Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Stop Pemakaian Plastik

Oleh

image-gnews
Iklan

Upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggalakkan program pemakaian kantong plastik berbayar patut didukung. Ini program yang bagus, meski bisa disebut telat karena Indonesia kini telah menjadi "negeri produsen sampah plastik" terbesar kedua di dunia setelah Cina. Dengan cara ini, diharapkan sampah kantong plastik akan turun sampai 30 persen.

Dengan jumlah penduduk seperlima dari Cina dan sampah plastik sebanyak 187,2 juta ton, rasio sampah plastik tiap orang Indonesia per tahun 0,75 ton. Jika tak ditanggulangi, sampah sebesar itu pada 2020 bisa dipakai untuk "menutupi" Kota Bandung!

Bukan hanya di darat, jumlah sampah plastik di perairan Indonesia pun menempati urutan tertinggi di seluruh dunia. Memang, laut Indonesia luas. Tapi tentu tak bisa menjadi justifikasi bahwa bangsa ini boleh mengotorinya dengan sampah. Timbunan sampah akan merusak biota di sana. Dan, sampah plastik itu memerlukan waktu 50-100 tahun untuk bisa terurai.

Kementerian Lingkungan Hidup kini tengah menguji coba program plastik berbayar, seraya mengkampanyekan pemakaian plastik berbahan tapioka yang bisa cepat terurai di alam. Kementerian Lingkungan, Kementerian Perdagangan, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia masih menggodok harga yang pas jika plastik tersebut dijual. Sejauh ini harganya diperkirakan sekitar Rp 500 per lembar. Sekitar 20 daerah menyatakan komitmennya menjalankan aturan kantong berbayar itu.

Di negara maju, yang sudah menyadari bahwa plastik adalah perusak lingkungan, pemerintahnya mengenakan harga pada plastik yang dipakai masyarakat. Di Hiroshima, Jepang, misalnya, pemerintah setempat memaksa penduduk memilah sembilan jenis sampah dengan bungkus plastik berbeda-beda. Sampah harus dipilah dengan rapi sebelum diangkut truk. Jika melanggar, sampah tak diangkut dan pemiliknya dikenai denda.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di Jepang, pajak menjadi instrumen untuk memaksa masyarakat turut dalam kebijakan pemerintah. Uang pajak itu antara lain dipakai mendirikan pabrik-pabrik daur ulang yang memanfaatkan sampah kembali menjadi barang-barang berguna. Di supermarket, pembungkus barang berupa kertas, yang tak merusak lingkungan. Jepang merupakan contoh negara yang mengelola sampah dari produksi, pemakaian, hingga pemanfaatannya kembali agar tak merusak lingkungan.

Di Indonesia, potensi seperti itu sebenarnya banyak. Institut Pertanian Bogor dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sudah mengembangkan dan membuat plastik berbahan tapioka yang mudah terurai jika menjadi sampah. Hanya, inovasi ini tak didukung teknologi supaya bisa menjadi produk massal yang dapat digunakan dan memaksa publik memakainya.

Pemerintah perlu mendorong universitas dan lembaga penelitian mengembangkan lebih banyak lagi bahan baku plastik yang mudah terurai, lalu memaksa industri memakainya. Selain itu, perlu digalakkan terus-menerus pemakaian bahan-bahan non-plastik oleh masyarakat, terutama saat berbelanja. Kita tak ingin daratan dan laut kita rusak karena sampah plastik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bisma Karisma Rilis Album Rihlah, Transformasi dari Anggota SMASH Menjadi Solois

5 menit lalu

Bisma Karisma. Dok. Bisma Karisma
Bisma Karisma Rilis Album Rihlah, Transformasi dari Anggota SMASH Menjadi Solois

Bisma Karisma ingin menunjukkan transformasi dari citra ceria di SMASH ke sisi yang lebih kontemplatif dan reflektif di album solo perdananya.


