Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Limpahkan Kasus Gatot ke KPK

Oleh

image-gnews
Iklan

Sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penanganan dugaan penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) periode 2012-2013 oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dari tangan Kejaksaan Agung. KPK jangan hanya menempatkan diri sebagai supervisor atas penyidikan itu.

Kejaksaan telah menetapkan Gatot sebagai tersangka karena dianggap tidak menunjuk satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan evaluasi pada saat pelanggaran Bansos. KPK juga telah menetapkan Gatot sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan Bansos itu. Bahkan KPK telah menahan Gatot di Rumah Tahanan Cipinang atas perkara suap kepada majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta kasus dugaan gratifikasi kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella

Jadi, ada dua kasus di tangan KPK dan satu kasus di Kejaksaan Agung. Bisa terjadi overlapping. Satu lagi yang dikhawatirkan--apabila kasus Gatot tetap ditangani Kejaksaan--adalah netralitas Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang berasal dari Partai NasDem. Kasus ini banyak bersinggungan dengan petinggi NasDem.

Gatot menganggap tuduhan korupsi dana Bansos kepada dirinya muncul dari wakilnya, Tengku Erry Nuradi, yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Sumatera Utara. Hal itu dilakukan Erry karena Gatot tak memuluskan banyak proyek bisnis NasDem di Sumatera Utara. Gatot pun dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi. Gatot berusaha menyuap hakim dan melakukan pertemuan dengan petinggi NasDem untuk menutup kasusnya. Semula kasus ini ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tapi kemudian diambil alih Kejaksaan Agung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di tangan Kejaksaan Agung, penetapan Gatot sebagai tersangka lambat. Hal ini membuat publik bertanya-tanya adakah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo berusaha mengamankan kasus yang bisa merembet sampai Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ini. Jaksa Agung menolak tuduhan itu. Demi menghindari kecurigaan publik, ada baiknya secara rela Jaksa Agung melimpahkan kasus Gatot kepada KPK sepenuhnya. Justru, apabila Jaksa Agung ngotot ingin menangani, publik akan makin ragu ihwal independensinya.

KPK lebih berhak menangani kasus Bansos karena lembaga inilah yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua PTUN Medan Tripeni; hakim Amir Fauzi; hakim Dermawan Ginting; dan pengacara M. Yagari Bhastara (Gerry), anak buah O.C. Kaligis. KPK telah menerima permintaan Gerry menjadi justice collaborator. Sekarang baik Gatot maupun Rio Capella juga mengajukan permohonan menjadi justice collaborator. Memang, dugaan suap dan penyelewengan dana Bansos adalah hal berbeda, tapi keduanya kait-mengait. Publik bisa bingung bila melihat penanganannya terpisah-pisah, satu kasus di Kejaksaan dan dua kasus di KPK. Ini tidak efektif. Serahkan saja semua kepada KPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

41 detik lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

Majelis Hakim mengatakan persidangan Mahkamah Rakyat Luar Biasa menunjukkan tak ada keraguan bahwa Jokowi telah melanggar sumpah presiden Republik Indonesia.


Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

3 menit lalu

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk persiapan penghitungan suara ulang, amanah putusan MK. Polresta Samarinda
Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

PSU di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pileg 2024.


Polda Sumbar Bantah Bocah AM Korban Penyiksaan Polisi, ICJR: Harus Dibuktikan dengan Standar HAM

9 menit lalu

Polisi menemukan jasad Afif (13 tahun) di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Istimewa
Polda Sumbar Bantah Bocah AM Korban Penyiksaan Polisi, ICJR: Harus Dibuktikan dengan Standar HAM

Peneliti ICJR menyatakan klaim Polda Sumbar bahwa tidak ada penyiksaan terhadap bocah AM harus dibuktikan melalui standar HAM internasional.


Koalisi Partai Benjamin Netanyahu Terancam Pecah Setelah Siswa Seminari Yahudi Harus Wajib Militer

19 menit lalu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri rapat kabinet di Bible Lands Museum di Yerusalem pada 5 Juni 2024. REUTERS
Koalisi Partai Benjamin Netanyahu Terancam Pecah Setelah Siswa Seminari Yahudi Harus Wajib Militer

Kelangsungan hidup koalisi partai Benjamin Netanyahu bergantung pada dua partai Yahudi ultra-ortodoks.


Tim Ahli dari Indonesia Kunjungan Kerja ke India untuk Pelajari Program Makan Siang Sekolah Gratis

24 menit lalu

Rapat di Kota Delhi dengan Shantanu, (kanan) Deputi Departemen Pangan dan Distribusi Umum India. Sumber: dokumen Kedutaan Besar India di Jakarta
Tim Ahli dari Indonesia Kunjungan Kerja ke India untuk Pelajari Program Makan Siang Sekolah Gratis

Kunjungan kerja ini bertujuan membina kerja sama bilateral dan pertukaran keahlian di berbagai sektor antara lain program makan siang sekolah gratis.


Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

31 menit lalu

Rencana Beach Club yang awalnya melibatkan Raffi Ahmad di Gunungkidul, DI Yogyakarta. Dok. Instagram
Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

Pembangunan proyek beach club Gunungkidul ini dilakukan melalui PT Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI) yang tidak hanya berisi Raffi Ahmad.


Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Laporkan Ketua RT ke Mabes Polri atas Dugaan Keterangan Palsu

31 menit lalu

Politikus Dedi Mulyadi mendampingi keluarga tersangka dan saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon saat membuat di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Tim hukum keluarga tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam melaporkan Ketua RT Abdul Pasren ke Mabes Polri terkait dugaan membuat kesaksian palsu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Laporkan Ketua RT ke Mabes Polri atas Dugaan Keterangan Palsu

Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, melaporkan Ketua RT Abdul Pasren atas dugaan keterangan palsu.


Cerita Pemain Judi Online: Ada Sensasi Suara Petir Gede Duarrrrr yang Memanggil-manggil

31 menit lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Cerita Pemain Judi Online: Ada Sensasi Suara Petir Gede Duarrrrr yang Memanggil-manggil

Perkenalannya dengan judi online sekitaran akhir tahun 2020. Mulanya dia menyaksikan rekan kerjanya yang pada saat itu memainkan judi online.


Bisa Rugikan Tumbuh Kembang Anak, Waspadai Alergi Susu Sapi pada Anak

33 menit lalu

Ilustrasi makanan penyebab alergi (pixabay.com)
Bisa Rugikan Tumbuh Kembang Anak, Waspadai Alergi Susu Sapi pada Anak

Alergi susu sapi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap protein dalam susu sapi.


3 Film yang Dibintangi Thomas Brodie-Sangster

33 menit lalu

Thomas Brodie-Sangster dan Talulah Riley. Foto: Instagram/@talulahrm
3 Film yang Dibintangi Thomas Brodie-Sangster

Thomas Brodie-Sangster aktor yang belakangan disoroti. Ia menikah dengan aktris Talulah Riley