Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prematurnya Dana Ketahanan Energi

Oleh

image-gnews
Iklan

Rencana pemerintah memungut dana masyarakat untuk program ketahanan energi perlu dimatangkan lebih dulu sebelum diterapkan. Ide yang diusung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said itu masih prematur. Gagasan tersebut bukan hanya belum ada payung hukumnya, tapi juga masih liar. Siapa pengelolanyapemerintah, BUMN, ataukah swastakita belum tahu. Bahkan Menteri Keuangan pun tak tahu-menahu ihwal dana tersebut.

Ide pungutan dana ketahanan energi disampaikan Sudirman pekan lalu saat mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak yang berlaku mulai 5 Januari mendatang. Harga Premium turun dari Rp 7.300 menjadi Rp 7.150 per liter. Adapun harga solar juga dipangkas dari Rp 6.700 menjadi Rp 5.950 per liter. Harga baru itu sudah termasuk pungutan dana ketahanan energi sebesar Rp 200 per liter untuk Premium dan Rp 300 per liter untuk solar. Dengan pungutan tersebut, diperkirakan pemerintah meraup dana ketahanan energi Rp 15-16 triliun per tahun. Pemerintah semestinya tak boleh main-main dengan dana sebesar itu.

Ide dana ketahanan energi ini sebenarnya mulia. Pungutan ini diharapkan bisa sedikit "memaksa" pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik. Bagi pemerintah, dana itu bisa digunakan untuk mendorong percepatan konversi energi fosil ke energi hijau dan terbarukan. Sayangnya, keputusan tersebut dibuat dengan terburu-buru. Walhasil, Sudirman pun dihujani protes. Sebagian masyarakat menuding pungutan itu pungli!

Agar tidak jadi bulan-bulanan, pemerintah harus memperjelas pijakan hukumnya. Argumen pemerintah yang bersandar pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi sangat lemah. Pasal itu sama sekali tidak mengatur pungutan melalui harga BBM. Begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, tidak merinci tata cara pemungutan dana. Solusinya, pemerintah harus membuat peraturan khusus yang mengatur rencananya itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalah tak berhenti pada dasar hukum semata. Siapa yang mengelola dana inipemerintah, BUMN, ataukah lembaga khusus? Bagaimana transparansi penggunaannya? Jika tak ada aturan yang rinci, kita khawatir dana itu hanya akan jadi bancakan korupsi baru.

Soal konversi energi fosil ke biofuel dan energi terbarukan, pemerintah semestinya mafhum bahwa dana energi bukanlah obat sapujagat. Selama ini, kendala justru muncul karena ketidakberpihakan pemerintah terhadap energi hijau. Contohnya, pemerintah pernah "mewajibkan" penggunaan campuran 20 persen minyak sawit untuk biosolar. Namun kebijakan ini juga dibiarkan terbengkalai.

Itulah sebagian persoalan yang menjelaskan mengapa target bauran energi Indonesia pada 2025yakni penggunaan biofuel mencapai 5 persen dan energi terbarukan 17 persenmuskil tercapai. Target tersebut, menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, ada kemungkinan hanya akan tercapai separuhnya. Ini saatnya Presiden Joko Widodo merapatkan barisan untuk mengejar target energi terbarukan itu dan bukan asal bicara atau membuat keputusan ngawur.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


LPSK Ungkap 3 Kategori Saksi dan Korban Paling Banyak Minta Perlindungan

4 menit lalu

Tujuh anggota LPSK memberikan keterangan usai mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga.
LPSK Ungkap 3 Kategori Saksi dan Korban Paling Banyak Minta Perlindungan

LPSK menerima 7.654 permohonan perlindungan sepanjang 2023.


Gagal SNBP, Azizah Menjadi Salah Satu Calon Mahasiswa Termuda Unair Jalur SNBT

5 menit lalu

Azizah Nailatul Ramadhani (Dok. Unair)
Gagal SNBP, Azizah Menjadi Salah Satu Calon Mahasiswa Termuda Unair Jalur SNBT

Azizah diterima di program studi (prodi) S1 Ilmu Politik Unair dengan usia yang baru menginjak 16 tahun.


