Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Doa 70 Tahun Negeri

image-profil

image-gnews
Iklan

Putu Setia @mpujayaprema

Ada kesan tersisa dari mengikuti perayaan hari ulang tahun ke-70 Republik Indonesia di Istana Negara, walau cuma lewat siaran televisi. Bukan soal pasukan pengibar bendera atau Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tak mengangkat tangan saat menghormati bendera. Apalagi soal Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak hadir, sementara Megawati hadir.

Yang berkesan adalah doa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Alinea pertama setelah pembacaan ayat-ayat suci, masih umum. Mengucap syukur dan mengagungkan kemahakuasaan Sang Pencipta, doa "formal" di setiap agama. Tapi alinea kedua menukik ke masalah pokok yang dihadapi bangsa ini. "Berikanlah kami kedewasaan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Mudahkanlah kami dalam bekerja dan menumbuhkan budaya kerja...." Itu cuplikannya.

Artinya, kehidupan politik kita diyakini belum dewasa. Partai politik dengan mudahnya bisa pecah hanya karena masalah sepele, berebut menjadi ketua umum. Bukan persoalan ideologis atau masalah program. Demokrasi kita masih coba-coba dan berpatokan pada kasus sesaat, bukan melihat ke depan. Dalam hal pemilihan kepala daerah, misalnya, calon independen dan persyaratan partai mengusung calon kepala daerah diperberat. Alasannya, calon menjadi tidak banyak sehingga masyarakat tidak bingung memilih. Tatkala kemudian calonnya justru tunggal, kehebohan terjadi. Bagaimana memilih kalau calonnya hanya satu?

"Mudahkanlah kami dalam bekerja dan menumbuhkan budaya kerja" adalah kritik khas setiap pelantun doa untuk menyatakan bahwa saat ini bekerja itu masih sulit, apalagi menumbuhkan budaya kerja. Orang bisa berkata (dan membaca): "Ayo kerja, kerja, dan kerja." Bagaimana petani bekerja kalau sawahnya kering? Musim lalu disalahkan, padahal sejak dulu April-Oktober adalah musim kemarau di Nusantara. Kalau saja irigasi mendapat perhatian pemerintah, mata air tidak mengering karena hutan yang dibabat. Air masih mengalir. Itu pun harus diprioritaskan untuk petani, bukan disalurkan ke hotel dan orang-orang kaya di kota. Orang kota itu harus dicarikan alternatif lain, misalnya, menyuling air laut. Ini sekadar contoh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sulit menumbuhkan budaya kerja saat kemewahan masih dipertontonkan, apalagi yang diperoleh dengan korupsi dan perbuatan terkutuk lain. Masyarakat tak lagi bodoh. Oke, disuruh kerja keras, tapi mereka melirik pejabat yang menyuruh itu. Apa mereka juga bekerja untuk rakyat? Masyarakat bertanya dalam diam, apa yang akan dikerjakan calon bupati itu setelah terpilih, kok berani membayar mahal ongkos politik yang begitu besar yang tak sebanding dengan gajinya selama lima tahun? Prasangka pun muncul, dan ini menggoyahkan budaya kerja yang sebenar-benarnya bekerja.

Alinea ketiga doa Menteri Agama adalah pernyataan yang umum, tapi menjadi beda jika disampaikan dalam upacara kenegaraan yang sakral. "...hindarkanlah bangsa dan negara kami dari marabahaya, fitnah antar-suku, agama, ras, dan antargolongan yang dapat memecah-belah kesatuan bangsa." Kita bisa merinding jika melihat kecenderungan di masyarakat yang masih mempermainkan "perbedaan" SARA dengan maksud memecah bangsa.

Tuhan tentu mendengar doa ini. Tapi, di atas segalanya, seharusnya kita sendiri-terutama para pemimpin-yang lebih dulu mendengarkannya dan mengamini, tidak dengan basa-basi. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?

12 Mei 2023

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?

Para mahasiswa pada aksi unjuk rasa Mei 1998 menyuarakan 6 tuntutan dalam reformasi. Apakah hari ini sudah selesai?


