Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menanggapi Pengadilan Rakyat

Oleh

image-gnews
Iklan

Pemerintah tidak perlu berlebihan dalam menanggapi Sidang Masyarakat Internasional 1965 di Den Haag, Belanda, 10-13 November lalu. "Pengadilan" untuk kasus pembantaian warga Indonesia yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) menyusul peristiwa G-30-S itu lebih baik disikapi sebagai masukan upaya rekonsiliasi yang menjadi program Presiden Joko Widodo.

Sidang yang dimotori sejumlah aktivis pembela hak asasi manusia itu melibatkan hakim dan jaksa dari berbagai negara, dengan mendudukkan Negara Republik Indonesia sebagai terdakwa. Persidangan dilakukan secara in absentia karena Indonesia tidak hadir. "Jaksa" mendakwa negara telah melakukan pembunuhan massal dan perbudakan dalam peristiwa 1965 itu.

Hasil sidang memang tidak mengikat, tapi penyelenggara berniat membawa hasil tersebut ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan harapan akan keluar Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan begitu, diharapkan muncul desakan komunitas internasional agar Indonesia memenuhi tuntutan dalam putusan IPT 1965.

Kegiatan di Belanda ini menimbulkan reaksi keras di dalam negeri. Bahkan organisasi seperti Muhammadiyahyang dipandang sebagai organisasi muslim moderatmenentang pengadilan rakyat itu. Di media sosial, bermunculan kecaman terhadap kegiatan tersebut karena dinilai akan menggiring pemerintah meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia.

Peristiwa 1965 telah menjadi sejarah hitam bangsa Indonesia. Diperkirakan lebih dari satu juta penduduk, yang dituding terkait dengan Partai Komunis Indonesia, menjadi korban pembersihan. Belasan ribu orang lainnya menjalani pengasingan, antara lain di Pulau Buru (Maluku) dan Moncongloe (Sulawesi Selatan), tanpa proses pengadilan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah mereka dibebaskan, pemerintah Orde Baru juga mencabut hak sipil mereka untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Selama bertahun-tahun Kartu Tanda Penduduk mereka diberi tanda khusus sebagai bekas tahanan politik. Bahkan rezim Soeharto ini juga menghukum keluarga dan keturunan mereka dengan melarang menjadi tentara, polisi, dan pegawai negeri, termasuk badan usaha negara dan anggota parlemen.

Luka sejarah ini seharusnya disembuhkan pemerintah. Pada awal pemerintahannya, Presiden Jokowi sempat memberikan harapan dengan menjanjikan akan ditempuhnya jalur non-yudisial untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu. Sayangnya upaya itu tidak jalan karena muncul penentangan dan tudingan bahwa Presiden berniat meminta maaf kepada PKI.

Pemerintah tidak perlu ragu-ragu menyelesaikan masalah ini dengan mengakui bahwa negara telah lalaisehingga muncul pelanggaran hak asasi beratserta memulihkan hak dan nama baik korban. Rekonsiliasi tidak hanya terbatas pada korban pembantaian 1965, tapi juga pada kasus pelanggaran HAM lain, termasuk pembantaian yang dilakukan PKI dalam peristiwa Madiun 1948.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pekan Kedua Juni, BI Catat Rp 8,91 Triliun Modal Asing Masuk Indonesia

28 detik lalu

(Dari Kiri) Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Judo Agung, dan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, memberikan keterangan pers terkait dengan Stabilitas Sistem Keuangan dan Bauran Kebijakan Makroprudensi di Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Foto:Maulani Mulianingsih
Pekan Kedua Juni, BI Catat Rp 8,91 Triliun Modal Asing Masuk Indonesia

Bank Indonesia mencatat Rp 8,91 triliun modal asing masuk Indonesia pada pekan kedua Juni.


AHY Pamer Capaian 10 Tahun Program Reforma Agraria

5 menit lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, tiba di lokasi Reforma Agraria Summit 2024. Acara ini diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Pamer Capaian 10 Tahun Program Reforma Agraria

Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY pamer capaian 10 tahun program reforma agraria.


Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

26 menit lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

Masinton Pasaribu mengkritik penyitaan barang milik staf Hasto oleh KPK. Dia menyayangkan tindakan yang tak sesuai hukum itu.


Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

27 menit lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menyebut sudah banyak investor asing untuk IKN. Tapi, terbaru, ternyata belum ada. Ini alasannya.


Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

37 menit lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan perkara operasi tangkap tangan KPK terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri total sejumlah Rp2,7 miliar di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

KPK dalami soal aliran uang untuk kepentingan politik oleh eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.


Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

41 menit lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

Satgas judi online yang dibentuk Presiden Jokowi akan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga. Dikomandani Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.


Menteri Pendidikan Jerman Didesak Mengundurkan Diri karena Dituduh Menolak Unjuk Rasa Pro-Palestina

41 menit lalu

Wanita memegang plakat saat orang-orang mengambil bagian dalam demonstrasi mendukung warga Palestina di Gaza, di Frankfurt, Jerman. Kai Pfaffenbach/Reuters
Menteri Pendidikan Jerman Didesak Mengundurkan Diri karena Dituduh Menolak Unjuk Rasa Pro-Palestina

Menteri Pendidikan Jerman didesak mengundurkan diri karena berupaya memberikan sanksi kepada mahasiswa yang mendukung unjuk rasa pro-Palestina.


Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

43 menit lalu

Iskandar Poltak Simandjuntak. kemdikbud.go.id
Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

Salah seorang tokoh pendidikan Iskandar Poltak Simandjuntak. Ia merupakan pendiri Yayasan Bopkri, ini profilnya.


Masa Tugas Satgas Judi Online hingga Akhir 2024, Bisa Diperpanjang oleh Presiden

52 menit lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus judi online di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2023. Kemenkominfo mencatat dari 18 Juli-18 Oktober 2023 telah melakukan pemutusan akses terhadap 425.506 konten perjudian online. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Masa Tugas Satgas Judi Online hingga Akhir 2024, Bisa Diperpanjang oleh Presiden

Masa kerja satgas judi online berakhir pada 31 Desember 2024.


Begini Proses di Balik Pemompaan, Sterilisasi, Hingga Distribusi Air Zam-zam

56 menit lalu

Seorang pekerja mengumpulkan jeriken berisi air zamzam yang diambil dari sumbernya di Pudai, Mekkah,  Arab Saudi (17/10). Setiap jamaah akan membawa air tersebut kembali ke negaranya.  ANTARA/Saptono
Begini Proses di Balik Pemompaan, Sterilisasi, Hingga Distribusi Air Zam-zam

Simak proses berteknologi tinggi dari pemompaan, sterilisasi hingga pendistribusian air Zam-zam di Arab Saudi