DPW Nasdem Usulkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Surya Paloh Belum Beri Keputusan

12 menit lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) dan Bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan (kiri) berbincang saat menghadiri Puncak Perayaan HUT ke-11 NasDem di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 11 November 2022. Partai NasDem merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 bertemakan
DPW Nasdem Usulkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Surya Paloh Belum Beri Keputusan

Surya Paloh mengakui elektabilitas Anies Baswedan yang paling tinggi di antara sejumlah nama potensial di Pilgub Jakarta.


Pilgub Jakarta, Airlangga Sebut Golkar Bersama Gerindra Meski Belum Sepakat Ridwan Kamil

19 menit lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto dan Erick Thohir di kediamannya. Instagram/Prabowo
Pilgub Jakarta, Airlangga Sebut Golkar Bersama Gerindra Meski Belum Sepakat Ridwan Kamil

Ridwan Kamil disebut masih berpeluang untuk berlaga di Ibu Kota. "Nanti akan diumumkan bersama," kata Airlangga.


Fakta Menarik The Tale of Rose, Drama Cina Terbaru Liu Yifei dan Wallace Huo

20 menit lalu

Liu Yifei dan Wallace Huo dalam poster drama The Tale of Rose. Dok. WeTV
Fakta Menarik The Tale of Rose, Drama Cina Terbaru Liu Yifei dan Wallace Huo

Drama Cina The Tale of Rose menyuguhkan kisah cinta yang mengharukan, diperankan Liu Yifei hingga Wallace Huo.


Jokowi Senang Indonesia Posisi ke-27 Peringkat Daya Saing Global, Ini Daftar Lengkapnya

24 menit lalu

Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan Adityo Rimbo Galih Samudro, putra pertama adik kandung Jokowi, Idayati, pada Sabtu pagi ini, 22 Juni 2024. Acara dilangsungkan di Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Senang Indonesia Posisi ke-27 Peringkat Daya Saing Global, Ini Daftar Lengkapnya

Presiden Jokowi senang ketika mengetahui bahwa peringkat daya saing Indonesia secara global meningkat ke posisi 27, mengalahkan Inggris dan Jepang


Kementerian Unifikasi Korea Selatan: Ada Parasit di Balon Sampah Korut

28 menit lalu

Kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan ratusan balon yang membawa sampah itu melintasi perbatasan kedua negara dan mendarat di berbagai wilayah Korsel sejak Selasa (28/5) malam. Menurut Kepala Staf Gabungan Korsel (JCS), balon-balon itu bahkan mencapai provinsi tenggara Gyeongsang Selatan. South Korean Defence Ministry
Kementerian Unifikasi Korea Selatan: Ada Parasit di Balon Sampah Korut

Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi parasit di beberapa balon sampah Korut.


DPR Buka Peluang Panggil Menkominfo soal Gangguan di Pusat Data Nasional

28 menit lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
DPR Buka Peluang Panggil Menkominfo soal Gangguan di Pusat Data Nasional

Komisi I akan memberi waktu beberapa hari kepada Menkominfo Budi Arie.


Pria yang Siksa dan Paku Kucing di Pohon jadi Tersangka

34 menit lalu

Tersangka kasus penganiayaan kucing (kiri) pada saat diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor (Polres) Malang. ANTARA/HO-Humas Polres Malang.
Pria yang Siksa dan Paku Kucing di Pohon jadi Tersangka

Seorang pria berinsial IW, 40 tahun, ditetapkan sebagai tersangka akibat menganiaya seekor kucing hingga mati di Malang


6 Turis di Yunani Tewas dan Hilang di Tengah Gelombang Panas

37 menit lalu

Ilustrasi gelombang panas ekstrem.[Khaleej Times/REUTERS]
6 Turis di Yunani Tewas dan Hilang di Tengah Gelombang Panas

Selama Juni 2024, sudah enam turis yang ditemukan meninggal dan masuk daftar hilang di tengah cuaca panas.