Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apakah Reshuffle Kabinet Solusi?

image-profil

image-gnews
Iklan

H.S. Dillon, Ketua MWA-ITB 2004-2006

Kekurangpuasan terhadap kabinet yang sudah muncul sedari awal kini memperoleh momentum. Berbagai opini masyarakat dijaring untuk menilai menteri-menteri tanpa kriteria yang jelas.

Akhir pekan lalu, Presiden menghimpun laporan hasil kerja menterinya selama enam bulan terakhir dan kabarnya akan mempergunakan empat kriteria yaitu, struktur kelembagaan yang melancarkan pencairan dana, tepat dan sesuai dengan jadwal penerapan program, efektivitas sosialisasi program, serta kemampuan menjual program, dan kemajuan yang telah dicapai kepada masyarakat.

Bagaimana sebenarnya kriteria yang sahih untuk menilai kinerja seorang menteri? Yang paling pertama adalah transparansi tujuan awal pengangkatan (original intent) oleh formatur kabinet maupun partai pengusungnya. Apakah rekam jejak kompetensi, keberpihakan, dan penerimaan masyarakat sudah ditelusuri secara saksama? Sudahkah pemahaman dan kemampuan berperan sebagai anggota tim pembantu mewujudkan visi dan misi Presiden didalami? Bagaimana penguasaannya tentang perihal batasan jangkauan dan bidang singgung portofolionya dengan pemain-pemain lainnya? Turut dinilaikah penguasaan tentang alat-alat kebijakan yang akan didayagunakan untuk mewujudkan tujuan?

Tentunya dalam menilai kinerja harus bisa dipilah faktor-faktor yang sepantasnya dapat dikelola seorang menteri dari faktor yang memang berada di luar jangkauan dan kemampuan sang menteri, tetapi berdampak terhadap kinerjanya. Kisaran ini terbentang mulai dari pelambanan perekonomian global hingga ke tata pemerintahan nasional, mencakup sifat-sifat yang sudah menjadi kultur bahkan natur orang Indonesia, yang tidak dapat diubah dalam tempo singkat.

Kini, Presiden sudah lebih menguasai kompleksitas dan mengakarnya permasalahan yang menghadang, dan memahami bahwa menerbitkan Perpres tidak serta-merta membawa perbaikan; serta menyadari bahwa tekad kuat (political will) harus bermuara pada kemampuan politis (political capacity) agar seorang Presiden dapat secara efektif mewujudkan visi dan misinya selama masa jabatannya. Karena itu, pembentukan kabinet mendatang haruslah merupakan langkah mendasar memantapkan political capacity Presiden Joko Widodo.

Yang ideal, kabinet presidensial disusun berlandaskan penyerasian program-program dari masing-masing partai pendukung ke dalam satu platform kukuh, dan bukan lagi merupakan "fait a compli" calon menteri yang ditodongkan kepada Presiden. Koalisi perlu diingatkan bahwa mereka mendukung capres Joko Widodo karena diperkirakan calon mereka sendiri kurang mampu meraih dukungan pemilih.

Dalam kaitan dengan struktur, karena demikian banyaknya wewenang dan pendanaan sudah dialihkan kepada daerah selama ini, maka sudah tibalah saatnya menuntut tanggung jawab mereka yang sepadan dalam mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, mungkin kementerian negara atau jumlah kabinet cukup 25. Manakala dirasa perlu, diangkat wakil-wakil menteri yang bukan anggota kabinet. Misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat membawahkan Wakil Menteri Kebudayaan, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Wakil Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk mengefektifkan koordinasi dan menghilangkan kesimpangsiuran, menteri koordinatornya cukup dua. Penyelarasan program serta struktur yang dimaksud sudah mulai dapat dirancang dari sekarang melalui Diskursus Setara dengan para ideolog/pemikir partai masing-masing, memperhatikan pertimbangan dari sosok berpengalaman, seperti Sofjan Effendi, J.B. Kristiadi, Erry Ryana Hardjapamengkas, Maswadi Rauf, dan sekelasnya.

Pembentukan kabinet 2015-2019 harus merupakan landasan operasionalisasi revolusi mental yang meluruskan pemahaman bahwa pejabat adalah abdi rakyat, bukan tuannya. Ini awal koreksi strategi pembangunan agar pembentukan modal terjadi di rumah tangga petani, nelayan, perajin, serta buruh-bukan lagi memusatkan modal di perbankan negara maupun konglomerat.

Sebagai langkah transisi, mungkin sekali ini partai pendukung masih dapat diminta mengajukan tiga calon, termasuk petahana, untuk setiap portofolio yang dibidiknya. Masing-masing calon ditugasi menyiapkan dua halaman yang menampilkan bagaimana dia akan mengoperasikan misi Presiden dalam bidangnya, bekerja sama dengan instansi terkait. Policy brief ini dapat mengungkapkan pemahaman tentang tugas pokok dan memberikan gambaran keluwesan serta keserasian menjadi pemain tim. Penekanan harus tetap diberikan pada jejak rekam keberpihakan, integritas, kompetensi, dan kepercayaan dari masyarakat.

Kalau perlu, melalui kerja sama dengan LAN, dapat diselenggarakan kegiatan semacam "War Games" yang menghadapkan dua tim. Pertama-tama ditugasi menemu-kenali tantangan yang paling menghadang perjalanan bangsa, seperti perubahan iklim, kemiskinan dan kesenjangan, maupun fragmentasi. Kedua tim dibawa retret ke Bogor pada akhir pekan untuk melihat munculnya terobosan menangani tantangan yang dimaksud. Bagaimana mereka memanfaatkan momen perekonomian global yang melamban justru sebagai peluang untuk membangun momentum mentransformasi kelas menengah konsumtif menjadi kelas menengah produktif yang berlandaskan SDM dan SDA (daratan maupun maritim) bernilai-tambah tinggi.

