Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Batal Tol Dalam Kota

Oleh

image-gnews
Iklan

Pembatalan enam ruas jalan tol dalam kota oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama patut didukung. Gubernur Basuki membatalkan rencana pembangunan jalan tol dalam kota karena Ibu Kota lebih membutuhkan penambahan jalan arteri. Jalan tol nantinya juga menjadi aset pemerintah pusat, bukan pemerintah DKI Jakarta.

Pembangunan jalan arteri akan meningkatkan rasio jalan di Jakarta. Pada umumnya, jalan arteri panjang dan memiliki banyak akses keluar-masuk ketimbang jalan tol. Banyaknya akses ini akan meningkatkan daya tampung jalan. Selain itu, jalan arteri terbuka bagi umum, sehingga pembagian beban jalan akan lebih merata, penumpukan di ruas jalan sekitar pintu jalan tol bisa dihindari, dan kemacetan akan lebih mudah diurai.

Bagi angkutan umum, kehadiran jalan arteri juga mendatangkan manfaat. Dengan lebih banyak akses jalan yang bisa disinggahi, penumpang akan tertarik memanfaatkan angkutan umum. Dalam rencana semula, meski sebagian ruas jalan tol didedikasikan untuk angkutan umum, minimnya titik henti akan membuat pengguna enggan menggunakan angkutan umum.

Keuntungan lainnya, kepemilikan jalan arteri di bawah pemerintah DKI Jakarta mempermudah perawatan jalan. Pemerintah DKI tak perlu melapor ke Kementerian Pekerjaan Umum jika hendak melakukan perbaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38/2004 tentang Jalan, jalan tol merupakan jalan nasional dan terdaftar sebagai aset pemerintah pusat.

Namun tidak berarti penambahan jalan arteri menjadi solusi sempurna. Penambahan jalan di Ibu Kota tidak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan. Berdasarkan data di Kepolisian Daerah Metro Jaya, jumlah mobil rata-rata bertambah 600 ribu dan sepeda motor 1,6 juta unit, atau tumbuh 12 persen per tahun. Adapun panjang jalan hanya tumbuh 0,01 persen atau 700 meter per tahun!

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melihat data tersebut, pertumbuhan ruas jalan sampai kapan pun akan tertinggal oleh pertumbuhan volume kendaraan. Maka, tanpa antisipasi yang tepat, kehadiran ruas jalan baru justru berpotensi menjadi "insentif" bagi masyarakat untuk memakai kendaraan pribadi, alih-alih menggunakan kendaraan umum.

Supaya ini tidak terjadi, Ahok mesti menuntaskan janjinya menyediakan sarana transportasi umum yang layak. Baik layak secara jumlah maupun kualitas kendaraan dan pelayanan awak angkutan. Tantangan ini tidaklah ringan, di tengah jeleknya citra angkutan umum. Upaya Ahok menggabungkan seluruh perusahaan angkutan umum di Jakarta dalam Transjakarta perlu dilanjutkan.

Kebijakan "disinsentif" juga perlu ditempuh melalui pembatasan pemakaian kendaraan pribadi. Berbagai wacana Ahok, seperti penerapan jalan berbayar (electronic road pricing), menaikkan tarif parkir, atau aturan pelat ganjil-genap, harus segera dieksekusi. Dengan begitu, ruas jalan baru tidak berbalik arah dari pemberi solusi mengatasi kemacetan menjadi pemberi solusi bagi pabrikan kendaraan bermotor.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Olahan Daging Kambing Nusantara yang Bisa Dicoba dan Awet Disimpan

7 menit lalu

Dendeng Kambing. Shutterstock
5 Olahan Daging Kambing Nusantara yang Bisa Dicoba dan Awet Disimpan

Simak 5 jenis olahan daging kambing khas Indonesia yang dapat Anda coba dan dapat disimpan dengan baik:


Perbedaan Empat Jalur PPDB 2024, soal Jarak Sekolah Hingga Perlindungan Penyandang Disabiltas

11 menit lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Perbedaan Empat Jalur PPDB 2024, soal Jarak Sekolah Hingga Perlindungan Penyandang Disabiltas

Kemendikbudristek mengingatkan kembali tujuan jalur-jalur PPDB dalam forum pengawasan kebijakan penerimaan peserta didik baru tersebut.


