Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RAPBN 2016: Optimistis, Realistis, atau Ambisius?

image-profil

image-gnews
Iklan

Sunarsip, Ekonom Kepala The Indonesia Economic Intelligence

Pada 14 Agustus 2015, pemerintah telah secara resmi mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Dibanding APBN-P 2015, terlihat bahwa postur RAPBN 2016 sebenarnya memperlihatkan sikap optimistis yang realistis. Volume (belanja negara) RAPBN 2016 ditargetkan sebesar Rp 2.121,3 triliun atau naik sebesar 6,9 persen dibanding APBN-P 2015, yang hanya Rp1.984,1 triliun.

Pendapatan negara juga naik tidak terlalu pesat (4,9 persen), dari Rp 1.761,6 triliun pada APBN-P 2015 menjadi Rp 1.848,1 triliun pada RAPBN 2016. Sementara itu, kenaikan pemasukan pajak sendiri hanya 4,9 persen, dari Rp 1.489,3 triliun pada APBN-P 2015 menjadi Rp 1.565,8 triliun pada RAPBN 2016. Itu artinya, RAPBN 2016 ini cukup konservatif jika dilihat dari pertumbuhannya dibanding APBN-P 2015.

Hanya, masalahnya, APBN-P 2015, yang menjadi pijakan bagi RAPBN 2016, sebenarnya diragukan "keandalannya", terutama bila melihat kinerjanya selama tujuh bulan pertama 2015. Berdasarkan data, terlihat bahwa realisasi APBN-P 2015 masih jauh dari target. Pertama, kinerja indikator makro ekonomi jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2015. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada semester I 2015 mencapai 4,7 persen (APBN-P 2015 sebesar 5,7 persen), tingkat inflasi 7,26 persen (APBN-P 2015 sebesar 5,0 persen), nilai tukar rupiah rata-rata 13.022 per dolar Amerika (APBN-P 2015 sebesar 12.500 per dolar AS), harga minyak mentah Indonesia rata-rata US$ 55 per barel (APBN-P 2015 sebesar US$ 60 per barel), lifting minyak rata-rata 762 ribu barel per hari (APBN-P 2015 sebesar 825 ribu barel per hari), serta lifting gas rata-rata 1.171 ribu barel setara minyak per hari (APBN-P 2015 sebesar 1.221 ribu barel setara minyak per hari).

Kedua, masih jauhnya realisasi kinerja indikator makro ekonomi tersebut kemudian berujung pada jauhnya target pencapaian pendapatan negara. Hingga 31 Juli 2015, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 771,4 triliun, atau baru mencapai 43,8 persen dari target dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.761,6 triliun. Dari realisasi nilai pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 621,0 triliun, atau baru mencapai  41,7 persen dari target yang ditetapkan (Rp 1.489,3 triliun).

Ketiga, realisasi belanja negara juga masih jauh dari target. Hingga 31 Juli 2015, realisasi belanja negara baru mencapai Rp 913,5 triliun, atau 46,0 persen dari pagu belanja negara dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun. Yang lebih memprihatinkan, realisasi belanja modal pemerintah sangat kecil, dengan volume yang justru menurun dibanding pada tahun lalu.  

Melihat capaian APBN-P 2015 yang masih rendah tersebut, dapat dikatakan bahwa postur RAPBN 2016 memperlihatkan "ambisi" pemerintah dalam dua hal. Pertama, penerimaan perpajakan wajib naik signifikan. Kedua, diyakini belanja pemerintah terserap maksimal dan efektif dalam mengejar target pertumbuhan.

Peningkatan penerimaan perpajakan memang perlu dilakukan, terutama bila melihat tax ratio kita yang masih sangat rendah, yakni 11-12 persen. Namun upaya ini tidak cukup bila hanya mengandalkan reformasi administrasi dalam bidang perpajakan. Diperlukan perubahan kebijakan perpajakan (tax policy) agar target penerimaan perpajakan tersebut terlihat sebagai sesuatu yang realistis. Perlu diketahui, prognosis penerimaan pajak 2015 diperkirakan mencapai Rp 1.367 triliun. Dengan demikian, target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2016 naik hingga Rp 200 triliun atau 14,5 persen dibanding prognosis 2015. Sebuah angka kenaikan yang signifikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada RAPBN 2016, pemerintah juga memperlihatkan ambisinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja negara. Peningkatan angka belanja negara pada RAPBN 2016 ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 2016, yang dipatok sebesar 5,5 persen. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen tersebut relatif tinggi ketimbang realisasi pertumbuhan ekonomi pada semester I 2015.

Ambisi pemerintah ini juga terlihat dari komposisi belanja negara yang juga bergeser. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur ekonomi cukup besar, yaitu sebesar Rp 302,3 triliun, atau meningkat Rp 22,3 triliun dibanding APBN-P 2015, yang sebesar Rp 280,0 triliun. Belanja infrastruktur ekonomi mencapai 14,25 persen terhadap volume RAPBN 2016, sedangkan pada APBN-P 2015 hanya 9,1 persen. Sebagian besar, belanja infrastruktur ekonomi tersebut dialokasikan ke infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perhubungan, pertanian, serta energi dan sumber daya mineral.

Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara tersebut, jelas dibutuhkan reformasi fiskal yang mendasar, terutama yang terkait dengan eksekusi belanja modal. Rendahnya realisasi belanja modal selama semester I 2015, yang kemudian berdampak rendahnya pertumbuhan ekonomi, merupakan sinyal bahwa pemerintah harus memperbaiki kualitas perencanaan, kualitas pengambilan keputusan, kualitas koordinasi kebijakan lintas departemen, serta koordinasi kebijakan pusat dan daerah.

