Smith Alhadar, Staf Ahli Institute for Democracy Education (IDE)
Mullah Mohammad Omar, pemimpin Taliban, telah meninggal disebabkan oleh tuberkulosis pada April 2013, tapi baru diumumkan lebih dari dua tahun kemudian (30 Juli 2015). Penggantinya adalah Mullah Akhtar Mohammad Mansour, asisten pribadinya, yang telah memimpin Taliban dalam tiga tahun terakhir.
Ditundanya maklumat kematian Omar sangat mungkin disebabkan oleh proses suksesi dan konsolidasi Taliban. Munculnya nama Mansour yang moderat kemungkinan besar hasil kesepakatan antara AS dan koalisi Pakistan-Arab Saudi. Sebab, dalam perundingan damai di Islamabad, Pakistan, awal Juli lalu, Taliban dan pemerintah Afganistan dukungan Iran serta wakil AS ikut hadir. Kesepakatan dengan Pakistan-Arab Saudi diperlukan agar AS dapat mengakhiri konflik di Afganistan dan menarik pulang 13 ribu sisa tentaranya di sana serta menjamin Afganistan tidak tergelincir ke dalam pemerintahan Afganistan yang radikal sebagaimana rezim Taliban yang pernah menguasai sebagian besar Afganistan (1996-2001) dan menampung Al-Qaidah.
Bersamaan dengan pengumuman kematian Mullah Omar, Taliban menolak menghadiri perundingan putaran kedua yang direncanakan pada 31 Juli. Apa yang sesungguhnya terjadi? Penolakan itu terjadi 16 hari setelah Iran dan P5+1 (AS, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis) plus Jerman mencapai kesepakatan program nuklir Iran yang mengecewakan Arab Saudi. Dan sembilan hari setelah Turki memutuskan perang terhadap Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) menyusul pengeboman bunuh diri ISIS di Suruc, bukan tidak mungkin pengingkaran Taliban itu atas desakan Riyadh. Berkompromi dengan pemerintahan Afganistan yang modern dan demokratis, dan didukung Syiah, tidak compatible dengan corak Islam ultra-konservatif Taliban.
Sebagaimana diketahui, tanpa Arab Saudi, tidak akan ada Taliban. Kelompok ini dibentuk pada 1994 atas inisiatif Arab Saudi, Pakistan, dan AS. Sumber daya manusianya diambil dari madrasah-madrasah bagi pengungsi Afganistan di sepanjang perbatasan Afganistan-Pakistan. Awalnya, ketiga negara ini mendukung mujahidin pimpinan Gulbuddin Hekmatyar untuk mengambil alih kekuasaan yang ditinggal Uni Soviet (1989).
Namun konflik di antara mujahidin berbasis kelompok etnis yang tidak berkesudahan membuat ketiganya mencari alternatif. Terutama juga setelah Hekmatyar mendukung Saddam Hussein menginvasi Kuwait (1990). Saudi menyediakan uang, AS menyediakan senjata, dan Pakistan menyediakan data intelijen. Tak mengherankan jika, hanya dalam waktu dua tahun, Taliban berhasil menduduki Kabul dengan menundukkan para kelompok mujahidin yang sukses mendepak tentara merah.
Pakistan menginginkan rezim yang dapat dikontrol untuk mendapat akses ke Asia Tengah. AS hendak mengeksplorasi minyak di sana dan melintasi pipa minyak Asia Tengah yang akan disalurkan ke Pelabuhan Karachi, Pakistan. Sedangkan Arab Saudi ingin memanfaatkan Taliban untuk menyedot kekuatan Iran dari timur. Digusurnya Taliban oleh NATO pimpinan AS pada 2001 terkait dengan perlindungannya atas Al-Qaidah tak membuat Taliban mati. Pakistan tetap melindungi Taliban dan Mullah Omar yang memimpin dewan syura dari Waziristan, barat laut Pakistan, karena pemerintahan Presiden Hamid Karzai pro-India. Saudi tetap menyalurkan bantuan kepada Taliban.
Arab Saudi pun bermuka dua terhadap ISIS. Di satu pihak, Riyadh tak dapat menolak permintaan sekutunya (AS) untuk ikut memerangi khilafat teror itu. Di pihak lain, ISIS menguntungkan Saudi lantaran memerangi Syiah di Irak dan Suriah. Sejak Maret ketika Iran terlibat dalam penaklukan Tikrit dan Saudi mulai sibuk memerangi Houthi di Yaman, Riyadh mendapat alasan untuk menghentikan serangan terhadap ISIS.
Harus dikatakan juga bahwa sesungguhnya ideologi Wahabisme tak berbeda dengan Taliban maupun ISIS. Dalam konteks politik, ketiganya berpegang pada konsep pemimpin "adil", yang berkolaborasi dengan ulama, untuk memimpin negara Islam tanpa perlu konstitusi, parlemen, dan pemilu. Bantuan Saudi kepada ISIS bahkan sudah dimulai sejak awal konflik di Irak pasca-Saddam Hussein (2003) dan munculnya Arab Spring di Suriah (2011) dalam perlombaan pengaruh dengan Iran. Keikutsertaan Turki dalam memerangi ISIS tentu mengecewakan Arab Saudi.
Dicabutnya sanksi ekonomi atas Iran dan kedatangan para pemimpin Barat ke Teheran untuk membicarakan kerja sama ekonomi menandai rekonsiliasi Iran-Barat, yang akan membuat Iran lebih leluasa menjalankan politik regionalnya yang berbau sektarian dan mengancam stabilitas Saudi. Dalam konteks inilah kemungkinan mundurnya Taliban dari proses perdamaian dengan motif baru: menguasai penuh Kabul. Hal itu bukan tidak mungkin karena de facto pemerintahan Afganistan rapuh dan koalisi Pakistan-Arab Saudi memiliki semua sumber daya untuk menjatuhkannya. Tentara Afganistan yang dilatih AS hanya kuat di Kabul, sementara Taliban membuat kemajuan militer signifikan sejak NATO meninggalkan Afganistan pada akhir tahun lalu.