Kesepakatan dengan IMF Alot, Presiden Kais Saied Sebut Tunisia Bukan untuk Dijual

8 April 2023

Kais Saied, Presiden Tunisia. Sumber : Reuters
Kesepakatan dengan IMF Alot, Presiden Kais Saied Sebut Tunisia Bukan untuk Dijual

Presiden Saied menolak pemaksaan lebih jauh dari IMF karena bisa mengarah pada kemiskinan yang lebih lanjut di Tunisia.


Peru Terperosok ke Krisis Politik, Unjuk Rasa Berubah Jadi Kerusuhan

14 Desember 2022

Polisi menghadapi pengunjuk rasa yang memprotes untuk menuntut pembubaran Kongres dan mengadakan pemilihan demokratis daripada mengakui Dina Boluarte sebagai Presiden Peru, setelah penggulingan Presiden Peru Pedro Castillo, di Lima, Peru, 12 Desember 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda
Peru Terperosok ke Krisis Politik, Unjuk Rasa Berubah Jadi Kerusuhan

Setidaknya tujuh orang tewas dalam unjuk rasa di Peru akhir pekan lalu saat aksi protes berubah menjadi kerusuhan.


Krisis Politik di Myanmar Jadi Sorotan di Pertemuan AMM

5 Agustus 2021

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi  saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, Selasa, 3 Agustus 2021. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Jose Luis Magana/Pool via REUTERS
Krisis Politik di Myanmar Jadi Sorotan di Pertemuan AMM

Menteri Luar Negeri RI secara terbuka menyebut isu Myanmar menjadi masalah yang paling banyak di bahas di pertemuan AMM


Netanyahu Perkenalkan Kabinet Baru ke Parlemen Israel

18 Mei 2020

Benny Gantz dan Benjamin Netanyahu.[Times of Israel]
Netanyahu Perkenalkan Kabinet Baru ke Parlemen Israel

PM Netanyahu dan rival politik Benny Gantz membentuk koalisi pemerintahan baru bersatu untuk mengakhiri konflik politik berkepanjangan.


Krisis Turki, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia?

13 Agustus 2018

Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Turki. Gmfus.org
Krisis Turki, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia?

Risiko sistemik dikhawatirkan akan mengakibatkan krisis Turki mempengaruhi IHSG.


Perludem Sebut Anak Muda Masih Jadi Penonton Politik

25 Maret 2018

Ilustrasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertema unik. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Perludem Sebut Anak Muda Masih Jadi Penonton Politik

Perludem pun menilai sistem politik yang ada di Indonesia tak ramah bagi anak muda sehingga mereka sulit terjun di dunia politik.


Jokowi: 6 Bulan Terakhir Kita Buang-buang Energi Tidak Berguna

23 Mei 2017

Presiden Jokowi menyaksikan Latihan Gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) 2017 di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, 19 Mei 2017. Puspen TNI
Jokowi: 6 Bulan Terakhir Kita Buang-buang Energi Tidak Berguna

Presiden Jokowi mengatakan, 6-8 bulan ini, energi dihabiskan untuk banyak hal tidak berguna, saling hujat, berdebat, dan membuat suhu politik memanas.


SBY: Jika Hanya Pentingkan Stabilitas Politik, Hati-hati  

8 Februari 2017

Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY memberi salam seusai menyampaikan pidato politik pada Rapimnas dan Dies Natalies Partai Demokrat ke-15 di JCC, Jakarta, 7 Februari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
SBY: Jika Hanya Pentingkan Stabilitas Politik, Hati-hati  

SBY mengatakan pemerintah harus berhati-hati jika negara hanya menekankan aspek stabilitas politik.


Analis Politik: Situasi Memanas, Jokowi Harus Lakukan Ini  

2 Februari 2017

Presiden Jokowi memakai headset sambil mendengarkan pernyataan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan ASEAN Plus Jepang di Vientiane, Laos, 7 September 2016. AP/Bullit Marquez
Analis Politik: Situasi Memanas, Jokowi Harus Lakukan Ini  

Pertarungan Joko Widodo adalah kepada siapa saja yang berdiri di seberang kepentingan negara dan bangsa.