Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Republik dan Revolusi

image-profil

image-gnews
Iklan

Ito Prajna-Nugroho, Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jika kita membuka kembali lembaran sejarah peradaban dunia, lalu menilik sejarah peradaban Romawi pada abad ke-2 SM hingga abad ke-3 M, begitu banyak pelajaran yang kita peroleh tentang tata kelola republik dalam bentuknya yang purba. Sejarah peradaban republik terluas dan paling berkuasa yang pernah ada di muka bumi itu menyingkapkan satu persoalan abadi, yaitu rapuhnya kepentingan publik (res publica) di hadapan kepentingan uang dan kuasa. Singkatnya, republik dan demokrasi senantiasa berada dalam relasi tegang di antara dua kutub, yaitu tirani uang dan otoriterisme kuasa. Dengan mudah demokrasi dapat terpelanting ke kutub-kutub ekstrem tersebut.

Uang dan kuasa dalam konteks tata kelola republik modern tidak lain adalah ekonomi dan politik, atau pasar dan negara. Persoalannya, logika demokrasi republikan tidak selalu sama dengan logika pasar dan logika negara. Jika telah bersinggungan dengan kepentingan uang dan kuasa, ketiganya lebih sering mematikan satu sama lain. Jika kita mengasumsikan bahwa logika yang sama berlaku untuk Republik Indonesia pada masa pemerintahan baru ini, kita layak bertanya bagaimana pemimpin baru yang telah terpilih secara demokratis mampu mengelola saling benturan di antara kepentingan yang sering kali berlawanan dengan cita-cita demokrasi. Perihal cara pengelolaan ini bukan hal remeh-temeh, dan dapat menentukan jatuh-bangunnya suatu rezim. Dalam ilmu bisnis modern, perihal cara pengelolaan itu disebut juga dengan istilah manajemen.

Pada zaman Romawi, tirani kekaisaran disamarkan di balik topeng demokrasi republikan. Penyebabnya tidak lain adalah otoriterisme dengan corak militeristik terbukti mumpuni dalam mengelola keutuhan wilayah yang terbentang dari Afrika hingga ke perbatasan utara Eropa. Tapi bahkan efektivitas corak kepemimpinan militeristik ini tidak sanggup mencegah penggulingan para kaisar, saling kudeta di antara para jenderal legiun, dan pemberontakan serta pergolakan di daerah-daerah perbatasan. Kepentingan uang dan kuasa mengimpit kepentingan publik demokrasi pada masa Republik Romawi ketika itu. Kelanggengan masa pemerintahan ketika itu ditentukan oleh keampuhan cara pengelolaan konflik yang diterapkan masing-masing kaisar. Singkatnya, corak manajemen menentukan jatuh-bangunnya suatu rezim.

Terkait dengan corak manajemen, menarik untuk mencermati pemaparan kepala negara kita pada 9 Juli 2015 di hadapan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta Convention Center, bertajuk "Menjawab Tantangan Ekonomi". Satu konsep menarik yang mengemuka di dalam paparan tersebut adalah "revolusi di budaya manajemen". Menjawab permasalahan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurunnya daya beli masyarakat, dan naiknya tuntutan konsumsi, termasuk naiknya harga kebutuhan, seperti bahan bakar, listrik, dan tarif pajak, kepala negara menekankan pentingnya revolusi di budaya manajemen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kita telah sering mendengar lontaran tentang revolusi dari Joko Widodo. Meski demikian, hingga kini belum sungguh jelas apa yang sebetulnya dimaksud dengan revolusi itu. Penekanan pada budaya manajemen dalam pemaparan tersebut sungguh penting.

Sebagaimana ternyatakan dalam paparan tersebut, cara mengelola (manajemen) mesin ekonomi secara efektif untuk menciptakan reformasi struktural dan menghasilkan growth engine yang baru dengan menekankan pada tingginya tingkat produksi di atas konsumsi, semua ini menjadi batu penjuru yang menentukan jatuh-bangunnya ekonomi Indonesia hingga sepuluh tahun ke depan.

Meski demikian, apa yang tidak ternyatakan dalam pemaparan tersebut adalah fakta bahwa tantangan ekonomi ke depan tidak terletak pada indikator ekonomi makro, melainkan lebih terletak pada indikator yang sering kali mengecoh dan tidak terlihat, yaitu ekonomi bawah tanah (underground economy). Manajemen ekonomi yang efektif akan ditentukan oleh cara bagaimana negara mengatasi underground economy yang telah menggurita secara masif, dari korupsi, penyelundupan berkedok impor, pasar narkotik, penggelapan pajak, perdagangan manusia, pembalakan hutan, hingga kesepakatan-kesepakatan rahasia di belakang pembuatan kebijakan negara serta undang-undang. Artinya, manajemen telah bergeser arti dari ekonomi ke politik karena terkait dengan keputusan-keputusan politis yang diambil oleh negara.