Presiden dapat mengikuti jalannya War Games dari dekat, baik langsung maupun melalui CCTV, bilamana perlu mengajak serta ke Bogor para sesepuh/pengabdi Republik, seperti A.R. Ramli, Soebroto, Saparinah Sadli, Sjafii Maarif, Daoed Joesoef, dan Bambang Hidayat, sebagai teman konsultasi. Dari perangai dan prestasi yang terungkap selama permainan sepantasnya dapat ditemu-kenali kepeloporan dan kepemimpinan para sosok yang mampu menjadi tokoh panutan di dalam proses Nation and Character Building.

Agar reshuffle menjadi langkah menuju solusi, dari sanalah disusun kabinet, berintikan elemen-elemen mengarah ke kutub yang sama, yaitu mulai dikokohkannya landasan Republik yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. *            

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

20 Februari 2024

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.


Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet

26 Januari 2024

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Jumat (19/1), mengatakan ada pihak yang berupaya untuk menggoyang pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet

Luhut mempersilakan jika ada menteri mundur dari kabinet Jokowi, namun membantah kalau Sri Mulyani akan resign.


Jokowi Segera Reshuffle Kabinet Usai Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri

7 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait pengunduran diri Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 6 Oktober 2023. Presiden telah menerima dan menandatangani surat pengunduran diri Mentan Sahrul Yasin Limpo. TEMPO/Subekti.
Jokowi Segera Reshuffle Kabinet Usai Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri

"Secepatnya kami siapkan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat 6 Oktober 2023.


Diundang Jokowi ke Istana di Tengah Isu Reshuffle, Hary Tanoe: Bicara Macam-macam

16 Mei 2023

Presiden Jokowi bersama Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo tiba dalam Rapimnas Partai Perindo II di JCC Senayan, Jakarta, 21 Maret 2018. Acara Rapimnas II ini dihadiri oleh 1.772 kader partai. TEMPO/Subekti.
Diundang Jokowi ke Istana di Tengah Isu Reshuffle, Hary Tanoe: Bicara Macam-macam

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Hary Tanoesoedibjo temui Jokowi di tengah isu reshuffle kabinet.


Kata Jokowi dan Surya Paloh Soal Isu Reshuffle Menteri NasDem Buntut Hubungan yang Renggang

16 Mei 2023

Presiden Joko Widodo merangkul Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat menghadiri penutupan Kongres Kedua Partai Nasdem dan HUT ke-8 Partai Nasdem di Jakarta International Teathre, Jakarta, Senin, 11 November 2019. Twitter.com
Kata Jokowi dan Surya Paloh Soal Isu Reshuffle Menteri NasDem Buntut Hubungan yang Renggang

Jokowi dan Surya Paloh buka suara soal kemungkinan adanya reshuffle menteri dari NasDem.


Mahfud Md Bilang Tak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu Ini

1 Februari 2023

Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan tanggapan atas penolakan terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Mahfud Md Bilang Tak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu Ini

Mahfud Md mengatakan tidak ada undangan dari Presiden kepada dirinya untuk datang ke Istana Jakarta, Rabu.


Di Tengah Isu Reshuffle, Plt Ketum PPP Bertemu Jokowi di Istana Pekan Lalu

30 Januari 2023

Pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono saat menjawab pertanyaan kembalinya Muhammad Romahurmuziy alias Romy ke struktur PPP di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Di Tengah Isu Reshuffle, Plt Ketum PPP Bertemu Jokowi di Istana Pekan Lalu

Jokowi masih memberikan jawaban yang sama ketika ditanya soal reshuffle.


Isu Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Kian Santer, KSP Moeldoko: Aduh Aku Masih Belum Tahu

25 Januari 2023

KSP Moeldoko menyerahkan secara simbolis bibit cabai ke salah satu perwakilan komunitas di Kota Depok, Rabu 24 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Isu Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Kian Santer, KSP Moeldoko: Aduh Aku Masih Belum Tahu

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku tidak tahu dan enggan berkomentar banyak terkait adanya reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo.


Diisukan Bakal Jadi Menteri Jokowi, FX Hadi Rudyatmo: Jadi Ceritanya Begini..

4 Januari 2023

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo disambut seratusan kader PDIP saat tiba kembali di kediamannya di Solo, Kamis, 27 Oktober 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Diisukan Bakal Jadi Menteri Jokowi, FX Hadi Rudyatmo: Jadi Ceritanya Begini..

FX Hadi Rudyatmo menegaskan pertemuannya dengan Jokowi itu tidak membahas politik, partai, pemerintahan.


Mencuat Kabar Reshuffle Kabinet Jokowi, Ini 5 Tanggapan Para Tokoh

29 Desember 2022

Presiden Joko Widodo saat meresmikan pengembagan tahap 1 Stasiun Manggari, Jakarta, Senin 26 Desember 2022. Stasiun Manggarai, sebagai stasiun tersibuk di DKI Jakarta, bahkan di Indonesia. TEMPO/Subekti.
Mencuat Kabar Reshuffle Kabinet Jokowi, Ini 5 Tanggapan Para Tokoh

Berikut tanggapan sejumlah pihak terkait kemungkinan adanya reshuffle kabinet Jokowi.