Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reposisi Kekuasaan Legislatif

image-profil

image-gnews
Iklan

Hifdzil Alim, Dosen ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga

Meski mendapat tentangan masyarakat luas, DPR secara institusional masih ngotot mengajukan rencana kegiatan tahun 2016 agar dibiayai oleh dana aspirasi yang mencapai Rp 11,2 triliun (Koran Tempo, 2 Juli 2015). Tahun depan, jika betul dana triliunan rupiah itu jadi dicairkan, anggota DPR—sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan legislatif—akan memerankan karakter tambahan: pelaksana kekuasaan eksekutif. Persoalannya, apakah supplementary acting tersebut lazim adanya?

Literatur lawas hukum tata negara cukup mengenal dengan baik pemisahan atau pembagian kekuasaan negara. Kredo Trias Politica mengajarkan bahwa kekuasaan negara dipisah/dibagi menjadi tiga: legislatif, eksekutif, dan yudisial.

Kekuasaan legislatif, atas nama rakyat, memiliki kuasa untuk menyusun undang-undang. Selanjutnya, undang-undang yang disepakati, dijalankan oleh sebuah mesin besar birokrasi, di bawah kendali kekuasaan eksekutif. Apabila ada penyelewengan atas undang-undang, kekuasaan yudisial bakal turun tangan mengadili. Rangkaian peran kekuasaan ini secara bersama-sama membuat sistem yang mendasari bergeraknya sebuah negara. Sistem ini telah berjalan ratusan tahun.

Sekarang, sistem yang umurnya berabad-abad itu seperti digugat oleh sekelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kira-kira kata mereka, "Berdasarkan undang-undang, kami berhak memerankan tugas sebagai pelaku kekuasaan eksekutif." Rupanya, undang-undang yang dimaksud adalah Pasal 80 huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014, yang menyebutkan, "Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan." Ada anggaran negara yang harus dialirkan untuk usulan para wakil rakyat atas nama undang-undang.

Dana untuk usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) bukan kali ini saja menuai kontroversi. Pada 2010, anggota Dewan juga mengajukan proposal serupa. Hanya, Pasal 78 UU Nomor 27 Tahun 2009, aturan hukum yang digantikan oleh UU Nomor 17 Tahun 2014, tak menyebutkan sama sekali hak anggota Dewan untuk membuat UP2DP. Sekadar informasi, UP2DP adalah norma baru bagi hak anggota Dewan yang muncul bersamaan dengan dua norma lainnya, yakni pengawasan dan sosialisasi undang-undang.

Artinya, UP2DP sebenarnya adalah norma yang terkesan "dipaksakan". Hampir-hampir kurang ada penjelasan akademis yang mampu menguatkan eksistensinya. Pendek kata, jangan-jangan Pasal 80 huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014 dipaksa lahir cuma untuk melegitimasi hasrat politik anggota Dewan, bukan murni untuk merepresentasikan kehendak rakyat. Setidaknya, ada dua kausanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kausa pertama, kekuasaan legislatif berstatus sebagai pengawas kebijakan kekuasaan eksekutif. Maka tak mengherankan, misalnya, konstitusi memberi ruang yang cukup luas bagi DPR dalam Pasal 20A UUD 1945. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, DPR dilengkapi dengan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Lembaga perwakilan rakyat memegang kekuasaan menginvestigasi kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang dari kehendak rakyat.

Ruang sangat istimewa yang melekat ke DPR bukan serta-merta turun dari langit, melainkan merupakan hasil kesepakatan politik yang mengkristal dalam hukum tertinggi: konstitusi. Di samping itu, belajar dari pengalaman, fungsi dan hak yang melekat ke tubuh DPR  bertujuan mengangkat citra parlemen di era sebelumnya yang hanya dianggap sebagai stempel eksekutif. UUD 1945 menaikkan derajat kekuasaan legislatif sejajar dengan kekuasaan eksekutif.

Kausa kedua, karena Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang diterapkan adalah supremasi lembaga perwakilan pusat. C.F. Strong (2005)—yang dikutip banyak sarjana hukum tata negara—mengutarakan, ciri utama supremasi lembaga perwakilan pusat ialah tidak ada pembagian kedaulatan. Yang ada hanyalah pembagian kewenangan.

Makna supremasi parlemen pusat ada dua. Bahwa lembaga perwakilan hanya ada di pusat. Dan karena itu, makna kedua adalah parlemen harus sangat fokus menjadi pengawas bagi kekuasaan eksekutif, bukan ikut-ikutan mengerjakan tugas kekuasaan eksekutif. Konsep ikut membantu domain eksekutif melalui kewenangan UP2DP atau mengusulkan program yang dibiayai oleh dana aspirasi ditakutkan berpotensi menambah berat kinerja DPR yang membuatnya menjadi kurang fokus.

Akhirnya, dua kausa di atas secara implisit "melarang" pelaku kekuasaan legislatif beralih pos sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Penting bagi DPR mereposisi kekuasaan legislatifnya.