Dalam konteks ini, daya perubahan tidak lagi ditentukan oleh revolusi dan jargon-jargon usang sejenisnya, melainkan lebih ditentukan oleh corak kepemimpinan dan kualitas pengambilan keputusan dari pemangku jabatan tertinggi yang terpilih secara demokratis. Jika dirumuskan dalam pertanyaan: seberapa mumpuni pemimpin kita dalam mengelola saling benturan di antara kepentingan yang tidak akan segan melipat demokrasi demi uang dan kuasa?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bank Indonesia Catat Uang Beredar April Menyentuh Rp 8.928 Triliun

16 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Bank Indonesia Catat Uang Beredar April Menyentuh Rp 8.928 Triliun

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada April 2024 tumbuh 6,9 persen yoy, sebesar Rp 8.928 triliun.


DBS Proyeksikan Perekonomian Indonesia Tumbuh 5 Persen di Tahun Ini

23 hari lalu

Bank DBS Indonesia. Foto : DBS
DBS Proyeksikan Perekonomian Indonesia Tumbuh 5 Persen di Tahun Ini

PT Bank DBS Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 5 persen secara tahunan atau year on year.


RUPS Tahunan, Tempo Inti Media Raih Pendapatan Rp 216,8 Miliar pada 2023

23 hari lalu

(Ki-ka) Direktur PT Tempo Inti Media Tbk Budi Setyarso, Direktur PT Tempo Inti Media Tbk Sebastian Kinaatmaja, Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk Arif Zulkifli dan Direktur PT Tempo Inti Media Tbk Meiky Sofyansyah saat public ekspose RUPS PT TEMPO Inti Media Tbk di Gedung TEMPO Media Grup, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. TEMPO/Subekti. Meiky Sofyansyah saat public ekspose RUPS PT TEMPO Inti Media Tbk di Gedung TEMPO Media Grup, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. TEMPO/Subekti
RUPS Tahunan, Tempo Inti Media Raih Pendapatan Rp 216,8 Miliar pada 2023

PT Tempo Inti Media Tbk. (TMPO) membalikkan kerugian senilai Rp 1,17 miliar yang dialami pada 2022 menjadi laba senilai Rp 1,512 miliar di tahun 2023


Gibran Hadiri Seremoni Penutupan HUT Dewan Kerajinan Nasional: UMKM Dilibatkan, Ada Ojol sampai Perias

24 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dana hibah dari pemerintah UEA untuk Kota Solo telah cair. Foto diambil di DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Hadiri Seremoni Penutupan HUT Dewan Kerajinan Nasional: UMKM Dilibatkan, Ada Ojol sampai Perias

Wali Kota Solo sekaligus Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara penutupan rangkaian puncak HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam


TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

30 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?


Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

30 hari lalu

Menteri Keuangan M. Chatib Basri, resmikan penerbitan uang NKRI di Gedung BI, Jakarta, 18 Agustus 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

Perlambatan perekonomian di Cina memberi dampak ke Indonesia. Sebab sasaran pasar terbesar untuk kegiatan ekspor komoditas alam berada di Cina


Wamenkeu Suahasil Nazara Memperkirakan Suku Bunga the Fed Belum akan Turun Dalam Waktu Dekat, Rupiah Tertekan

30 hari lalu

Suahasil Nazara. ANTARA
Wamenkeu Suahasil Nazara Memperkirakan Suku Bunga the Fed Belum akan Turun Dalam Waktu Dekat, Rupiah Tertekan

Wamenkeu Suahasil Nazara memperkirakan suku bunga The Fed belum akan turun dalam waktu dekat, sehingga indeks dolar meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.


LPEM FEB UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2024 Melambat

37 hari lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. TEMPO/Tony Hartawan
LPEM FEB UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2024 Melambat

BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,11 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada triwulan I 2024.


Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

37 hari lalu

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid saat melakukan konferensi pers dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

Kadin menggelar panel diskusi sebagai rangkaian dari SIWW 2024. Akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan sejumlah wilayah di Indonesia.


BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

46 hari lalu

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan
BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.