Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keganjilan Penetapan Tersangka Pimpinan KY

image-profil

image-gnews
Iklan

Joko Riyanto, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan dua pemimpin Komisi Yudisial (KY) sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi. Sarpin melaporkan keduanya karena dianggap melanggar Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik) dan Pasal 311 (fitnah). Sarpin berkeberatan atas komentar mereka di media massa, yang menyebut dia sebagai hakim bermasalah sebelum menangani gugatan praperadilan calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Ada beberapa keganjilan dalam penetapan tersangka terhadap kedua pemimpin KY. Pertama, penetapan itu hanya selang beberapa hari setelah KY merekomendasikan sanksi non-palu (skorsing) selama enam bulan kepada Sarpin atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. Bisa jadi, karena tidak terima dengan rekomendasi KY, lantas berupaya "mengkriminalkan" pimpinan KY dengan melaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Publik pun menaruh curiga "ada apa-apa" di balik cepatnya Bareskrim Polri menetapkan kedua pemimpin KY sebagai tersangka dengan alasan sudah cukup bukti.

Kedua, penetapan ini terkesan ganjil karena mendasarkan pada komentar pimpinan KY atas putusan Sarpin dalam sidang gugatan praperadilan. Ingat, ketika hakim memutus perkara dalam suatu persidangan, maka putusan hakim tersebut sudah menjadi hak publik, sehingga putusan hakim dapat dikomentari, didiskusikan, dieksaminasi, dan bisa untuk karya ilmiah. Lagi pula, yang dikomentari pimpinan KY adalah produk hakim (putusan), bukan pribadi hakim Sarpin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, komentar pimpinan KY termasuk dalam rangka melaksanakan tugas sebagai komisioner KY, pengawasan kebijakan publik, dan hak mengeluarkan pendapat di muka umum. Penetapan tersangka pimpinan KY bisa melanggar Pasal 28E ayat (2, 3) UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY, dan Pasal 50 KUHP.

Kasus ini akan selesai jika Sarpin mencabut laporan dugaan pidana pencemaran nama baik yang dia buat di Bareskirm Polri. Ada baiknya Sarpin dan kedua pemimpin KY bertemu, berdamai, serta saling memaafkan demi kebaikan bersama. Selanjutnya, Sarpin harus mencabut laporan dugaan pidana pencemaran nama baik yang dia buat di Bareskrim Polri supaya proses hukum berhenti. Penyelesaian secara damai di luar pengadilan akan lebih elegan.

Jika langkah damai tidak bisa, pimpinan KY wajib menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan peradilan. Penetapan tersangka tersebut secara hukum acara (formil dan materiil) tidak tepat. Karena pemberitaan media massa menjadi bukti utama, berdasarkan Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kepolisian  Republik Indonesia, Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan perlu berkonsultasi dengan Dewan Pers baik secara lisan maupun tertulis.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

3 hari lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) meminta penambahan anggaran untuk tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang membidangi hukum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024.


MA Buka Suara Soal Pelaporan 3 Hakim Agung yang Loloskan Batas Usia Calon Kepala Daerah

13 hari lalu

Hakim Agung Suharto saat pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 15 Mei 2024. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengumumkan hakim agung Suharto menjadi Wakil Ketua MA bidang non-yudisial terpilih. Penetapan Suharto langsung disahkan setelah pemungutan suara. Yang Mulia hakim agung Suharto telah mendapatkan suara sebanyak 24 suara. TEMPO/Subekti.
MA Buka Suara Soal Pelaporan 3 Hakim Agung yang Loloskan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Mahkamah Agung (MA) buka suara soal tiga hakim agung yang dilaporkan oleh Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) ke Komisi Yudisial (KY).


Top 3 Hukum: Viral Pelecehan Anak Berbaju Biru, MA Minta KY Tak Ganggu Kebebasan Hakim

14 hari lalu

Ilustrasi pelecehan seksual pada anak laki-laki. Shutterstock
Top 3 Hukum: Viral Pelecehan Anak Berbaju Biru, MA Minta KY Tak Ganggu Kebebasan Hakim

viral video seorang perempuan melakukan pelecehan seksual terhadap balita yang merupakan anak kandungnya sendiri.