Mengenal KooD, Restoran Berbasis Tumbuhan Berkonsep Unik di Sanur

12 menit lalu

Suasana di restoran plant-based KooD di Sanur, Bali. TEMPO/ Maha Dwija Santya
Mengenal KooD, Restoran Berbasis Tumbuhan Berkonsep Unik di Sanur

KooD bertujuan menghadirkan makanan sehat dari masyarakat untuk masyarakat dengan konsep menyerupai koperasi


Temuan Ombudsman Sumbar dalam PPDB 2024: Maladministrasi hingga Jual Seragam

13 menit lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Temuan Ombudsman Sumbar dalam PPDB 2024: Maladministrasi hingga Jual Seragam

Ombudsman Sumbar juga menemukan satuan pendidikan yang menjual seragam sekolah.


Fakta-Fakta Escape, Film Terbaru Lee Je Hoon dan Koo Kyo Hwan

27 menit lalu

Film Korea, Escape. Istimewa
Fakta-Fakta Escape, Film Terbaru Lee Je Hoon dan Koo Kyo Hwan

Lee Je Hoon akan bermain dalam Escape, film yang menceritakan pelarian seorang tentara Korea Utara.


6 Komedian yang Terjun ke Politik, Teranyar Marshel Widianto

27 menit lalu

Marshel Widianto. Foto: Instagram.
6 Komedian yang Terjun ke Politik, Teranyar Marshel Widianto

Marshel Widianto diusung Gerindra sebagai calon wakil walikota, siapa saja komika yang terjun ke dunia politik?


Jusuf Kalla Ungkap Tak Banyak Sosok Seperti Tanri Abeng

27 menit lalu

Jusuf Kalla mewakili keluarga memberi sambutan saat pemakaman tokoh Jawa Barat Solihin Gautama Purwanagara di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, 5 Maret 2024. Solihin GP wafat pada usia 97 tahun di RS Advent. Solihin GP pernah menjabat Panglima Kodam XIV/Hasanudin 1964-1968, Gubernur Jawa Barat 1970-1975, Gubernur Akabri Umum dan Darat 1968-1970, anggota DPA 1992-1997, dan anggota MPR 1998. TEMPO/Prima mulia
Jusuf Kalla Ungkap Tak Banyak Sosok Seperti Tanri Abeng

Menurut Jusuf Kalla Tanri Abeng mempunyai kelebihan dalam mengatur waktu, manajerial, serta aktif dalam berorganisasi


Fakta-fakta Rupiah Melemah Terhadap US Dollar Belakangan Ini

27 menit lalu

Ilustrasi penukaran mata uang asing dan nilai Rupiah.  Tempo/Tony Hartawan
Fakta-fakta Rupiah Melemah Terhadap US Dollar Belakangan Ini

Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Hal ini dinilai berdampak pada banyak hal.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Gandeng Kerja Sama dengan India Soal AI

28 menit lalu

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka (empat dari kiri) saat diwawancarai wartawan usai mengikuti salat Idul Adha 2025 di halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 17 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Gandeng Kerja Sama dengan India Soal AI

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebutkan Pemerintah Kota Surakarta menggandeng India sebagai mitra kerja sama ke depan


Pimpinan KPK Tak Tahu Penyebab Citra KPK Jadi yang Terendah di Survei Litbang Kompas

31 menit lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan pembekalan saat pelepasan roadshow bus antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Dalam sambutannya Johanis menyampaikan tujuan dari kampanye jelajah negeri bangun antikorupsi ini adalah membumikan isu-isu pemberantasan korupsi dengan meningkatkan awareness terhadap antikorupsi dan menghindari perilaku koruptif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pimpinan KPK Tak Tahu Penyebab Citra KPK Jadi yang Terendah di Survei Litbang Kompas

Pimpinan KPK berjanji akan memperbaiki kinerja sebagai respons atas hasil survei persepsi yang digelar Litbang Kompas.