Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelayan Negara

image-profil

image-gnews
Iklan

Djoko Subinarto, Penulis

Senin Pon, 17 Agustus 2015, Republik Indonesia yang kita cintai genap berusia 70 tahun. Jika diibaratkan dengan sosok individu, usia 70, tentu saja, sudah termasuk kategori sepuh. Namun, untuk ukuran sebuah negara, usia 70 adalah usia yang masih relatif belia.

Jika kita melihat jejak perjalanan sejarah bangsa, terekam dengan jelas bahwa para pendiri Republik memiliki satu pandangan yang sama menyangkut tujuan sentral pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia: menyejahterakan segenap rakyatnya. Karena itu, tatkala Republik akhirnya lahir, para pendirinya sepakat bulat bahwa salah satu tugas pokok yang harus diperjuangkan bersama-sama adalah mewujudkan sebuah negara yang memastikan kesejahteraan rakyatnya (welfare state). Hal ini tertuang secara gamblang dalam konstitusi kita.

Dengan pemahaman seperti itu, keberadaan negara harus senantiasa diarahkan sepenuhnya untuk menggapai tujuan sentral tersebut. Para pengelola negara mengemban tugas sangat mulia, yaitu harus menjadikan seluruh rakyat negeri ini sejahtera, lahir maupun batin.

Sayangnya, hingga hari ini, kita menyaksikan Indonesia masih belum menjelma menjadi sebuah negara yang ideal sebagaimana yang kita cita-citakan itu. Tangan-tangan kapitalistik yang demikian menggurita dibarengi dengan mental koruptif serta rakus para pengelola negara ini menjadikan kesejahteraan sejauh ini hanya milik kalangan elite.

Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, alih-alih menjadi negara pemberi kesejahteraan, bisa saja Republik malah menjadi negara gagal (failed sate). Sebuah negara bisa dikategorikan gagal antara lain jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik (Stoddard, 2000). Secara ringkas, terdapat setidaknya tiga kebutuhan utama rakyat yang harus dipenuhi oleh negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama, negara wajib menjamin setiap individu dan keluarganya memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar. Kedua, negara wajib memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarganya berada dalam situasi rawan sehingga mereka dapat menghadapi keterpurukan sosial, seperti sakit, usia lanjut, tunakarya serta kemiskinan.

Ketiga, negara harus menjamin setiap individu tanpa membedakan status dan kelas sosialnya memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (terutama bagi kaum balita), sanitasi, dan air bersih.

Tiga kebutuhan utama inilah yang harus senantiasa diperjuangkan tanpa henti oleh para pengelola negara. Para pengelola negara itu sendiri--dari level paling tinggi hingga paling rendah--adalah abdi, pelayan, yang setiap pikiran dan tindakannya harus diniatkan untuk menjalankan ketiga kewajiban utama negara tersebut. Rakyat adalah tuan yang harus mereka layani dengan sebaik-baiknya.

Sungguh tak elok apabila para pelayan negara malah lebih sibuk berpikir serta bertindak hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri, dan kemudian menjadi pemangsa (predator) bagi tuan mereka.*

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru di Afghanistan, Siapa Saja?

2 September 2021

Seorang pendukung Imarah Islam Afghanistan mengibarkan bendera Taliban di Kabul, Afghanistan, 1 September 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru di Afghanistan, Siapa Saja?

Taliban sedang bersiap mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Siapa saja yang akan menjadi pejabat?


Wagub Uu Ajak ICMI Bangun Jabar

30 November 2019

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum,  menghadiri Silahturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Jabar di Grand Inna Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, Kabupaten  Sukabumi, Sabtu, 30 November 2019.
Wagub Uu Ajak ICMI Bangun Jabar

Prioritas pembangunan Pemprov Jabar saat ini adalah mengurangi kesenjangan di masyarakat.