Sebelum terpeleset dalam kubangan kekeliruan menahbiskan kedudukan kekuasaan legislatif, DPR kudu mengambil langkah reposisi sebagai berikut. Pertama, menghentikan gerakan ngotot meminta jatah dana aspirasi melalui UP2DP. Kedua, demi menghindari niatan yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali, Pasal 80 huruf j—termasuk juga huruf k dan huruf l—UU Nomor 17 Tahun 2014 harus dihapus. Dengan demikian, tidak akan ada lagi celah godaan bagi segelintir oknum anggota Dewan yang kepingin mengumbar syahwat politiknya dengan mengorbankan kesucian kedudukan kekuasaan legislatif. Semoga.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Breaking News: KPK Tetapkan SL Sebagai Tersangka Dana Perimbangan Papua Barat

22 November 2022

KPK menetapkan satu tersangka baru dana perimbangan APBN-P 2017 dan APBN 2018 Pegunungan Arfak, Papua Barat. TEMPO/Muzzaki
Breaking News: KPK Tetapkan SL Sebagai Tersangka Dana Perimbangan Papua Barat

KPK tetapkan SL sebagai tersangka perkara dana perimbangan Papua Barat APBN tahun 2017 hingga 2018.


KPK Bakal Umumkan Tersangka Baru Kasus Dana Perimbangan

10 Juni 2020

Gaya pejabat Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo saat keluar dari gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Senin, 6 Agustus 2018. Yaya Purnomo diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Bakal Umumkan Tersangka Baru Kasus Dana Perimbangan

Tim penyidik KPK sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti termasuk memeriksa sejumlah saksi terkait kasus di Kabupaten Labuhan Batu Utara.


Jadi Tersangka, Sukiman Tak Dicoret KPU dari Daftar Caleg DPR

9 Februari 2019

Komisioner KPU Hasyim Asyari memantau proses penyerahan laporan awal dana dana kampanye peserta Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. KPU resmi membuka masa kampanye dengan menggelar deklarasi kampanye damai dan membuka pelayanan penyerahan laporan dana awal kampanye. ANTARA/Reno Esnir
Jadi Tersangka, Sukiman Tak Dicoret KPU dari Daftar Caleg DPR

KPK menetapkan Sukiman sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua.


Anggota DPR Sukiman Jadi Tersangka Korupsi Dana Perimbangan Papua

7 Februari 2019

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti sitaan saat konferensi pers  terkait OTT terhadap anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat Amin Santono dapil Jawa Barat X, di Gedung KPK, Jakarta, 5 Mei 2018. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Anggota DPR Sukiman Jadi Tersangka Korupsi Dana Perimbangan Papua

KPK menyangka Sukiman menerima Rp 2,65 miliar dan USD 22 ribu dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Arfak, Natan Pasomba.


Ketum PPP Romahurmuziy Diduga Tahu Aliran Suap Dana Perimbangan

24 Agustus 2018

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy saat menghadiri halalbihalal bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, 4 Juli 2018. Tempo / Friski Riana
Ketum PPP Romahurmuziy Diduga Tahu Aliran Suap Dana Perimbangan

KPK menelusuri peran Ketum PPP Romahurmuziy terkait aliran duit suap dana perimbangan daerah.


Ketum PPP Romahurmuziy Penuhi Panggilan KPK

23 Agustus 2018

Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021 terpilih, Romahurmuziy setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 11 April 2016. Kedatangan Romahurmuziy untuk menjenguk mantan Ketua PPP yang juga terpidana kasus korupsi di Kementerian Agama tahun 2010-2012, Suryadharma Ali yang kini mendekap di Rutan KPK cabang Guntur. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ketum PPP Romahurmuziy Penuhi Panggilan KPK

Romahurmuziy diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap dana perimbangan daerah dalam RAPBN Perubahan 2018.


Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah, KPK Panggil Lagi Romahurmuziy

23 Agustus 2018

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy saat menghadiri halalbihalal bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, 4 Juli 2018. Tempo / Friski Riana
Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah, KPK Panggil Lagi Romahurmuziy

Ketum PPP Romahurmuziy sebelumnya tak hadir dalam pemanggilan KPK yang dijadwalkan pada 20 Agustus lalu.


KPK Periksa Politikus PAN di Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah

21 Agustus 2018

Gaya pejabat Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo saat keluar dari gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Senin, 6 Agustus 2018. Yaya Purnomo diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Politikus PAN di Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah

KPK memeriksa anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi PAN dalam kasus suap dana perimbangan yang menyeret Yaya Purnomo, pejabat Kementerian Keuangan.


KPK Periksa Ketua PPP Romahurmuziy Sebagai Saksi, Begini Kasusnya

20 Agustus 2018

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy saat menghadiri halalbihalal bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, 4 Juli 2018. Tempo / Friski Riana
KPK Periksa Ketua PPP Romahurmuziy Sebagai Saksi, Begini Kasusnya

KPK memeriksa Romahurmuziy sebagai saksi suap dana perimbangan. Begini perjalanan kasusnya.


Pemerintah Sudah Cicil Bayar Penundaan Dana Transfer Daerah

16 Desember 2016

Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Pemerintah Sudah Cicil Bayar Penundaan Dana Transfer Daerah

Pemerintah sudah mencicil pembayaran dana transfer daerah yang sempat ditahan.