Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jalan Politik Rhoma Irama

image-profil

image-gnews
Iklan

M. Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta

Rhoma Irama mendeklarasikan partai politik sekaligus menjabat ketua umum pada 11 Juli 2015. Namanya Partai Islam Damai Aman (Idaman). Terlepas dari pro-kontra, inilah babak baru politik sang "raja dangdut". Realistiskah langkah politiknya?

Hubungan sang "satria bergitar" ini dengan politik sudah sejak lama. Pada pertengahan Orde Baru 1970-an, ia berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tapi pada pengujungnya, ia pindah ke Golkar. Selepas perubahan politik Mei 1998, Rhoma menyatakan keluar dari Golkar. Alasannya, ia prihatin atas "realitas umat"yang terkotak-kotak dan bingung atas banyaknya parpol dan "para pemimpin pun saling curiga-mencurigai". Umat butuh tokoh yang netral, selain tidak boleh fanatik terhadap parpol. Ia berjanji tak akan masuk ke parpol apa pun (Kompas, 24 November 1998).

Ia memang "tak masuk parpol apa pun", tapi tetap saja tak bisa melepaskan diri dari politik. Selepas pilpres langsung pada 2004, ia berzigzag agar bisa menjadi capres. Ia mengaku pernah diminta menjadi capres sebelum Pemilu 2004 oleh sebuah parpol. Pada 2009, tawaran juga datang, tapi kali ini ia diproyeksikan sebagai cawapres. Terakhir, Rhoma kepincut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai capres. Namun, semuanya berakhir dengan kekecewaan.

Hal tersebut bisa dipahami, mengingat Rhoma bukan penentu kebijakan parpol. Ia bak sosok yang sekadar disewa orang lain untuk meraih dukungan suara dalam pemilu. Ketika pemilu usai, semua sibuk mengurus kekuasaan. Ia, sebagaimana digambarkan sebuah karikatur, tertinggal di panggung sendirian saja dengan gitarnya. Sang "satria bergitar" lagi-lagi tertinggal kereta politik.

Politik memang seperti candu. Rhoma pun namanya sempat beredar sebagai kandidat terkuat selain Yusril Ihza Mahendra pada Muktamar IV Partai Bulan Bintang (PBB) April 2015. Tapi pada detik-detik terakhir, dia justru tak hadir. Naluri politiknya seperti mengatakan ia tak akan terpilih. Namun, selepas peristiwa itu, sebagai bagian dari rangkaian pengalaman politiknya yang panjang, Rhoma justru terpicu membuat parpol sendiri. Kalau semuanya lancar, dalam arti Partai Idaman akhirnya resmi berkompetisi pada Pemilu 2019, tampaknya ia akan lebih merupakan ikhtiar kuantifikasi sosok Rhoma Irama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rhoma dikenal sebagai ikon populer industri musik dangdut, perintis sekaligus legendaris yang membesarkan perdangdutan Tanah Air. Dari sisi ketenaran, nyaris di dunianya tak ada yang mengalahkan. Tetapi, bagaimana dengan dunia politik? Apakah para penggemarnya identik dengan pendukungnya? Sudah jelas jawabannya tidak otomatis. Politik dan dunia pop punya logika masing-masing. Dalam beberapa kasus, tokoh dunia pop berhasil menapaki tangga-tangga politik. Kasus-kasus lain mencatat ironi kegagalannya.

Tapi tentu Rhoma tak tengah membikin lelucon. Ini ikhtiar serius. Demokrasi membuka jalan kekuasaan yang perlu ditempuh dengan kendaraan parpol. Apabila sosok pengusaha nonpribumi seperti Hary Tanoesoedibjo saja berani membuat Partai Persatuan Indonesia (Perindo), pun mantan presenter Grace Natalie dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dapat segera dipahami manakala Rhoma tak mau ketinggalan.

Segmen politik yang tengah dibidik parpol Rhoma lebih ke pasar tertutup (captive market) parpol-parpol Islam. Kendati terbatas, segmen ini masih cukup menjanjikan bagi parpol dengan "tokoh baru". Yang paling mungkin menjadi pemilih potensialnya adalah konstituen PPP, terutama apabila masa depan persatuan parpol ini tak kunjung jelas. Partai Rhoma juga berpeluang mengambil konstituen parpol-parpol lainnya, dengan asumsi mereka tengah mengalami stagnasi inovasi dan kreativitas dalam kepolitikannya.

Hal paling penting yang harus segera dilakukan sang "raja dangdut" adalah mengakumulasikan sumber daya politiknya. Ini tidak mudah. Ia harus meyakinkan banyak orang bahwa partainya cukup menjanjikan. Ia harus cepat melengkapi struktur kepengurusan dan membangun insfrastruktur organisasi dari pusat ke bawah. Ia tengah diuji strategi politiknya dalam membangun kelembagaan parpol. Apakah semua itu bisa diandalkan semata-mata dari perkumpulan penggemarnya? Tentu saja tidak, tapi ini bisa menjadi modal awal yang "efektif" apabila terkelola dengan baik, sebagaimana Silvio Berlusconi memanfaatkan para karyawan perusahaannya dalam pendirian Partai Forza Italia. Mentransformasikan manajemen musik pop ke manajemen parpol, itulah tantangan sekaligus peluangnya.

Tapi, di atas semua itu, soal visi juga penting diolah. Pilihan tema Islam damai dan aman, apakah sudah cukup menarik dan mampu menjadi kapital dukungan? Dari pilihan tema, isu tersebut cukup universal. Tapi, apakah itu tidak terlalu longgar, apabila tujuannya untuk menarik segmen parpol-parpol Islam? Karena berbasis tokoh, publik pun tetap akan menilai, kalau bukan menyorot pandangan, sikap, dan praktek keagamaan Rhoma Irama. Termasuk ke hal-hal yang mungkin remeh-temeh, seperti soal poligami. Jalan masih panjang bagi sang "raja dangdut". *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

8 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

9 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.


Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

14 hari lalu

Ilustrasi bendera partai politik. ANTARA
Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

Kemendagri menilai konsolidasi demokrasi berjalan penuh liku selama reformasi. Penguatan kelembagaan parpol menjadi pilar penting dalam demokrasi.


Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

14 hari lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

Relawan Projo bakal menggelar kongres pada tahun ini. Rencananya akan diselenggarakan sebelum Oktober 2024 mendatang.


Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

15 hari lalu

Seorang ASN menunjukan formulir pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengajukan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

Sejumlah partai politik turut bersuara tentang iuran wajib Tapera. Begini suara mereka.


Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

27 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

30 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.


Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

31 hari lalu

Warga memadati salah satu posko Teman Ahok di Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Teman Ahok berharap Ahok dapat maju sebagai calon Gubernur Independen dalam mewujudkan Jakarta baru yang lebih bersih, maju dan manusiawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.


Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

33 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

Relawan Sudirman Said, Teguh Stiawan, menjajaki peluang lain untuk Sudirman Said agar tetap maju di Pilkada Jakarta.


Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

46 hari lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.