Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menanggapi Pengadilan Rakyat

Oleh

image-gnews
Iklan

Pemerintah tidak perlu berlebihan dalam menanggapi Sidang Masyarakat Internasional 1965 di Den Haag, Belanda, 10-13 November lalu. "Pengadilan" untuk kasus pembantaian warga Indonesia yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) menyusul peristiwa G-30-S itu lebih baik disikapi sebagai masukan upaya rekonsiliasi yang menjadi program Presiden Joko Widodo.

Sidang yang dimotori sejumlah aktivis pembela hak asasi manusia itu melibatkan hakim dan jaksa dari berbagai negara, dengan mendudukkan Negara Republik Indonesia sebagai terdakwa. Persidangan dilakukan secara in absentia karena Indonesia tidak hadir. "Jaksa" mendakwa negara telah melakukan pembunuhan massal dan perbudakan dalam peristiwa 1965 itu.

Hasil sidang memang tidak mengikat, tapi penyelenggara berniat membawa hasil tersebut ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan harapan akan keluar Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan begitu, diharapkan muncul desakan komunitas internasional agar Indonesia memenuhi tuntutan dalam putusan IPT 1965.

Kegiatan di Belanda ini menimbulkan reaksi keras di dalam negeri. Bahkan organisasi seperti Muhammadiyahyang dipandang sebagai organisasi muslim moderatmenentang pengadilan rakyat itu. Di media sosial, bermunculan kecaman terhadap kegiatan tersebut karena dinilai akan menggiring pemerintah meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia.

Peristiwa 1965 telah menjadi sejarah hitam bangsa Indonesia. Diperkirakan lebih dari satu juta penduduk, yang dituding terkait dengan Partai Komunis Indonesia, menjadi korban pembersihan. Belasan ribu orang lainnya menjalani pengasingan, antara lain di Pulau Buru (Maluku) dan Moncongloe (Sulawesi Selatan), tanpa proses pengadilan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah mereka dibebaskan, pemerintah Orde Baru juga mencabut hak sipil mereka untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Selama bertahun-tahun Kartu Tanda Penduduk mereka diberi tanda khusus sebagai bekas tahanan politik. Bahkan rezim Soeharto ini juga menghukum keluarga dan keturunan mereka dengan melarang menjadi tentara, polisi, dan pegawai negeri, termasuk badan usaha negara dan anggota parlemen.

Luka sejarah ini seharusnya disembuhkan pemerintah. Pada awal pemerintahannya, Presiden Jokowi sempat memberikan harapan dengan menjanjikan akan ditempuhnya jalur non-yudisial untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu. Sayangnya upaya itu tidak jalan karena muncul penentangan dan tudingan bahwa Presiden berniat meminta maaf kepada PKI.

Pemerintah tidak perlu ragu-ragu menyelesaikan masalah ini dengan mengakui bahwa negara telah lalaisehingga muncul pelanggaran hak asasi beratserta memulihkan hak dan nama baik korban. Rekonsiliasi tidak hanya terbatas pada korban pembantaian 1965, tapi juga pada kasus pelanggaran HAM lain, termasuk pembantaian yang dilakukan PKI dalam peristiwa Madiun 1948.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Setujui RUU DKJ yang Mengantar Jakarta Bukan IKN Lagi, Ini 7 Garis Besarnya

40 detik lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
DPR Setujui RUU DKJ yang Mengantar Jakarta Bukan IKN Lagi, Ini 7 Garis Besarnya

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ sebagai undang-undang. Jakarta bukan IKN lagi


Bamsoet Dorong Pengembangan Kendaraan Listrik Indonesia

2 menit lalu

Bamsoet Dorong Pengembangan Kendaraan Listrik Indonesia

Bambang Soesatyo mendukung tim Universitas Indonesia Supermileage Vehicle Team membuat serta mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia.


Puji Hasyim Asy'ari, Kuasa Hukum KPU Ditegur Ketua MK: Jangan Ditambah-ditambah!

5 menit lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Puji Hasyim Asy'ari, Kuasa Hukum KPU Ditegur Ketua MK: Jangan Ditambah-ditambah!

Ketua MK Suhartoyo menegur Kuasa Hukum KPU RI dalam sidang sengketa Pilpres pada hari ini.


2 Film Horor Indonesia Tayang Saat Libur Lebaran

9 menit lalu

Poster film Siksa Kubur. Dok. Poplicist
2 Film Horor Indonesia Tayang Saat Libur Lebaran

Pada April 2024, dua film horor akan tayang saat momentum libur Lebaran, yaitu Siksa Kubur dan Badarawuhi di Desa Penari


Sumber Kekayaan Helena Lim, Crazy Rich PIK yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

11 menit lalu

Helena Lim. Instagram
Sumber Kekayaan Helena Lim, Crazy Rich PIK yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Helena Lim yang dikenal sebagai crazy rich PIK terseret kasus korupsi Timah. Bermula sebagai pegawai bank dari mana sumber kekayaannya?


LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

13 menit lalu

LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertemu dengan pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.


Asal-Usul Tradisi Membangunkan Sahur di Indonesia

13 menit lalu

Sejumlah pemuda memukul bekas tong plastik sambil menyanyikan lagu-lagu religi saat berkeliling pemukiman untuk membangunkan sahur di Balakong, Malaysia, 26 Maret 2023. Sejumlah pemuda berkeliling pemukiman warga sembari memainkan musik dengan bekas tong plastik dan menyanyikan lagu religi untuk membangunkan sahur pada bulan Ramadan. REUTERS/Hasnoor Hussain
Asal-Usul Tradisi Membangunkan Sahur di Indonesia

Asal-usul tradisi membangunkan sahur di Indonesia diyakini telah eksis sejak Islam masuk ke Tanah Air dan memiliki sebutan berbeda di setiap daerah.


Panduan Waktu Terbaik Liburan ke Eropa dari Cuaca hingga Mencicipi Kuliner Lokal

13 menit lalu

Pemadangan Flonrence, Tuscany, Italia. Unsplash.com/Zach Rowlandson
Panduan Waktu Terbaik Liburan ke Eropa dari Cuaca hingga Mencicipi Kuliner Lokal

Kalau berencana liburan ke Eropa, ada beberapa hal yang perlu diketahui dari waktu terbaik untuk cuaca, mencoba kuliner lokal, dan aktivitas di sana


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

13 menit lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Seoul Lumpuh, Sopir Bus Mogok Massal Tuntut Naik Gaji

13 menit lalu

Ilustrasi bus (Pixabay)
Seoul Lumpuh, Sopir Bus Mogok Massal Tuntut Naik Gaji

Sopir bus di Seoul, Korea Selatan ramai-ramai mogok kerja memprotes besaran upah. Akibatnya sektor transportasi lumpuh.