Ingin Selamat dari Perang Dunia III? Pindahlah ke Negara Ini

11 Oktober 2017

Himalaya, Kerajaan Bhutan disebut sebagai salah satu negara paling indah. Awalnya wilayah ini hanya sebagai mitos, karena sangat sedikit yang mengetahui tempat ini. Pada tahun 1972, Raja Jigme Singye Wangchuck membuka wilayah ini untuk wisatawan, 10 Febru
Ingin Selamat dari Perang Dunia III? Pindahlah ke Negara Ini

Konflik Amerika Serikat dan Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir ini memicu kekhawatiran terjadinya Perang Dunia III.


Din Syamsuddin Sebut Konsep Khilafah Digaungkan HTI Salah Kaprah

23 Agustus 2017

Ketua MUI Din Syamsuddin bersama dua Wakil Ketua Nazarrudin Umar (kanan) dan Didin Hafiduddin (kiri). TEMPO/Imam Sukamto
Din Syamsuddin Sebut Konsep Khilafah Digaungkan HTI Salah Kaprah

Sebab, kata Din Syamsuddin, Indonesia telah menjalankan konsep khilafah dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman.


Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK Bakal Kena Sanksi

24 Mei 2017

Wapres Jusuf Kalla dalam jumpa pers di rumah dinas di Jalan Diponegoro, Selasa, 23 Mei 2017. Dalam kesematan ini, JK menjawab sejumlah pertanyaan seperti isu keretakan hubungan dengam Presiden Jokowi dan berita-berita hoax. Tempo/ Amirullah Suhada
Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK Bakal Kena Sanksi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengelolaan anggaran kementerian atau lembaga pemerintahan dari BPK harus baik di tahun depan.


2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik Merasa Puas 64,4 Persen

22 Maret 2017

Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 Oktober 2014. Sidang ini merupakan sidang perdana Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. TEMPO/Subekti.
2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik Merasa Puas 64,4 Persen

Lembaga Indo Barometer merilis hasil survei menyangkut evaluasi publik terhadap 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, tingkat kepuasan publik 64,4 persen.


Agus Pambagio: Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Buruk  

2 Februari 2017

Agus Pambagio. dok.TEMPO
Agus Pambagio: Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Buruk  

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengungkapkan masih belum berjalannya komunikasi publik yang baik dari pemerintah Presiden Joko Widodo.


Jokowi dan Pimpinan MPR Bahas UU MD3 Hingga Haluan Negara

24 Januari 2017

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menyaksikan teater kebangsaan Tripikala: Tertawa Bersama Megawati dalam perayaan ulang tahun ke-70 Megawati Soekarnoputri di Teater Jakarta, TIM, Jakarta, 23 Januari 2017. TEMPO/Imam Sukamto
Jokowi dan Pimpinan MPR Bahas UU MD3 Hingga Haluan Negara

Jokowi dan Pimpinan MPR menggelar rapat konsultasi yang membahas UU MD3, Haluan Negara, 2 peringatan hari besar, dan Lembaga Pemantapan Pancasila.


Rayakan Dua Tahun Jokowi-Kalla, Fadli Zon Bikin Puisi

22 Oktober 2016

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan untuk mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Dalam reshuffle jilid II ini, Jokowi memberhentikan 9 menteri. TEMPO/Aditia Noviansyah
Rayakan Dua Tahun Jokowi-Kalla, Fadli Zon Bikin Puisi

Fadli Zon mengatakan ini puisi dua tahun Jokowi-JK ini spontan dibuat di ponselnya.


Wiranto Panggil Sejumlah Menteri ke Kantornya, untuk Apa?  

13 September 2016

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai pertemuan terkait antisipasi kerawanan Pilkada, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, 30 Agustus 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Wiranto Panggil Sejumlah Menteri ke Kantornya, untuk Apa?  

Yang hadir dalam rapat koordinasi itu adalah anggota Tim Crisis Center pemerintah RI. Anggota tim yang belum tampak adalah Kepala BIN Budi Gunawan.