Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah 'Staf Khusus' Ahok Dicekal

Oleh

image-gnews
Iklan

Pelarangan Sunny Tanuwidjaja pergi ke luar negeri harus dilihat sebagai proses hukum yang memang semestinya diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlalu dini dan gegabah menghubungkan pencekalannya dengan keterlibatan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam "skandal suap raperda DKI".

Sunny, yang dikenal publik sebagai "staf khusus" Basuki, dicegah ke luar negeri karena diduga terlibat suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tata Ruang Strategis Pantai Utara Jakarta. Selain Sunny, KPK mencegah Direktur Utama PT Agung Sedayu Group Richard Halim dan orang nomor satu grup usaha itu, Sugianto Kusuma alias Aguan. Sunny diduga berkomunikasi dengan Aguan untuk meloloskan pasal kontribusi tambahan 15 persen dalam raperda tersebut. Peraturan itu akan menjadi dasar pengembang mendirikan bangunan di pulau-pulau reklamasi. Rasuah ini terbongkar setelah KPK menangkap Ketua Komisi Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPRD DKI, Mohamad Sanusi, saat menerima suap dari PT Agung Podomoro Land pada akhir bulan lalu.

Raperda itu sebelumnya menjadi perdebatan sengit antara Basuki dan DPRD. Ahok menilai kewajiban pengembang menyisakan 40 persen lahan untuk ruang terbuka hijau serta 5 persen untuk fasilitas umum dan khusus terlalu ringan. Dia ingin pengembang ikut membangun fasilitas publik di daratan Jakarta dengan menyisihkan 15 persen dari keuntungan dari pulau-pulau baru itu.

Pengembang keberatan dan melobi DPRD, meminta para wakil rakyat menurunkannya menjadi 5 persen atau menghapusnya dari raperda. Dalam kaitan inilah Sunny diduga berkomunikasi dengan Aguan dan menjanjikan kontribusi tambahan yang tak diatur dalam peraturan daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ahok telah membantah menjanjikan sesuatu kepada pengembang. Dia juga membantah bahwa Sunny staf khususnya. Menurut Ahok, Sunny adalah mahasiswa doktoral yang tengah melakukan penelitian di DKI. Di sini, jika benar, kita menyesalkan penjelasan Ahok yang terlambat. Karena sebelumnya Sunny kerap terlihat "menempel" Ahok, semestinya sejak awal Ahok menegaskan kepada publik soal posisi Sunny itu.

Pencegahan Sunny oleh KPK memang merebakkan tudingan bahwa Ahok terlibat persekongkolan di balik proyek reklamasi. Para penyerang menyebutkan Sunny ditugasi Ahok untuk bernegosiasi dengan Agung Sedayu dan politikus DPRD. Serangan terhadap Ahok tambah gencar, mengingat kian panasnya suhu politik menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan. Perkara ini dimanfaatkan lawan-lawan politik Ahok dan mereka yang tak senang akan kebijakan Ahok untuk merontokkan kepercayaan publik terhadap orang nomor satu di DKI ini.

Karena itu, kita berharap KPK membongkar semua yang berkaitan dengan suap raperda itu. Siapa pun yang terlibat kasus ini mesti diajukan ke pengadilan. Kita juga berharap Ahok, sejauh memang tidak terlibat kasus ini, tetap tegas dan keras menolak KKN.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aktivitas Vulkanik Berkurang, Badan Geologi Turunkan Status Gunung Ibu Menjadi Siaga

8 menit lalu

Kolom abu vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas erupsi Gunung Ibu di Maluku Utara. PVMBG
Aktivitas Vulkanik Berkurang, Badan Geologi Turunkan Status Gunung Ibu Menjadi Siaga

Badan Geologi menurunkan status Gunung Ibu dari level awas menjadi siaga karena aktivitas vulkanik berkurang.


Pakar Sebut Obat TBC Tak Berbahaya buat Ibu Hamil

9 menit lalu

Ilustrasi Tuberkulosis atau TBC. Shutterstock
Pakar Sebut Obat TBC Tak Berbahaya buat Ibu Hamil

Pakar menyebut obat TBC yang digunakan ibu hamil sudah aman dengan bahaya lebih kecil sehingga tak berisiko ke janin.


Bruno Mars Konfirmasi Jadwal Konser di Jakarta September 2024

12 menit lalu

Bruno Mars. Foto: Instagram/@brunomars
Bruno Mars Konfirmasi Jadwal Konser di Jakarta September 2024

Penyanyi pop dan R&B Bruno Mars merilis jadwal konser di Jakarta pada September tahun ini, catat tanggalnya!


Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

13 menit lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

Pemerintah sepakat atur tata niaga kratom. Zulikifli Hasan akan terbitkan Permendag.


Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

22 menit lalu

Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

Kemendikbudristek mengumpulkan sejumlah elemen dari daerah dan lembaga untuk pengawasan PPDB 2024.


King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

27 menit lalu

Segera Beroperasi Di KEK Singhasari, Kampus Cabang King's College London Disiapkan Menjadi Klaster Pendidikan SDM Unggul. Dok Kemenko Perekonomian
King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

Kampus King's College London (KCL) akan beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Malang Jawa Timur, September mendatang


Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

34 menit lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

Bey Machmudin berharap agar obligasi daerah dipertimbangkan dengan matang agar tidak membebani anggaran pemerintah provinsi.


Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

37 menit lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Prabowo  menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

M Prabowo Subianto menerima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit. Selain itu Sri Mulyani hingga Puan Maharani pernah menerima pula.


Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

39 menit lalu

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini, bahkan, saat ini Tempo sudah menginjak usianya ke-50. Dok. TEMPO/Rully Kesuma
Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

Tepat 30 tahun lalu atau pada 21 Juni 1994, majalah Tempo bersama tabloid Detik dan majalah Editorial diberedel oleh pemerintah Orde Baru. Kilas balik perlawanan Tempo di pengadilan


Vladimir Putin Tahu Alasan Ukraina Minta Tentara Rusia Ditarik

40 menit lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin memberi isyarat di atas panggung dalam sebuah acara bersama Presiden Vietnam To Lam, yang dihadiri oleh Asosiasi Persahabatan Vietnam dan generasi alumni Vietnam yang belajar di Rusia di Hanoi Opera House di Hanoi pada 20 Juni 2024. MANAN VATSYAYANA/Pool via REUTERS
Vladimir Putin Tahu Alasan Ukraina Minta Tentara Rusia Ditarik

Vladimir Putin menyebut permintaan Ukraina agar tentara Rusia ditarik hanyalah rencana Kyev untuk tetap berkuasa.