Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jika LV Tak Mewah Lagi

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chandra Budi, Bekerja di Ditjen Pajak

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan membebaskan barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor (11 Juni 2015). Alasannya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah gejala perlambatan ekonomi, mendorong industri dalam negeri, dan mengurangi kecenderungan masyarakat untuk membeli barang di luar negeri.

Nah, salah satu barang kena pajak yang dibebaskan dari pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tersebut adalah aneka tas bermerek terkenal, di antaranya tas Louis Vuitton (LV). Dengan kebijakan pembebasan PPnBM ini, artinya harga tas LV akan lebih murah dibanding sebelumnya. Namun apakah semakin banyak masyarakat Indonesia yang akan membeli tas ini di dalam negeri?

Untuk kasus tas LV atau barang kena pajak bermerek lainnya, tampaknya logika tersebut tidak sepenuhnya benar. Segmentasi pembeli atau penggemar tas bermerek sangatlah kecil. Harga tas LV sangatlah mahal apabila diukur dari pendapatan per kapita orang Indonesia. Harga satu tas LV merek Bowling Mon Ex N91105 dapat mencapai Rp 296,4 juta. Yang paling murah, berdasarkan catatan pemohon value added tax (VAT) for tourist, sebesar Rp 77,35 juta dengan merek Pette Malle Epi. Artinya, dapat saja pembebasan PPnBM khusus untuk tas bermerek akan dinikmati oleh segelintir orang kaya tertentu saja.

Pembelian tas LV tidak hanya dapat dilakukan di luar negeri, seperti dugaan banyak orang. Justru orang asing-terutama warga negara-negara ASEAN--banyak membeli tas LV di Indonesia. Selain harganya hampir sama dengan di luar negeri, Indonesia telah menyediakan fasilitas tax refund for tourist sebagaimana layaknya negara lainnya. Administrasi pelayanan VAT refund membuktikan bahwa, sejak akhir tahun lalu, kecenderungan jumlah klaim VAT refund semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun nilai rupiahnya. Selama April-Juni 2015 saja, sudah ada empat klaim dengan nilai cukup signifikan, hingga ada yang mencapai Rp 29,6 juta per klaim. Setelah dilakukan pengecekan di website resmi LV di mancanegara, harga LV antarnegara tidaklah berbeda jauh. Contohnya, tas LV merek Petite Malle Epi di Indonesia dijual Rp 77,35 juta, sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen; sedangkan di Amerika Serikat dijual US$ 5.500 atau, dengan kurs satu dolar AS sebesar Rp 13 ribu, harganya Rp 71,5 juta, belum termasuk PPN 10 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keberadaan PPnBM adalah wujud dari rasa keadilan di masyarakat. Karena itu, dalam UU PPN disebutkan empat syarat suatu barang dapat dikategorikan sebagai barang mewah, yaitu barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Memang, seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya penghasilan masyarakat, dapat terjadi perubahan dari barang mewah menjadi barang tidak mewah lagi.

Khusus untuk tas bermerek seperti LV, tampaknya masih layak dikategorikan sebagai barang mewah. Selain segmentasi pembelinya khusus, perubahan harga jual lebih tinggi tidak akan mengubah perilaku pembelinya karena bersifat inelastis. Membebaskan PPnBM untuk tas bermerek ini akan menguntungkan sebagian kecil orang saja, sehingga dikhawatirkan justru akan mencederai rasa keadilan di masyarakat. *


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

5 jam lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

Sederet risiko yang bakal ditanggung wajib pajak bila tidak segera memadankan NIK dan NPWP.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

7 jam lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.


Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

7 jam lalu

Suasana Jalan Jati Baru yang terlihat lengang dan sepi dari lapak para pedagang pada H+3 Lebaran, 18 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli atau perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.


Cara Daftar NPWP Online Lewat HP Serta Dokumen yang Perlu Disiapkan

8 jam lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Cara Daftar NPWP Online Lewat HP Serta Dokumen yang Perlu Disiapkan

Berikut ini cara daftar NPWP online lewat HP yang mudah dan praktis. Berikut beberapa dokumen yang harus Anda persiapkan.


Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

1 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

Batas akhir pemadanan NIK- NPWP tinggal menghitung hari. Begini caranya jika tidak ingin kena sanksi.


Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

1 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB dilanjutkan dan diperluas. DINAS KOMINFO DKI JAKARTA
Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

Heru Budi mengatakan, pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah.


Pajak Rumah Kedua dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Heru Budi Sebut Masyarakat Bawah Tak Terdampak

1 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Pajak Rumah Kedua dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Heru Budi Sebut Masyarakat Bawah Tak Terdampak

Heru Budi mengatakan pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah lantaran hanya untuk mereka yang rumahnya lebih dari satu.


Top Nasional: Rumah Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

1 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Top Nasional: Rumah Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati memberi penjelasan mengenai keluhan masyarakat soal pemungutan pajak terhadap rumah di bawah Rp 2 miliar


Defisit Anggaran Diprediksi Tembus 3 Persen, Pengamat: Dipicu Program Boros Anggaran

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Diprediksi Tembus 3 Persen, Pengamat: Dipicu Program Boros Anggaran

Program-program yang boros anggaran berpotensi menyebabkan defisit anggaran membengkak hingga di atas 3 persen tahun depan.


Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

1 hari lalu

Anggota komunitas LGBTQ+ bereaksi ketika mereka tiba menghadiri disetujuinya RUU kesetaraan pernikahan dalam pembacaan kedua dan ketiga oleh Senat, yang secara efektif menjadikan Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis, di Bangkok, Thailand, 18 Juni 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

Senat Thailand mendukung RUU kesetaraan pernikahan dengan suara 130 berbanding empat.