Pada RAPBN 2016, agresivitas pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah juga tinggi. Untuk RAPBN 2016, pemerintah mengalokasikan dana transfer sebesar Rp 735,2 triliun, atau meningkat Rp 91,4 triliun dibanding pada APBN-P 2015 (Rp 643,8 triliun). Pada RAPBN 2016, pemerintah juga mengalokasikan transfer dalam bentuk dana desa sebesar Rp 47,0 triliun, atau meningkat Rp 26,2 triliun dibanding pada APBN-P 2015 (Rp 20,8 triliun). Tingginya alokasi dana ke daerah ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat menaruh harapan tinggi bagi daerah untuk terlibat dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Meski demikian, bila kita merujuk pada realisasi belanja daerah sepanjang 2015, tampaknya pemerintah tidak bisa memberikan cek kosong melalui pencairan dana transfer ke daerah tanpa diimbangi reward and punishment yang mengikuti penyaluran dana transfer tersebut. Bentuk reward and punishment ini antara lain dapat diwujudkan melalui pemotongan dana transfer (bagi yang penyerapan APBD-nya rendah), atau dengan mengaitkan pencairan dana transfer proporsional dengan realisasi belanja di daerah, terutama belanja infrastruktur.

Berdasarkan dinamika yang ditampilkan pada RAPBN 2016, sebenarnya RAPBN 2016 terlihat relatif realistis. Namun, bila tidak disertai dengan upaya reformasi struktural, terutama yang terkait dengan kebijakan dan sistem fiskal kita, target yang sesungguhnya realistis tersebut bisa terlihat menjadi terlalu ambisius. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Utang Luar Negeri per April 2024 Turun Jadi USD398,3 Miliar, Dipengaruhi Penempatan Dana Investor

1 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Luar Negeri per April 2024 Turun Jadi USD398,3 Miliar, Dipengaruhi Penempatan Dana Investor

Utang Luar Negeri Indonesia pada April 2024 menurun menjadi US$ 398,3 miliar atau sekitar Rp6.522,6 triliun dengan asumsi kurs Rp16.380 per dolar AS.


IHSG Diprediksi Bergerak Variatif di Rentang 6.800 - 6.880

2 hari lalu

Pengunjung melihat layar pergerakan Index Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 16 April 2024. IHSG ambruk di tengah banyaknya sentimen negatif dari global saat Indonesia sedang libur Panjang dalam rangka Hari Raya Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 H, mulai dari memanasnya situasi di Timur Tengah, hingga inflasi Amerika Serikat (AS) yang kembali memanas. TEMPO/Tony Hartawan
IHSG Diprediksi Bergerak Variatif di Rentang 6.800 - 6.880

IHSG dibuka menguat 43,73 poin atau 0,64 persen ke posisi 6.893,83.


Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

4 hari lalu

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun. Otorita IKN masih minta tambah Rp 29,8 triliun lagi.


Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

Ditanya soal Tapera, Sri Mulyani menjelaskan kepada anggota DPD RI sejak 2015-2024, pemerintah telah mengeluarkan total Rp 228,9 triliun dari APBN


BP Tapera Klaim Dana Tapera Tidak Digunakan untuk Biaya Pembangunan IKN

4 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
BP Tapera Klaim Dana Tapera Tidak Digunakan untuk Biaya Pembangunan IKN

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut dana Tapera berpotensi digunakan untuk membiayai proyek IKN.


21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

5 hari lalu

Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. ANTARA
21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

Jembatan Suramadu 21 tahun. Ini 7 fakta pembangunan Jembatan Suramadu alias Surabaya-Madura yang menjadi salah satu ikon di Jawa Timur.


Rp 9 Triliun Dianggarkan untuk Kelanjutan Bantuan Pangan Beras 10 Kg bagi 22 Juta Keluarga

6 hari lalu

Ketua Baden Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi bersama jajaran saat meninjau beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Pada keterangannya, Arief mengklaim bahwa stok beras saat ini tergolong aman. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rp 9 Triliun Dianggarkan untuk Kelanjutan Bantuan Pangan Beras 10 Kg bagi 22 Juta Keluarga

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan telah disiapkan anggaran Rp 9 triliun untuk melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg).


Alasan Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 Bisa Tercapai saat Masa Transisi

7 hari lalu

Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara dalam Dialog Shangri-La di Singapura 1 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia bersedia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza jika diperlukan. REUTERS/Edgar Su
Alasan Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 Bisa Tercapai saat Masa Transisi

Ekonom merespons target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam APBN tahun 2025 pada rentang 5,1 hingga 5,5 persen


TKN: Prabowo Akan Genjot Pendapatan Negara untuk Biayai Janji Kampanye, dari Makan Gratis hingga IKN

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan surat rekomendasi kepada Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Prabowo menyampaikan Partai Gerindra secara resmi mengusung Khofifah dan Emil Dardak sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
TKN: Prabowo Akan Genjot Pendapatan Negara untuk Biayai Janji Kampanye, dari Makan Gratis hingga IKN

Awalnya, TKN Prabowo-Gibran memperkirakan kebutuhan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 450 triliun per tahun.


Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

8 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

Menteri Basuki Hadimuljono menilai memanasnya polemik Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera karena masalah kepercayaan masyarakat.