Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bongkar Jaringan Suap Reklamasi

Oleh

image-gnews
Iklan

Tertangkapnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Mohamad Sanusi, disusul penyerahan diri Direktur Utama PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, ke Komisi Pemberantasan Korupsi menguak kerja sama busuk antara legislator dan pengusaha dalam mengakali peraturan daerah. Melalui beberapa tangan, uang suap mengalir ke wakil Partai Gerindra dari kantong bos pengembang raksasa tersebut.

Penangkapan ini terjadi di tengah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ) serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Keduanya mengatur reklamasi di Teluk Jakarta. Agung Podomoro melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudra, memegang izin sebesar 161 hektare untuk Pulau G, satu di antara 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Pengesahan rancangan ini semula dijadwalkan pada 17 Maret 2016, tapi mendadak ditunda karena ada upaya memasukkan kepentingan pengembang dalam pasal mengenai besarnya retribusi. Sebelumnya, pemerintah dan Dewan setuju pengembang dikenai tambahan kontribusi sebesar 15 persen dari nilai jual obyek pajak dan luas lahan yang dijual.

Pungutan yang lumayan besar ini diambil karena biaya menguruk laut sekitar Rp 4-6 juta per meter persegi, separuh dari harga lahan di darat. Namun Komisi D, yang dipimpin Sanusi, dan Ketua Badan Legislasi Daerah Muhammad Taufik mengusulkan kontribusi itu dikorting menjadi minimal 5 persen. Pemerintah Jakarta dan fraksi di DPRD, seperti Golkar, menolak karena pemasukan daerah bisa berkurang dari semula Rp 48,8 triliun menjadi Rp 28,3 triliun.

Pasal karet ini sepintas terlihat mulia, karena memungkinkan pemerintah menarik retribusi mulai dari 5 persen sampai jumlah tak terhingga. Tapi ketentuan yang lentur ini biasanya menjadi mainan baru pejabat pemerintah dan pengusaha dalam mengatur besaran retribusi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Praktek persekongkolan begini tak boleh dibiarkan. Sangat berbahaya jika pengusaha bisa mengatur kebijakan publik. Mereka akan mencari keuntungan dari peraturan, yang sangat mungkin merugikan negara dan masyarakat.

KPK harus membongkar tuntas kejahatan luar biasa ini. Tertangkapnya Sanusi setelah menerima uang suap Rp 2 miliar harus menjadi awal pengungkapan kolusi antara anggota Dewan dan pengusaha. Tidak mungkin Sanusi bekerja sendirian mengubah pasal dalam peraturan daerah.

Komisi pembasmi korupsi juga perlu mengembangkan penyidikan ke pihak lain. Mereka termasuk legislator, pengusaha di luar grup Agung Podomoro, juga eksekutif. Tidak tertutup kemungkinan permainan ini juga melibatkan mereka. Apalagi kedua peraturan daerah ini tidak hanya menyangkut Pulau G, yang dikuasai Agung Podomoro.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Warga Palestina di Gaza Kritik Hamas karena Gagal Akhiri Perang dengan Israel

42 detik lalu

Pengungsi Palestina membawa jerigen berisi air di kamp pengungsi Jabalia, di Jalur Gaza utara, 8 Juni 2024. Warga Gaza berjuang melawan polusi dan kelangkaan air, di tengah konflik antara Israel dan Hamas. REUTERS/Mahmoud Issa
Warga Palestina di Gaza Kritik Hamas karena Gagal Akhiri Perang dengan Israel

Warga Gaza mengatakan perang Israel Hamas telah menghancurkan hidup mereka.


Ketum Golkar Siapkan Ridwan Kamil Untuk Lawan Siapapun di Pilkada

2 menit lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Ketum Golkar Siapkan Ridwan Kamil Untuk Lawan Siapapun di Pilkada

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Ridwan Kamil sudah disiapkan untuk bertarung untuk melawan siapapun di pilgub Jakarta.


Beri Kuliah ke Kader PDIP, Mahfud Md: Kita Sedang Kehilangan Arah Hukum

4 menit lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Beri Kuliah ke Kader PDIP, Mahfud Md: Kita Sedang Kehilangan Arah Hukum

Mahfud Md menyoroti kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia saat mengisi Sekolah Hukum PDIP.


Rapat Pengendalian Inflasi dengan Jokowi, Begini Laporan Perry Warjiyo

5 menit lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. TEMPO/Tony Hartawan
Rapat Pengendalian Inflasi dengan Jokowi, Begini Laporan Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melaporkan tiga hal saat rapat pengendalian inflasi dengan Presiden Jokowi.


DPO Kasus Ferienjob Enik Waldkonig Ditangkap di Italia, Ini Kata Kuasa Hukum

14 menit lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
DPO Kasus Ferienjob Enik Waldkonig Ditangkap di Italia, Ini Kata Kuasa Hukum

Interpol menangkap Enik Rutita alias Enik Waldkonig yang diduga merekrut ribuan mahasiswa Indonesia untuk ikut program magang ferienjob


Cegah Anak Diare, Dion Wiyoko Ajak Orang Tua Ikut Aksi Sanitasi di Sekolah

15 menit lalu

Dion Wiyoko dan anaknya/Instagram -@dionwiyoko
Cegah Anak Diare, Dion Wiyoko Ajak Orang Tua Ikut Aksi Sanitasi di Sekolah

Aktor dan Duta Generasi Bersih dan Sehat Dion Wiyoko mengajak orang tua untuk ikut aksi sanitasi lingkungan di sekolah


Idul Adha di Indonesia dan Arab Saudi Beda, Ini Penjelasan Muhammadiyah

16 menit lalu

Umat Muslim melaksanakan pawai takbiran keliling dalam rangka menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, Selasa, 9 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Idul Adha di Indonesia dan Arab Saudi Beda, Ini Penjelasan Muhammadiyah

Warga Muslim di Indonesia umumnya akan merayakan Idul Adha pada Senin, 17 Juni 2024, sehari lebih lambat dari di Arab Saudi.


Arab Saudi Uji Coba Taksi Terbang Tanpa Pilot untuk Layani Jemaah Haji

38 menit lalu

Taksi terbang EHang 216 lepas landas saat menjalani 'demo flight' di kawasan Klungkung, Bali, Jumat, 26 November 2021. EHang memanfaatkan jaringan internet dan dikendalikan dari darat. ANTARA/Fikri Yusuf
Arab Saudi Uji Coba Taksi Terbang Tanpa Pilot untuk Layani Jemaah Haji

Taksi terbang diuji coba Arab Saudi pada Rabu lalu. Siap melayani jemaah haji.


Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji di Makkah, DPR Minta Stok Obat Flu Ditambah

40 menit lalu

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, saat meninjau kondisi pemondokan jemaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, Senin 11 Juni 2024.
Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji di Makkah, DPR Minta Stok Obat Flu Ditambah

Tim Pengawas Haji DPR RI melakukan kunjungan ke beberapa pemondokan jemaah haji, termasuk pemondokan jemaah asal Provinsi Jawa Tengah.


Kronologi Muhammadiyah Tarik Dana dari Bank Syariah Indonesia dan Efeknya ke Saham BSI

50 menit lalu

PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI bakal ditinggalkan pemegang saham lama, sekaligus membuka pintu untuk pemodal baru tahun ini.
Kronologi Muhammadiyah Tarik Dana dari Bank Syariah Indonesia dan Efeknya ke Saham BSI

Setelah pengumuman resmi penarikan dana Muhammadiyah itu pada 5 Juni 2024, saham Bank Syariah Indonesia dengan kode BRIS mengalami penurunan.