Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putusan Janggal Praperadilan La Nyalla

Oleh

image-gnews
Iklan

Ketidakpastian hukum berpotensi terjadi jika putusan hakim Ferdinandus yang memenangkan gugatan praperadilan La Nyalla Mattalitti dibiarkan begitu saja. Putusan itu mengandung kejanggalan karena memasukkan pokok perkara yang menjadi kewenangan hakim pengadilan.

Dengan kata lain, langkah Ferdinandus itu sudah melampaui kewenangan hakim praperadilan. Selayaknya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memeriksa putusan tersebut dan mengambil tindakan setimpal.

Ferdinandus merupakan hakim tunggal dalam gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, di Pengadilan Negeri Surabaya. Gugatan diajukan setelah La Nyalla dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah kepada organisasi Kadin Jawa Timur, 16 Maret lalu. Gugatan itu diluncurkan dalam status dia sebagai buron di luar negeri. Ketua Umum PSSI ini kabur ke Malaysia, lalu Singapura, sebelum dicekal oleh Imigrasi.

Dugaan korupsi itu terjadi pada 2011-2014, ketika Kadin Jawa Timur mendapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 48 miliar. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menemukan transfer haram senilai Rp 5,3 miliar dari rekening Kadin di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya ke rekening pribadi La Nyalla. Uang itu ternyata digunakan membeli saham perdana Bank Jatim.

Dalam putusannya, Ferdinandus menyatakan bukti yang diajukan Kejaksaan tidak sah karena sudah digunakan untuk penuntutan dua pejabat Kadin Jawa Timur lainnya. Selain itu, hakim menyatakan tidak ada kerugian negara karena dana sudah dikembalikan sebelum putusan dibacakan. Kedua hal tersebut jelas merupakan pokok perkara yang tidak bisa disentuh hakim praperadilan. Yang berwenang menentukan absah-tidaknya barang bukti, juga ada atau tidak kerugian negara, adalah hakim pengadilan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aturan kewenangan hakim praperadilan tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di sana disebutkan, kewenangan yang dimiliki adalah memutus sah-tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian memperluas lingkup kewenangan itu mencakup sah-tidaknya penetapan tersangka. Sama sekali tidak disebutkan hakim bisa memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara.

Atas dasar itu, cukup kuat landasan bagi Komisi Yudisial memeriksa putusan janggal hakim Ferdinandus dan merumuskan rekomendasi untuk diserahkan ke MA, yang akan mengambil tindakan. Langkah ini diperlukan untuk kepastian hukum dalam perjuangan melawan korupsi.

Sudah menjadi "modus" bahwa jalur praperadilan digunakan para tersangka korupsi untuk lolos dari jerat hukum. Mereka yang berhasil menempuh jalur ini, antara lain, adalah Komjen Polisi Budi Gunawan dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Perlawanan semacam itu harus ditundukkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri ESDM Upayakan Gas Murah Setelah Temui Menteri PUPR

3 menit lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri ESDM Upayakan Gas Murah Setelah Temui Menteri PUPR

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengupayakan biaya energi murah, khususnya gas, setelah bertemu dengan Menteri PUPR Basuki


Ridwan Kamil: Peluang Menjelang Pilkada hingga Saran Pengamat Politik

5 menit lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ridwan Kamil: Peluang Menjelang Pilkada hingga Saran Pengamat Politik

Ridwan Kamil akan mendengarkan pertimbangan partai untuk memutuskan maju di Pilkada Jawa Barat (Jabar) atau Pilkada Jakarta


PAN Hormati Keputusan Golkar soal Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat

10 menit lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Hormati Keputusan Golkar soal Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan masih mempertimbangkan hasil survei untuk menentukan di mana Ridwan Kamil akan maju pilkada.


Perankan Lafran Pane di Film Lafran, Dimas Anggara Bangga dan Dapat Banyak Ilmu

16 menit lalu

Film Lafran. Facebook
Perankan Lafran Pane di Film Lafran, Dimas Anggara Bangga dan Dapat Banyak Ilmu

Dimas Anggara mengagumi sosok Lafran Pane yang menurutnya tangguh, sederhana, dan memiliki visi misi luar biasa.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

16 menit lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.


Kelakar Didik Rachbini: Kalau Tak Ada Tanda Tangan Saya, Anies Baswedan Mungkin Nasibnya Beda

24 menit lalu

Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
Kelakar Didik Rachbini: Kalau Tak Ada Tanda Tangan Saya, Anies Baswedan Mungkin Nasibnya Beda

Didik Rachbini mengaku pernah memberikan persetujuan untuk mengangkat Anies Baswedan sebagai Rektor Paramadina.


Timnas U-16 Indonesia vs Singapura di Grup A Piala AFF U-16 2024 Jumat, Nova Arianto Masih Buta Kekuatan Lawan

28 menit lalu

Pelatih Timnas U-16, Nova Arianto (tiga dari kiri) memberikan penjelasan tentang persiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi laga perdana Piala AFF U-16 2024 yang akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah dalam konferensi pers, Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Timnas U-16 Indonesia vs Singapura di Grup A Piala AFF U-16 2024 Jumat, Nova Arianto Masih Buta Kekuatan Lawan

Jadwal laga Timnas U-16 Indonesia vs Singapura di pertandingan pertama Grup A Piala AFF U-16 2024 pada Jumat mulai 19.30 WIB.


Batik Air Tambah Frekuensi Penerbangan Rute Ambon - Makassar

28 menit lalu

Batik Air. Dok. Bandara Juanda
Batik Air Tambah Frekuensi Penerbangan Rute Ambon - Makassar

Maskapai Batik Air menambah frekuensi penerbangan rute Ambon - Makassar untuk meningkatkan konektivitas udara dan pelayanan ke masyarakat di Maluku.


Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

30 menit lalu

Suasana Jalan Jati Baru yang terlihat lengang dan sepi dari lapak para pedagang pada H+3 Lebaran, 18 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli atau perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.


Ancaman Perubahan Iklim, Ratusan Jemaah Haji Meninggal akibat Cuaca Panas

32 menit lalu

Suasana jamaah haji berjalan kaki di Mina, Makkah, Arab Saudi, Senin 17 Juni 2024. PPIH Arab Saudi mengimbau jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi agar membadalkan lontar jamrahnya guna menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ancaman Perubahan Iklim, Ratusan Jemaah Haji Meninggal akibat Cuaca Panas

Sedikitnya 562 jemaah haji telah meninggal selama ibadah, berdasarkan pernyataan kementerian luar negeri dan sumber-sumber.