Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tambal-Sulam Angkutan Perbatasan

Oleh

image-gnews
Iklan

Pengelolaan transportasi publik di Jakarta semestinya tak dilakukan secara tambal-sulam. Larangan atas Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway atau APTB pada Senin lalu, yang kemudian dicabut kembali oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, menunjukkan manajemen angkutan yang amburadul.

Keputusan maju-mundur itu semakin aneh karena sebenarnya ada masa "transisi" sejak angkutan penyangga bus Transjakarta itu dipersoalkan oleh Kementerian Perhubungan, hampir setahun yang lalu. Pada Mei 2015, Kementerian memerintahkan agar angkutan itu dihentikan karena dianggap tidak memiliki izin trayek. Kementerian menyatakan trayek yang melewati lebih dari satu provinsi merupakan kewenangan mereka, bukan provinsi. Dinas Perhubungan Jakarta pun memutuskan trayek angkutan perbatasan hanya boleh sampai ke halte terluar Transjakarta, tapi boleh melewati jalur khusus bus dengan syarat tidak memungut biaya.

Senin lalu, pengoperasian angkutan perbatasan itu justru dihentikan. Dinas Perhubungan beralasan APTB melanggar ketentuan karena memungut biaya tambahan di halte Transjakarta. Pelarangan mendadak itu menimbulkan protes dari pengguna angkutan, yang umumnya tinggal di kawasan penyangga Jakarta. Halte-halte terluar jalur khusus bus juga kisruh karena penumpang menumpuk walau Transjakarta menambah jumlah armadanya.

Kompromi akhirnya tercapai pada Senin sore, setelah Dinas Perhubungan bertemu dengan wakil enam operator, manajemen Transjakarta, dan Organda. Angkutan penyangga bisa tetap beroperasi menggunakan jalur khusus bus tapi tidak boleh memungut biaya tambahankembali ke kesepakatan yang telah diambil setahun silam. Namun izin itu hanya diberikan sementarakabarnya, hingga akhir bulan ini. Kelak, angkutan itu akan diintegrasikan dengan sistem Transjakarta. Jalur mereka akan diambil oleh Transjabodetabek. Dinas Perhubungan DKI mengklaim menyiapkan 200 busbagian dari 600 bus bantuan Kementerian Perhubunganuntuk armada Transjabodetabek itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam sebulan, pemerintah Jakarta harus menyelesaikan persoalan ini dengan pemerintah daerah di sekitarnya. Jangan sampai kepentingan konsumen kembali menjadi korban. Gubernur Basuki dan aparatnya semestinya tidak lagi memutuskan kebijakan dadakan. Hal ini penting dilakukan mengingat mayoritas pekerja yang merupakan pengguna angkutan terintegrasi tinggal di kota-kota sekeliling Jakarta.

Pengelolaan yang lebih baik sebenarnya memperbesar kemungkinan pengguna mobil pribadi beralih ke angkutan umum. Perencanaan yang matang semakin diperlukan, mengingat pemerintah Jakarta sedang mengebut pembangunan infrastruktur aneka moda transportasi. Kelak, semua moda itu harus terintegrasi sehingga pergerakan manusia semakin murah dan cepat. Jika keputusan-keputusan diambil secara reaktif dan hanya tambal-sulam seperti dalam hal angkutan perbatasan, cita-cita mengurangi 30 persen kemacetan Jakarta dengan berbagai pembangunan moda transportasi hanya menjadi mimpi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Kabulkan Permohonan Irman Gusman, KPU Gelar PSU di Sumbar pada 13 Juli 2024

3 menit lalu

 Irman Gusman menyampaikan visi dan misi di depan Tokoh Masyarakat dan jurnalis di Padang pada Kamis 20 Juni 2024 menjelang pengelaran PSU DPD Sumbar. Irman Gusman mengelak saat diminta menyatakan diri sebagai Mantan Napi Korupsi kepada jurnalis. TEMPO/ Fachri Hamzah.
MK Kabulkan Permohonan Irman Gusman, KPU Gelar PSU di Sumbar pada 13 Juli 2024

PSU di Sumbar dilakukan hanya untuk satu surat suara, yakni Pemilu Legislatif DPD RI 2024.


