Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jalan Politik Rhoma Irama

image-profil

image-gnews
Iklan

M. Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta

Rhoma Irama mendeklarasikan partai politik sekaligus menjabat ketua umum pada 11 Juli 2015. Namanya Partai Islam Damai Aman (Idaman). Terlepas dari pro-kontra, inilah babak baru politik sang "raja dangdut". Realistiskah langkah politiknya?

Hubungan sang "satria bergitar" ini dengan politik sudah sejak lama. Pada pertengahan Orde Baru 1970-an, ia berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tapi pada pengujungnya, ia pindah ke Golkar. Selepas perubahan politik Mei 1998, Rhoma menyatakan keluar dari Golkar. Alasannya, ia prihatin atas "realitas umat"yang terkotak-kotak dan bingung atas banyaknya parpol dan "para pemimpin pun saling curiga-mencurigai". Umat butuh tokoh yang netral, selain tidak boleh fanatik terhadap parpol. Ia berjanji tak akan masuk ke parpol apa pun (Kompas, 24 November 1998).

Ia memang "tak masuk parpol apa pun", tapi tetap saja tak bisa melepaskan diri dari politik. Selepas pilpres langsung pada 2004, ia berzigzag agar bisa menjadi capres. Ia mengaku pernah diminta menjadi capres sebelum Pemilu 2004 oleh sebuah parpol. Pada 2009, tawaran juga datang, tapi kali ini ia diproyeksikan sebagai cawapres. Terakhir, Rhoma kepincut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai capres. Namun, semuanya berakhir dengan kekecewaan.

Hal tersebut bisa dipahami, mengingat Rhoma bukan penentu kebijakan parpol. Ia bak sosok yang sekadar disewa orang lain untuk meraih dukungan suara dalam pemilu. Ketika pemilu usai, semua sibuk mengurus kekuasaan. Ia, sebagaimana digambarkan sebuah karikatur, tertinggal di panggung sendirian saja dengan gitarnya. Sang "satria bergitar" lagi-lagi tertinggal kereta politik.

Politik memang seperti candu. Rhoma pun namanya sempat beredar sebagai kandidat terkuat selain Yusril Ihza Mahendra pada Muktamar IV Partai Bulan Bintang (PBB) April 2015. Tapi pada detik-detik terakhir, dia justru tak hadir. Naluri politiknya seperti mengatakan ia tak akan terpilih. Namun, selepas peristiwa itu, sebagai bagian dari rangkaian pengalaman politiknya yang panjang, Rhoma justru terpicu membuat parpol sendiri. Kalau semuanya lancar, dalam arti Partai Idaman akhirnya resmi berkompetisi pada Pemilu 2019, tampaknya ia akan lebih merupakan ikhtiar kuantifikasi sosok Rhoma Irama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rhoma dikenal sebagai ikon populer industri musik dangdut, perintis sekaligus legendaris yang membesarkan perdangdutan Tanah Air. Dari sisi ketenaran, nyaris di dunianya tak ada yang mengalahkan. Tetapi, bagaimana dengan dunia politik? Apakah para penggemarnya identik dengan pendukungnya? Sudah jelas jawabannya tidak otomatis. Politik dan dunia pop punya logika masing-masing. Dalam beberapa kasus, tokoh dunia pop berhasil menapaki tangga-tangga politik. Kasus-kasus lain mencatat ironi kegagalannya.

Tapi tentu Rhoma tak tengah membikin lelucon. Ini ikhtiar serius. Demokrasi membuka jalan kekuasaan yang perlu ditempuh dengan kendaraan parpol. Apabila sosok pengusaha nonpribumi seperti Hary Tanoesoedibjo saja berani membuat Partai Persatuan Indonesia (Perindo), pun mantan presenter Grace Natalie dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dapat segera dipahami manakala Rhoma tak mau ketinggalan.

Segmen politik yang tengah dibidik parpol Rhoma lebih ke pasar tertutup (captive market) parpol-parpol Islam. Kendati terbatas, segmen ini masih cukup menjanjikan bagi parpol dengan "tokoh baru". Yang paling mungkin menjadi pemilih potensialnya adalah konstituen PPP, terutama apabila masa depan persatuan parpol ini tak kunjung jelas. Partai Rhoma juga berpeluang mengambil konstituen parpol-parpol lainnya, dengan asumsi mereka tengah mengalami stagnasi inovasi dan kreativitas dalam kepolitikannya.