Nilai Putusan MA soal Pilkada Bermasalah, ICW-PSHK Minta Komisi Yudisial Periksa Hakim

14 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Nilai Putusan MA soal Pilkada Bermasalah, ICW-PSHK Minta Komisi Yudisial Periksa Hakim

ICW dan PSHK mendesak Komisi Yudisial agar mengawasi serta mengecek putusan MA ini, hingga memeriksa hakim yang memutus.


Kontroversi Putusan Usia Calon Gubernur, Mahkamah Agung Ingatkan KY Tak Ganggu Kebebasan Hakim

14 hari lalu

Hakim Agung Suharto saat pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 15 Mei 2024. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengumumkan hakim agung Suharto menjadi Wakil Ketua MA bidang non-yudisial terpilih. Penetapan Suharto langsung disahkan setelah pemungutan suara. Yang Mulia hakim agung Suharto telah mendapatkan suara sebanyak 24 suara. TEMPO/Subekti.
Kontroversi Putusan Usia Calon Gubernur, Mahkamah Agung Ingatkan KY Tak Ganggu Kebebasan Hakim

Mahkamah Agung mengingatkan Komisi Yudisial agar pengawasan yang dilakukan tidak mengganggu kebebasan hakim MA dalam memutus perkara.


Respons Mahkamah Agung Soal KY yang Buka Peluang Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

15 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Respons Mahkamah Agung Soal KY yang Buka Peluang Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

KY menginstruksikan tim Waskim dan Investigasi untuk mendalami putusan Mahkamah Agung tentang perubahan minimal batas usia calon kepala daerah.


KY Buka Peluang Periksa Hakim MA soal Putusan Batas Usia Kepala Daerah

16 hari lalu

Kaesang Pangarep dan Budi Djiwandono. Instagram
KY Buka Peluang Periksa Hakim MA soal Putusan Batas Usia Kepala Daerah

KY mempersilakan publik melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim disertai dengan bukti pendukung soal putusan batas usia kepala daerah.


Soal Putusan Batas Usia Kepala Daerah, KY Bilang Semestinya Hakim MA Jaga Rasa Keadilan

16 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi membuka pendaftaran bakal calon kepada daerah untuk Pilkada 2024 pada 26 April hingga 1 Agustus 2024. Acara berlangsung dalam penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat 26 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Soal Putusan Batas Usia Kepala Daerah, KY Bilang Semestinya Hakim MA Jaga Rasa Keadilan

Fajar mengatakan KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran kode etik hakim disertai dengan bukti pendukung.


KY Akan Selidiki Dugaan Pelanggaran Etik dalam Putusan Bebas Gazalba Saleh, Berikut Tugas Komisi Yudisial

19 hari lalu

Gazalba Saleh. antaranews.com
KY Akan Selidiki Dugaan Pelanggaran Etik dalam Putusan Bebas Gazalba Saleh, Berikut Tugas Komisi Yudisial

KY akan menyelidiki dugaan pelanggaran etik dalam putusan sela yang dikeluarkan majelis hakim Tipikor minta KPK bebaskan Gazalba Saleh.


Putusan Sela Hakim Tipikor Bebaskan Gazalba Saleh dari Rutan, KY Siap Turun Tangan

20 hari lalu

Gestur Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh keluar dari Rumah Tahanan Negara Klas I Cabang KPK setelah dinyatakan bebas, di gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 27 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menerima nota keberatan atau eksepsi mantan Hakim Agung Gazalba Saleh dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Sela Hakim Tipikor Bebaskan Gazalba Saleh dari Rutan, KY Siap Turun Tangan

Putusan majelis hakim yang mengabulkan eksepsi Gazalba Saleh itu menyita perhatian publik, sehingga KY mesti turun.