yang serius dan kaya gagasan ini tampaknya perlu dipublikasikan. Berpacu dengan kian ketidakpastian arah bangsa, karena buku ini ditulis oleh seorang politikus, kita tunggu kelanjutan manfaatnya untuk rakyat. Menunggu dengan rasa pesimistis, terlihat lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa.  


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Viral Surat DPR Dapat Rp 116 Juta untuk Uang Muka Beli Kendaraan

8 April 2020

Greenpeace mengadakan aksi damai kreatif di depan gedung DPR sebagai bagian dari Peringatan 9 Tahun Bencana Fukushima 13 Maret 2020. Aksi sebagai bagian dari Peringatan 9 Tahun Bencana Fukushima. TEMPO / Muhammad Iqbal
Viral Surat DPR Dapat Rp 116 Juta untuk Uang Muka Beli Kendaraan

Beredar sebuah surat yang menyebutkan anggota DPR akan mendapat Rp 116 juta untuk uang muka membeli kendaraan.


Baleg Mendapat Masukan 451 RUU Prolegnas DPR 2019-2024

4 Desember 2019

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Baleg Mendapat Masukan 451 RUU Prolegnas DPR 2019-2024

DPR 2019-2024 menargetkan 135 UU disahkan.


Mulan Jameela Hingga Hillary Brigita Anggota DPR, Berapa Gajinya?

2 Oktober 2019

Anggota DPR yang juga artis Mulan Jameela bersama rekan-rekan saat mengikuti Sidang Paripurna Pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mulan Jameela Hingga Hillary Brigita Anggota DPR, Berapa Gajinya?

Gaji dan fasilitas yang diterima anggota DPR baru amat menggiurkan.


Singgung Income, Jokowi Minta DPR Percepat Legislasi

26 Agustus 2019

Gaji DPR (DOK. Tempo)
Singgung Income, Jokowi Minta DPR Percepat Legislasi

Kata Jokowi, income anggota DPR lebih besar dari Menteri.


Ketika Ketua Umum PSI Tanya 10 Anggota DPR Baik kepada Jurnalis

28 Agustus 2017

Mantan presenter televisi, Grace Natalie, berpose disela-sela mengikuti verifikasi partai politik di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 24 Mei 2016. Meski sedang hamil,  Grace memulai kiprahnya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Ketika Ketua Umum PSI Tanya 10 Anggota DPR Baik kepada Jurnalis

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menanyakan 10 anggota DPR RI yang baik kepada para jurnalis.


Ketua BURT Ingin Ruangan Anggota DPR Senyaman Hakim Konstitusi

19 Agustus 2017

Kepala BURT, Anton Sihombing (berbatik biru) dan Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned (batik kuning) melihat ruang rapat staf auditor BPK di Gedung BPK, Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka membandingkan kondisi gedung milik DPR dan BPK. Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Ketua BURT Ingin Ruangan Anggota DPR Senyaman Hakim Konstitusi

Anton Sihombing menilai ruangan anggota DPR sudah melebihi kapasitas.


Mahfud Md Sarankan Jokowi Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR

15 Agustus 2017

Mahfud MD. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Mahfud Md Sarankan Jokowi Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR

Mahfud berujar, dalam berbagai lawatannya ke luar negeri, gedung parlemen Indonesia sudah jauh lebih layak dan terhitung fasilitasnya cukup mewah.


DPR Minta Anggaran Rp 7,25 Triliun, Roy Salam: Tidak Rasional

15 Agustus 2017

Aktivis Indonesian Budget Center, Roy Salam. TEMPO/Seto Wardhana
DPR Minta Anggaran Rp 7,25 Triliun, Roy Salam: Tidak Rasional

Menurut Roy tren kenaikan anggaran menyebabkan deviasi APBN, yang kemudian menimbulkan defisit.


Ini Penjelasan Fahri Hamzah Awal Mula Wacana Proyek Apartemen DPR

11 Agustus 2017

Gdung MPR/DPR di Jakarta. TEMPO/Wahyu Setiawan
Ini Penjelasan Fahri Hamzah Awal Mula Wacana Proyek Apartemen DPR

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menjelaskan awal mula munculnya wacana pembangunan gedung baru DPR di Taman Ria, Senayan.


Alasan PUSaKO Minta Pemerintah Menolak Anggaran DPR 7,25 Triliun

11 Agustus 2017

TEMPO/Imam Sukamto
Alasan PUSaKO Minta Pemerintah Menolak Anggaran DPR 7,25 Triliun

Menurut Direktur PUSaKO Feri Amsari, DPR tak layak mengajukan anggaran sebesar itu, karena selain prolegnas meleset, DPR juga sering menyerang KPK.