Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Independen Bukan Anti-Partai

Oleh

image-gnews
Iklan

Keputusan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju dalam pilkada Jakarta 2017 lewat jalur independen memercikkan perdebatan politik panas. Ada yang antusias mendukung. Sebaliknya, ada yang mengecam langkah tersebut dari berbagai sudut pandang. Salah satunya menyatakan bahwa pilihan Ahok itu sama artinya dengan melakukan deparpolisasi kehidupan bernegara. Tudingan tersebut sesat, karena pilihan jalur independen dilindungi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Ahok memilih jalur independen setelah tak kunjung mendapat kepastian dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Gubernur DKI Jakarta itu semula berkeinginan maju berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat (saat ini wakil gubernur), yang merupakan kader PDIP. Tapi, bahkan setelah menanyakan langsung kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dukungan itu tak juga terbit.

Tak ingin larut dalam ketidakpastian, Ahok pun memilih jalur independen. Untuk kepentingan ini, sekelompok relawan bernama Teman Ahok menjadi tulang punggung pencalonan. Ahok menggaet Heru Budi Hartono (saat ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI) sebagai calon wakil gubernur. Pilihan menggunakan jalur independen ini merupakan langkah berani karena menyimpan berbagai risiko.

Tudingan deparpolisasi itu mencuat dari kalangan elite PDIP. Mereka menuding jalur independen adalah upaya meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah. Menurut mereka, hal ini berbahaya bagi partai, dan harus dilawan. Betapa sesatnya cara berpikir seperti itu. Majunya calon independen tidak bisa diartikan meniadakan peran partai politik. Keduanya sama-sama berhak maju dalam pilkada dan dijamin undang-undang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketimbang sibuk mengecam hak konstitusi orang lain, partai politik sebaiknya bertanya kepada diri sendiri mengapa ada calon dari jalur independen. Faktanya, calon independen juga bisa mendapat dukungan pemilih. Salah satu sebab mereka mendukung tentu lantaran kecewa terhadap partai politik.

Mereka tak percaya harapan dan aspirasinya tertampung oleh partai politik. Survei Populi Center pada Januari lalu menemukan hanya 12,5 persen responden yang percaya kepada partai politik. Ditambah fakta banyaknya wakil partai di pemerintahan ataupun DPR/DPRD yang terbukti melakukan korupsi, tak mengherankan jika khalayak merasa partai adalah pengkhianat aspirasi.

Majunya calon-calon lewat jalur independen semestinya membuat partai terpacu memperbaiki kinerja. Hal ini bisa dilakukan sejak perekrutan kader hingga ketika menyorongkan mereka ke parlemen dan posisi jabatan publik. Jika partai mampu memperbaiki kinerjanya, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Hanya dengan cara inilah mereka bisa menghadang popularitas calon independen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Buka Puasa Bersama Media, Indofood Kenalkan Es Krim Rasa Chiki Balls Keju

36 detik lalu

Logo Indofood. Fecbook.com
Buka Puasa Bersama Media, Indofood Kenalkan Es Krim Rasa Chiki Balls Keju

Hadir kejutan manis dari Indofood Ice Cream yang membuat acara semakin meriah.


Jadwal Manchester City vs Arsenal di Liga Inggris Minggu: 5 Pemain Bintang The Gunners Kemungkinan Absen

6 menit lalu

Para pemain Arsenal saat adu penalti dengan pemain FC Porto dalam Leg Kedua 16 Besar Liga Champions di  Emirates Stadium, London, Inggris, 12 Maret 2024. Reuters/Andrew Boyers
Jadwal Manchester City vs Arsenal di Liga Inggris Minggu: 5 Pemain Bintang The Gunners Kemungkinan Absen

Bukayo Saka dan Gabriel Martineli termasuk lima pemain yang berpotensi absen saat laga Manchester City vs Arsenal di pekan ke-30 Liga Inggris Minggu.


Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

7 menit lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

Mahfud Md meralat salah satu negara yang pernah membatalkan Pemilu. Sebelumnya dia menyebut Australia, harusnya Austria.


Universitas Budi Luhur Hadirkan Program non-Tesis Magister S2 Ilmu Komunikasi

11 menit lalu

Kampus merdeka itu kampus Budi Luhur.
Universitas Budi Luhur Hadirkan Program non-Tesis Magister S2 Ilmu Komunikasi

Universitas Budi Luhur menghadirkan program non-Tesis untuk magister S2 Ilmu Komunikasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

13 menit lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Mulai April 2024, Ini Pajak yang Harus Dibayar Turis Berkunjung ke Barcelona

15 menit lalu

Barcelona. Unsplash.com/Dorian D1
Mulai April 2024, Ini Pajak yang Harus Dibayar Turis Berkunjung ke Barcelona

Berapa pajak yang harus dibayar turis yang berkunjung ke Barcelona?


Anies-Muhaimin Tak Libatkan Hamdan Zoelva Sidang di MK, THN: Menjunjung Tinggi Etika

19 menit lalu

Ketua Dewan Pensehat Tim Hukum Nasional AMIN, Hamdan Zoelva memberikan keterangan pers di Markas Pemenangan AMIN, Jl Diponegoro X, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Dalam konferensi pers tersebut Tim Hukum Nasional (THN) membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye pemilu dan meminta aparat penegak hukum harus bersikap adil dan netral dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies-Muhaimin Tak Libatkan Hamdan Zoelva Sidang di MK, THN: Menjunjung Tinggi Etika

Hamdan Zoelva masih memberikan masukan dan saran, meski tak terlibat dalam sidang sengketa pilpres di MK.


5 Tempat Wisata PIK 2: Ada Taman Mangrove Hingga Kuliner Tionghoa

23 menit lalu

Pengunjung memadati Kawasan wisata La Riviera Holiday Festive di Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten, 23 Desember 2022. La Riviera Holiday Festive merupakan kawasan wisata dengan konsep bangunan, sungai hingga kanal mirip di Belanda. TEMPO/Fajar Januarta
5 Tempat Wisata PIK 2: Ada Taman Mangrove Hingga Kuliner Tionghoa

Akses lokasi yang mudah ke PIK 2 juga sangat cocok bagi warga kota yang tidak memiliki banyak waktu untuk berlibur sehingga dapat menghemat waktu.


Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

30 menit lalu

Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) yang dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. TEMPO/Wawan Priyanto
Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.