Usai Dikritik Warganet, Ariana Grande Klarifikasi Perubahan Suara di Sebuah Podcast

4 menit lalu

Ariana Grande. Foto: Instagram/@arianagrande
Usai Dikritik Warganet, Ariana Grande Klarifikasi Perubahan Suara di Sebuah Podcast

Ariana Grande kembali dikritik karena perubahan suaranya saat berbicara. Suaranya dituduh palsu.


Tokopedia Sebut Alasan PHK Besar-besaran karena Ada Tumpang Tindih Peran

8 menit lalu

Logo Tokopedia. foto: Tokopedia
Tokopedia Sebut Alasan PHK Besar-besaran karena Ada Tumpang Tindih Peran

Manajemen Tokopedia telah mengidentifikasi adanya beberapa peran dari berbagai tim yang serupa yang perlu disesuaikan.


PLN Terus Kembangkan Ekosistem Hidrogen di Indonesia

18 menit lalu

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo
PLN Terus Kembangkan Ekosistem Hidrogen di Indonesia

PT PLN (Persero) menjadi pionir pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia.


Profil Lai Kuanlin yang Umumkan Pensiun dari Dunia Hiburan untuk Berkarier Jadi Sutradara

20 menit lalu

Lai Kuanlin. Foto: Instagram
Profil Lai Kuanlin yang Umumkan Pensiun dari Dunia Hiburan untuk Berkarier Jadi Sutradara

Profil Lai Kuanlin yang mengumumkan pensiun dari dunia hiburan dan sebagai seorang selebritas.


Jelang Laga Timnas U-16 Indonesia vs Singapura di Piala AFF U-16 2024, I Putu Panji Apriawan Merasakan Grogi

22 menit lalu

Para pemain Timnas U-16 Indonesia melakukan latihan bersama terakhir kali di Stadion UNS Solo, Jawa Tengah, Kamis malam, 20 Juni 2024, sebelum mereka bertanding melawan Timnas Singapura besok, Jumat, 21 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jelang Laga Timnas U-16 Indonesia vs Singapura di Piala AFF U-16 2024, I Putu Panji Apriawan Merasakan Grogi

Timnas U-16 Indonesia menjalani sesi latihan terakhir pada Kamis malam menjelang lawan Singapura di Piala AFF U-16 2024.


Kasus Pelecehan Eks Rektor Universitas Pancasila, Kuasa Hukum Bantah Ada Intervensi Petinggi Polri

23 menit lalu

Rektor Universitas Pancasila nonaktif Edie Tote Hendratno hadiri pemeriksaan atas dugaan pelecehan terhadap stafnya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Edie diperiksa sebagai terlapor untuk laporan yang debut oleh DF yang mengaku sebagai korban pelecehan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Pelecehan Eks Rektor Universitas Pancasila, Kuasa Hukum Bantah Ada Intervensi Petinggi Polri

Kuasa hukum eks Rektor Universitas Pancasila membantah tudingan adanya intervensi dalam penanganan kasus yang melibatkanya kliennya.


Gubernur BI Yakin Cara Ini Dapat Menstabilkan Kurs Rupiah yang Terus Anjlok

27 menit lalu

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengumumkan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Juni 2024 di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Juni 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,5 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Gubernur BI Yakin Cara Ini Dapat Menstabilkan Kurs Rupiah yang Terus Anjlok

Gubernur BI mengklaim mata uang RI akan segera menguat.


Mengenal Elaelo, Platform Media Sosial yang Diklaim Jadi Pengganti X

28 menit lalu

elaelo. id. FOTO/Instagram/elaelo.id
Mengenal Elaelo, Platform Media Sosial yang Diklaim Jadi Pengganti X

Aplikasi Elaelo beberapa waktu yang lalu banyak diperbincangkan karena dianggap sebagai pengganti X. Kenali aplikasi Elaelo berikut ini.


Sistem One UI 6.1.1 Samsung Rilis Juli 2024, Begini Peningkatan Fungsi AI yang Dibawanya

31 menit lalu

Logo Samsung. Foto: gadgetsndtv.com
Sistem One UI 6.1.1 Samsung Rilis Juli 2024, Begini Peningkatan Fungsi AI yang Dibawanya

Pembocor teknologi mengungkapkan fitur baru pada sistem One UI 6 terbaru Samsung. Hasil pembaruan itu meluncur pada Juli mendatang.