Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masalah di Tolikara

image-profil

image-gnews
Iklan

Indra J. Piliang, Dewan Pendiri Sang Gerilya Institute

Penyerangan yang dilakukan sekelompok orang terhadap umat Islam ketika melakukan salat Idul Fitri di Tolikara, Papua, membawa babak baru dalam penanganan masalah Papua. Seusai penyelesaian masalah Aceh lewatmemorandum of understandingdi Helsinki, Finlandia, saya sudah beberapa kali menulis tentang pentingnya penyelesaian masalah Papua secara komprehensif. Untuk pendekatan kalangan separatis, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan surat tugas kepada dr Farid Husain, tokoh di belakang layar dalam penyelesaian masalah Aceh. Dalam sebuah diskusi di The Indonesian Institute, dr Farid menunjukkan sejumlah foto kegiatannya di hutan-hutan Papua.

Masalahnya, dr Farid sama sekali tidak dilengkapi dengan perangkat lain, di luar sepucuk surat tugas lusuh yang diperlihatkan kepada saya. Komunikasi dr Farid dengan Presiden SBY (waktu itu) terbatas, begitu juga pihak terkait. Di luar dr Farid, pemerintah membentuk satuan tugas khusus, yakni Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua. Sama dengan dr Farid, badan ini pun tidak memiliki kewenangan yang jelas. Dalam pemerintahan baru, badan ini malah tidak berfungsi lagi.

Informasi terakhir, Presiden Jokowi sudah menyiapkan kelembagaan baru menyangkut Papua. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapat tugas untuk mengesahkan bentuk kelembagaan badan yang dimaksud. Namun, sampai insiden di Tolikara, saya belum pernah mendengar pembahasan tentang rencana pembentukan badan ini. Saya hanya mendapat informasi bahwa rancangan badan ini sedang disiapkan di kantor Staf Kepresidenan yang dikepalai Luhut Panjaitan.

Adapun keberadaan badan ini memang didesak oleh berbagai pihak, terutama Kaukus Papua DPR RI dan DPD RI. Di luar itu, BPK RI juga mendorong keberadaan badan ini. Berdasarkan audit keuangan dana otonomi khusus oleh BPK RI, terlihat sekali dana itu tidak mengubah indeks pembangunan manusia di Papua. Beragam penyimpangan terjadi. Tapi BPK RI menyadari betapa program pembangunan di Papua layak diteruskan. Tinggal perbaikan dari sisi manajemen, termasuk manajemen keuangan dan sumber daya manusianya.

Dibandingkan dengan penyelesaian masalah Aceh, terasa sekali minimnya desakan dunia internasional terhadap Papua. Kementerian Luar Negeri memang bekerja keras agar masalah Papua tidak mengalami internasionalisasi. Indonesia dengan cepat menanggapi persoalan Papua yang coba dibincangkan oleh anggota Kongres Amerika Serikat asal Samoa Amerika, Eni Faleo-Mavaega. Kepentingan AS dengan PT Freeport sejak Papua bergabung dengan Indonesiamenjadi catatan serius. Pengalaman Timor Timur memperlihatkan betapa keterlibatan dunia internasional justru menempatkan Indonesia pada posisi yang lemah.

Padahal masalah Papua datang dalam kurun yang lebih lama daripada Aceh, yakni ketika memutuskan bergabung dengan Indonesia. Hanya, perhatian terhadap Papua begitu kurang akibat perbedaan-perbedaan prioritas di Indonesia dan jauhnya Papua dari Jakarta. Masyarakat Indonesia secara umum juga tidak memiliki pengetahuan ihwal Papua. Papua ditangani secara tertutup, termasuk pembatasan akses kepada publik nasional dan internasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Barulah pemerintahan Presiden Jokowi berani kembali membuka Papua, termasuk bagi pers internasional. Tanpa persiapan-persiapan yang cukup, Papua bisa saja dibedah dan dicabik-cabik dengan pisau analisis orang-orang yang datang. Keterbukaan membawa dinamika tersendiri, termasuk interaksi yang terjadi antara orang-orang asing dan masyarakat Papua. Sudut pandang masing-masing pihak bisa saja berbeda, apalagi kalau dibumbui motif-motif di luar kepentingan masyarakat Papua, secara khusus, dan kepentingan nasional, secara umum.

Pemerintah Indonesia idealnya perlu menyusun skema yang tepat bagi Papua, sebelum benar-benar membuka Papua bagi masyarakat internasional. Kalaupun sudah dibuka, skema itu layak dijadikan barometer penting. Cina, misalnya, pernah menjalankan model dualisme ekonomi, yakni membuka wilayah pesisir dan menutup wilayah daratan. Dilihat dari sisi itu, insiden Tolikara tidak terlepas dari dimensi internasional, yakni kegiatan yang disebut "seminar internasional" yang dilakukan komunitas agama. Kita tahu, di belahan negara mana pun, kegiatan misionaris menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang Eropa. Pun demikian bagi penganut agama lain, termasuk Islam.

Jadi, potret Papua ke depan sudah terbuka, yakni para ahli agama dari mana pun, termasuk dari komunitas internasional, bakal menjadikan Papua sebagai tujuan ibadah. Apalagi kalau ada anggapan bahwa masyarakat adat Papua masih menganut agama sinkretis, di satu sisi penganut agama formal, di sisi lain masih menjalankan ritual tradisional. Kita bakal melihat riuh-rendahnya Papua dengan kedatangan banyak komunitas religius ini. Tidak ada satu pun kitab suci di dunia ini yang melarang penganut agamanya mengembangkan diri.