Hal paling penting yang harus segera dilakukan sang "raja dangdut" adalah mengakumulasikan sumber daya politiknya. Ini tidak mudah. Ia harus meyakinkan banyak orang bahwa partainya cukup menjanjikan. Ia harus cepat melengkapi struktur kepengurusan dan membangun insfrastruktur organisasi dari pusat ke bawah. Ia tengah diuji strategi politiknya dalam membangun kelembagaan parpol. Apakah semua itu bisa diandalkan semata-mata dari perkumpulan penggemarnya? Tentu saja tidak, tapi ini bisa menjadi modal awal yang "efektif" apabila terkelola dengan baik, sebagaimana Silvio Berlusconi memanfaatkan para karyawan perusahaannya dalam pendirian Partai Forza Italia. Mentransformasikan manajemen musik pop ke manajemen parpol, itulah tantangan sekaligus peluangnya.

Tapi, di atas semua itu, soal visi juga penting diolah. Pilihan tema Islam damai dan aman, apakah sudah cukup menarik dan mampu menjadi kapital dukungan? Dari pilihan tema, isu tersebut cukup universal. Tapi, apakah itu tidak terlalu longgar, apabila tujuannya untuk menarik segmen parpol-parpol Islam? Karena berbasis tokoh, publik pun tetap akan menilai, kalau bukan menyorot pandangan, sikap, dan praktek keagamaan Rhoma Irama. Termasuk ke hal-hal yang mungkin remeh-temeh, seperti soal poligami. Jalan masih panjang bagi sang "raja dangdut". *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Tiga Partai Politik Pendukung Anies Baswedan Bahas Cawagub

3 hari lalu

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta dalam Pilgub Jakarta 2024. Tempo/CiciliaOcha
Rencana Tiga Partai Politik Pendukung Anies Baswedan Bahas Cawagub

PKS, PKB, dan NasDem akan membahas bersama bakal cawagub dari Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Bagaimana sikap awal ketiga partai politik ini.


Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

Para ketua umum partai politik menghadiri hari ulang tahun PKB. Presiden Jokowi tak hadir di acara PKB ini.


Anggota Partai Politik Dominasi Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan

18 hari lalu

Sejumlah politikus kembali meramaikan seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
Anggota Partai Politik Dominasi Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan

Kehadiran anggota partai politik di pendaftaran komisioner Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menimbulkan kekhawatiran atas nasib auditor negara.


Dihadiri Banyak Wartawan, Megawati Sebut Acara PDIP Tetap Jadi Magnet Berita

21 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Foto: PDIP
Dihadiri Banyak Wartawan, Megawati Sebut Acara PDIP Tetap Jadi Magnet Berita

Megawati mengucapkan apresiasinya terhadap wartawan yang hadir di acara PDIP.


DPW PPP Bali Dorong Perubahan AD/ART untuk Buka Peluang Orang Luar Jadi Ketum

28 hari lalu

Kedua massa tersebut dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) dan Front Kader Penjaga Partai (FKPP). Mereka berunjuk rasa mengenani kepemimpinan PLT Ketua Umum PPP Mardiono di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
DPW PPP Bali Dorong Perubahan AD/ART untuk Buka Peluang Orang Luar Jadi Ketum

Sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, mengatakan ada syarat khusus untuk menjadi ketua umum PPP. Pernah jadi pengurus di DPW atau di DPP.


PAN Gelar Rakernas Sabtu Lusa, Bahas Kongres hingga Pilkada

29 hari lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama delapan puluh kedua DPD dan sekertaris PAN se-Indonesia usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. Zulhas membantah pertemuan dengan presiden terkait permintaan jatah kursi menteri. TEMPO/Subekti.
PAN Gelar Rakernas Sabtu Lusa, Bahas Kongres hingga Pilkada

Viva menyampaikan, PAN juga akan merevisi aturan partai. Menurut dia, pembahasan itu merupakan upaya menjunjung demokrasi di internal partai.


12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

33 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

Indeks Persepsi Korupsi 2023 rilisan TII menunjukkan skor 34, merosot dari 110 menjadi 115. Siapa boleh jadi komisioner KPK?


Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

37 hari lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Jokowi membantah pernah membahas pilkada ketika bertemu dengan pimpinan parpol pemerintah, akhir Mei lalu. Berbeda dengan keterangan Zulkifli.


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

49 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

51 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.