Huawei Matebook X Pro dan Matebook 14 Resmi Meluncur di Indonesia, Segini Harga dan Spesifikasinya

6 menit lalu

Ilustrasi Huawei Matebook X Pro (Dok. ConsumerHuawei.com)
Huawei Matebook X Pro dan Matebook 14 Resmi Meluncur di Indonesia, Segini Harga dan Spesifikasinya

Dua laptop seri Matebook terbaru Huawei, resmi meluncur untuk pasar Indonesia mulai hari ini, Selasa, 25 Juni 2024.


Tingkat Literasi Keuangan Perempuan Lampaui Laki-laki

10 menit lalu

Ilustrasi pasangan merencanakan keuangan. Freepik.com/tirachardz
Tingkat Literasi Keuangan Perempuan Lampaui Laki-laki

OJK melaporkan tingkat literasi keuangan kelompok perempuan untuk pertama kalinya melampaui laki-laki.


Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

11 menit lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

Majelis Hakim mengatakan persidangan Mahkamah Rakyat Luar Biasa menunjukkan tak ada keraguan bahwa Jokowi telah melanggar sumpah presiden Republik Indonesia.


Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

14 menit lalu

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk persiapan penghitungan suara ulang, amanah putusan MK. Polresta Samarinda
Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

PSU di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pileg 2024.


Polda Sumbar Bantah Bocah AM Korban Penyiksaan Polisi, ICJR: Harus Dibuktikan dengan Standar HAM

20 menit lalu

Polisi menemukan jasad Afif (13 tahun) di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Istimewa
Polda Sumbar Bantah Bocah AM Korban Penyiksaan Polisi, ICJR: Harus Dibuktikan dengan Standar HAM

Peneliti ICJR menyatakan klaim Polda Sumbar bahwa tidak ada penyiksaan terhadap bocah AM harus dibuktikan melalui standar HAM internasional.


Koalisi Partai Benjamin Netanyahu Terancam Pecah Setelah Siswa Seminari Yahudi Harus Wajib Militer

30 menit lalu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri rapat kabinet di Bible Lands Museum di Yerusalem pada 5 Juni 2024. REUTERS
Koalisi Partai Benjamin Netanyahu Terancam Pecah Setelah Siswa Seminari Yahudi Harus Wajib Militer

Kelangsungan hidup koalisi partai Benjamin Netanyahu bergantung pada dua partai Yahudi ultra-ortodoks.


Tim Ahli dari Indonesia Kunjungan Kerja ke India untuk Pelajari Program Makan Siang Sekolah Gratis

35 menit lalu

Rapat di Kota Delhi dengan Shantanu, (kanan) Deputi Departemen Pangan dan Distribusi Umum India. Sumber: dokumen Kedutaan Besar India di Jakarta
Tim Ahli dari Indonesia Kunjungan Kerja ke India untuk Pelajari Program Makan Siang Sekolah Gratis

Kunjungan kerja ini bertujuan membina kerja sama bilateral dan pertukaran keahlian di berbagai sektor antara lain program makan siang sekolah gratis.


Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

41 menit lalu

Rencana Beach Club yang awalnya melibatkan Raffi Ahmad di Gunungkidul, DI Yogyakarta. Dok. Instagram
Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

Pembangunan proyek beach club Gunungkidul ini dilakukan melalui PT Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI) yang tidak hanya berisi Raffi Ahmad.


Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Laporkan Ketua RT ke Mabes Polri atas Dugaan Keterangan Palsu

42 menit lalu

Politikus Dedi Mulyadi mendampingi keluarga tersangka dan saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon saat membuat di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Tim hukum keluarga tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam melaporkan Ketua RT Abdul Pasren ke Mabes Polri terkait dugaan membuat kesaksian palsu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Laporkan Ketua RT ke Mabes Polri atas Dugaan Keterangan Palsu

Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, melaporkan Ketua RT Abdul Pasren atas dugaan keterangan palsu.