Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Rhoma Irama

image-profil

image-gnews
Iklan

Muhidin M. Dahlan, kerani @warungarsip

Sama sekali tak mengagetkan ketika Rhoma Irama memutuskan mendirikan partai sendiri (Idaman) pada Juli 2015 setelah sekian tahun terkesan sebagai petualang dari satu partai ke partai lain: dari PPP ke Golkar, dan terakhir (terjegal) di PKB pada Pemilu 2014.

Karier Rhoma Irama memang bukan di politik, melainkan di musik. Ia adalah sang immortal; sang raja yang menjadikan dangdut menjadi genre musik terhormat. Untuk soal musik ini, majalah musik terkemuka Rolling Stone menobatkan Rhoma Irama dua kali.

Pada 2008, Rhoma terpilih menjadi satu dari 25 musikus paling berpengaruh sepanjang sejarah musik Indonesia (Rolling Stone, Nomor 43, November 2008). Lalu pada 2010, Rhoma Irama kembali masuk daftar sepuluh besar "The 50 Greatest Indonesia Singers" yang disusun secara cermat Rolling Stone.

Konsep musik dangdut Rhoma Irama adalah pribumisasi dari musik rock yang dibawa, misalnya, Deep Purple dan Led Zeppelin yang populer pada 1970-an. Rhoma adalah pionir (diakui Achmad "Iyek" Albar) yang membuat dangdut tidak minder dengan musik rock saat ia sepanggung dengan God Bless pada 1977 di Istora Senayan. Rhoma adalah rocker? Ya, paling tidak majalah Entertainment yang terbit di Amerika Serikat pada 1992 menyebutnya "The Indonesian Rocker".

Namun Rhoma Irama menghidupkan musik bukan demi musik itu sendiri. Pergulatan Rhoma dengan musik dangdut memiliki implikasi politik. Bukan hanya notasi dan lirik musiknya, tapi juga sikap politiknya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 1978, Rhoma sudah menyentil tentang kebebasan dan demokrasi dalam album ke-8 berjudul Hak Azasi. Jauh sebelum HAM menjadi lingua franca hukum dan demokrasi, Rhoma sudah mempopulerkannya: "Terapkan demokrasi Pancasila sebagai landasan negara kita. Janganlah suka memperkosa kebebasan warga negara karena itu bertentangan dengan perikemanusiaan. Kebebasan berbicara itu hak asasi. Kebebasan berkarya itu hak asasi."

Album itu muncul saat pemilu (tertutup) Indonesia baru saja dihelat. Sedangkan afiliasi politik Rhoma Irama tak searus dengan pemerintah yang mengendarai Golkar. Tak mengherankan jika kemudian Rhoma dicekal tampil di TVRI, lagunya disingkirkan dari "tangga lagu" RRI, peredaran kasetnya dihambat, dan izin konsernya dipersulit.

Puncak dari kontroversi musik Rhoma adalah tatkala mendapatkan fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia pada 1984. Rhoma dilarang memasukkan ayat-ayat kitab suci dalam musiknya. Sejak itu, Rhoma dan Soneta vakum membuat album selama lima tahun setelah meluncurkan album ke-13 berjudul Emansipasi Wanita (1983). Saya melihat pelarangan itu terkait dengan konsolidasi ideologis Orde Baru di mana asas tunggal dipaksakan untuk seluruh ormas, termasuk ormas Islam.

Ingat, setiap lagu kritik terhadap pemerintah yang dibuat Rhoma memiliki gaung luas; bukan hanya di radio-radio, di televisi, tapi juga di panggung-panggung terbuka saat konser. Maka ikhtiar menggaet Rhoma Irama masuk ke selimut politik adalah sebuah kemewahan.

Dari sederetan jejak politik dalam musik itu, Rhoma bukan sosok ujug-ujug dalam politik. Kontroversi kehidupan pribadinya memang banyak merontokkan simpati publik atas personanya. Namun "cerita kelambu" yang menjadi fast food industri (gosip) hiburan kita tak otomatis melumerkan jejak kritis politik musik Rhoma.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

2 hari lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Jokowi membantah pernah membahas pilkada ketika bertemu dengan pimpinan parpol pemerintah, akhir Mei lalu. Berbeda dengan keterangan Zulkifli.


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

14 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

16 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.


Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

20 hari lalu

Ilustrasi bendera partai politik. ANTARA
Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

Kemendagri menilai konsolidasi demokrasi berjalan penuh liku selama reformasi. Penguatan kelembagaan parpol menjadi pilar penting dalam demokrasi.


Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

21 hari lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

Relawan Projo bakal menggelar kongres pada tahun ini. Rencananya akan diselenggarakan sebelum Oktober 2024 mendatang.


Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

21 hari lalu

Seorang ASN menunjukan formulir pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengajukan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

Sejumlah partai politik turut bersuara tentang iuran wajib Tapera. Begini suara mereka.


Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

33 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

37 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.


Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

38 hari lalu

Warga memadati salah satu posko Teman Ahok di Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Teman Ahok berharap Ahok dapat maju sebagai calon Gubernur Independen dalam mewujudkan Jakarta baru yang lebih bersih, maju dan manusiawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.


Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

39 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

Relawan Sudirman Said, Teguh Stiawan, menjajaki peluang lain untuk Sudirman Said agar tetap maju di Pilkada Jakarta.