Dalam masyarakat tradisional mana pun, kehadiran tokoh-tokoh agama dari luar seakan dianggap sebagai "pemurnian". Percaya atau tidak, orang luar dianggap lebih tinggi "tingkat keimanan"-nya dibanding masyarakat setempat. Di sinilah lahir populisme dalam bentuk yang lain, yakni kehadiran para pesohor di dunia religi.

Kondisi ini memerlukan kehadiran pemerintah, terutama Kementerian Agama. Di Indonesia, agama masih merupakan kewenangan pemerintah pusat. Daerah tidak bisa menafsirkan sendiri regulasi di sektor keagamaan, kecuali di Aceh, yang memang mendapatkan diskresi, yakni pemberlakuan syariat Islam sebagai bagian dari otonominya. Pemerintah, mau tidak mau, suka tak suka, perlu melibatkan diri untuk mengontrol kegiatan keagamaan di Papua. Apalagi kalau Papua masih dianggap sebagai wilayah yang belum beragama. Insiden di Tolikara membuka dimensi itu, termasuk reaksi sesudahnya. Komunitas muslim, misalnya, sudah mulai mengagendakan penguatan pengaruh di bumi Papua.

Papua selama ini didefinisikan sebagai tanah damai. Konflik berkepanjangan terkait dengan separatisme dan konflik sumber daya alam tidak lantas membuat masyarakat adat Papua berhenti berjibaku demi perdamaian. Lingkaran konflik dan spiral kekerasan di Papua selama ini bukan bersumber pada agama. Bara di Tolikara tidak akan hadir apabila pemerintah mengambil peran yang lebih aktif, ketika pintu Papua sudah dibuka lebar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

46 hari lalu

Foto udara sejumlah umat Islam menunaikan salat Idul Fitri 1445 Hijriah secara berjamaah di Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta, Rabu, 10 April 2024. Warga muslim setempat biasanya melaksanakan salat Idul Fitri maupun Idul Adha di samping kanan dan kiri Gereja Protestan Koinonia yang didirikan pada 1889 itu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.


Miniatur Toleransi dari Tapanuli Utara

1 April 2024

Miniatur Toleransi dari Tapanuli Utara

Bupati Nikson Nababan berhasil membangun kerukunan dan persatuan antarumat beragama. Menjadi percontohan toleransi.


Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

16 Maret 2024

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara dalam Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin 26 Februari 2024. ANTARA/HO-akun X @Menlu_RI
Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

Isu tersebut dinggap penting diangkat di sidang Dewan HAM PBB untuk mengatasi segala bentuk intoleransi dan prasangka beragama di dunia.


Asal-usul Hari Toleransi Internasional yang Diperingati 16 November

16 November 2023

Suasana Terowongan Silaturahim yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral, Senin, 25 Oktober 2021. Terowongan yang dibangun dengan panjang tunnel 28,3 meter, tinggi 3 meter, lebar 4,1 meter dengan total luas terowongan area tunnel 136 m2 dengan total luas shelter dan tunnel 226 m2 menelan dana sebesar Rp 37,3 miliar. TEMPO/Syara Putri
Asal-usul Hari Toleransi Internasional yang Diperingati 16 November

Setiap 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional.


Terkini Metro: Pangdam Jaya Ajak Remaja Masjid Jaga Toleransi, BMKG Minta Warga Depok Waspada Kekeringan

18 Juni 2023

Wali Kota Tangerang Selatan bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan meresmikan dua Markas Koramil, Selasa 30 Mei 2023. Foto TEMPO/Muhammad Iqbal
Terkini Metro: Pangdam Jaya Ajak Remaja Masjid Jaga Toleransi, BMKG Minta Warga Depok Waspada Kekeringan

Kepada remaja masjid, Pangdam Jaya mengatakan pluralisme sebagai modal kuat dalam bekerja sama untuk menjaga persaudaraan dan kedamaian di Indonesia.


Mas Dhito Puji Toleransi Umat Beragama Desa Kalipang

24 Mei 2023

Mas Dhito Puji Toleransi Umat Beragama Desa Kalipang

Berbudaya itu, bagaimana budaya toleransi beragama, menghargai umat beragama lain, budaya tolong menolong.


Ngabuburit di Tepi Danau Jakabaring Sambil Lihat Simbol Toleransi Beragama

1 April 2023

Menikmati pemandangan indah di pinggir danau venue dayung, Jakabaring Sport City. Disini pengunjung dapat pula olahraga jogging sore sembari ngabuburit. TEMPO/Parliza Hendrawan
Ngabuburit di Tepi Danau Jakabaring Sambil Lihat Simbol Toleransi Beragama

Di akhir pekan atau hari libur nasional, Jakabaring Sport City menjadi pilihan destinasi liburan dalam kota yang seru.


Ketua MPR Ajak Junjung Tinggi Nilai Toleransi Agama

16 Februari 2023

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berfoto bersama dengan pengurus BEM PTNU Se-Nusantara di Jakarta, Rabu (15/2/23).
Ketua MPR Ajak Junjung Tinggi Nilai Toleransi Agama

Indeks perdamaian global terus memburuk dan mengalami penurunan hingga 3,2 persen selama kurun waktu 14 tahun terakhir.


Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

2 Februari 2023

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

Sosialisasi itu akan mengangkat tema seputar peran organisasi keagamaan dalam menjaga kerukunan dan kondusivitas bangsa.


Wakil Kepala BPIP Dorong Pemkab Klaten dan FKUB Raih Penghargaan

16 November 2022

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum menghadiri Pengukuhan Pengurus Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu, (16/11).
Wakil Kepala BPIP Dorong Pemkab Klaten dan FKUB Raih Penghargaan

Klaten disebut sebagai miniaturnya Indonesia. Di tengah keberagaman agama tetap memiliki keharmonisan, persatuan dan kesatuan.