Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bau Tak Sedap Seputar Nurhadi

Oleh

image-gnews
Iklan

Kekayaan dan gaya hidup Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, memang mencurigakan. Sebagai pegawai eselon I, gaji pokoknya hanya Rp 18 juta per bulan. Tapi kekayaan yang ia miliki hampir Rp 33,5 miliar, menurut data yang ia tulis dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada November 2012. Dia punya empat mobil mewah seharga total Rp 4 miliar, tanah dan bangunan di berbagai kota senilai mencapai Rp 7,3 miliar.

Dari mana semua harta itu datang? Menurut Nurhadi, itu semua karena usaha sarang walet yang ia rintis sejak 1981. Seberapa besar penghasilan dari bisnis ini? Nah, inilah yang justru tidak ia cantumkan dalam laporan tersebut. KPK sudah meminta Nurhadi melengkapi laporan tersebut, tapi sampai kini dia tak pernah memenuhinya. Tidak membuka diri kepada masyarakat, Nurhadi melanggar prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan.

Orang-orang di Mahkamah enggan mengusut lebih jauh. Nurhadi, misalnya, tiba-tiba merombak ruang kantornya dengan biaya sendiri plus membeli meja seharga Rp 1 miliar. Hakim Agung Gayus Lumbuun pernah menyinggung soal itu, tapi sindiran tersebut berlalu seperti angin. Yang juga menghebohkan adalah, ketika menikahkan putrinya di Hotel Mulia Senayan, Nurhadi menghadiahi 2.500 tamunya dengan iPod seharga Rp 700 ribu per buah, sehingga sebagian hakim agung dan pejabat publik mengembalikannya karena dianggap gratifi kasi.

Bau tak sedap itu makin kentara saat nama Nurhadi disebut-sebut ketika KPK menangkap Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus MA, Nadri Tristianto Sutrisna, yang sedang menerima suap dari Direktur PT Citra Gading Asritama, Ichsan Suadi. Suap itu untuk penundaan salinan putusan kasasi kasus Citra Gading. KPK sempat memeriksa Nurhadi tapi kemudian melepasnya.

Nama Nurhadi lagi-lagi disebut ketika Rabu pekan lalu KPK menangkap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, saat Edy menerima suap dari Dody Arianto Supeno, pengusaha yang menjadi perantara suap untuk peninjauan kembali perkara perdata PT Paramount Land.

Kali ini KPK harus betul-betul serius menggali kasus ini, terutama ihwal hubungannya dengan Nurhadi dan, bisa jadi, dengan pejabat MA dan kejaksaan lainnya. Meskipun MA telah melakukan penyelidikan internal dan menyimpulkan Nurhadi tak melanggar etik, KPK harus tetap menelisik lebih jauh kemungkinan pelanggaran yang dilakukan Nurhadi.

MA tak perlu mati-matian membela anggota korpsnya. Dua kasus yang berhubungan dengan Nurhadi di atas menunjukkan ada yang tak beres dalam lembaganya. MA justru harus mendukung upaya KPK membersihkan lembaganya dari para pencoleng. Bila para pencoleng ini dibiarkan berkeliaran, mereka akan menggerogoti MA sehingga lembaga kehakiman ini akan makin bobrok.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Spesifikasi Utama iQOO 13 Terungkap, Ini Detailnya

46 detik lalu

Robiat Fahlevie, Social Media & Community Manager dan Praditya Andika, Senior Product Manager iQOO Indonesia memperlihatkan 2 varian warna dari iQOO 11 5G. Ini adalah ponsel iQOO pertama yang akan hadir di Indonesia. Foto: Maria Fransisca Lahur
Spesifikasi Utama iQOO 13 Terungkap, Ini Detailnya

Ponsel iQOO 13 akan dibekali bingkai tengah berbahan metal serta kaca di bagian depan dan belakang.


8 Rumah Dekat Mall Season City Ludes Dilahap Api, Diduga karena Suami Bakar Baju Istri

2 menit lalu

Puing-puing rumah dekat Mall Season City, Jakarta, yang terbakar pada Rabu malam, 19 Juni 2024. Para warga tampak mencari harta bendanya di bawah reruntuhan bangunan. TEMPO/Amelia Rahima Sari
8 Rumah Dekat Mall Season City Ludes Dilahap Api, Diduga karena Suami Bakar Baju Istri

8 rumah di dekat Mall Season City ludes dilahap api pada Rabu malam. Warga menduga kebakaran dipicu seorang suami yang membakar baju istrinya.


Rapor Pemain Timnas Jerman saat Kalahkan Hungaria di Euro 2024: Toni Kroos, Gundogan, hingga Musiala

5 menit lalu

Pemain Jerman Ilkay Gundogan mencetak gol ke gawang Hungaria dalam pertandingan Grup A Euro 2024 di Stuttgart Arena, Stuttgart, 19 Juni 2024. REUTERS/Heiko Becker
Rapor Pemain Timnas Jerman saat Kalahkan Hungaria di Euro 2024: Toni Kroos, Gundogan, hingga Musiala

Timnas Jerman lolos ke babak 16 besar Euro 2024 setelah mengalahkan Hungaria 2-0. Simak rapor para pemainnya dalam laga tersebut.


Bandara Kualanamu Internasional Bisa Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sumut

5 menit lalu

Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.
Bandara Kualanamu Internasional Bisa Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sumut

Pengamat menilai ada manfaat ekonomi yang dihasilkan dari Bandara Kualanamu Internasional atau KNIA walau belum bisa bantu genjot pertumbuhan ekonomi


Anak Buah Syahrul Yasin Limpo Beda Kesaksian Soal Sumber Pembayaran Fee Febri Diansyah dkk

8 menit lalu

Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Anak Buah Syahrul Yasin Limpo Beda Kesaksian Soal Sumber Pembayaran Fee Febri Diansyah dkk

Dalam kesaksiannya, Kasdi Subagyono mengatakan tidak tahu-menahu sumber uang untuk sisa pembayaran Febri Diansyah dkk.


Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

15 menit lalu

Refleksi tampilan gawai saat warga saat melihat iklan judi online di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sebanyak 2,1 juta situs web untuk memberantas perjudian dalam jaringan atau online di Indonesia. ANTARA /Aprillio Akbar
Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pelaku judi online tidak akan mendapat Bansos. Satgas akan terus kejar bandar judi.


Politikus Golkar Bilang Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Partainya untuk Diusung di Pilgub Jateng

19 menit lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi. mitrapolri.com
Politikus Golkar Bilang Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Partainya untuk Diusung di Pilgub Jateng

Menurut Doli, dari dua bakal calon yang muncul di Golkar, kecondongan tetap mengarah ke Ahmad Luthfi.


Golkar Lebih Condong Dukung Ridwan Kamil Maju Cagub Jawa Barat Ketimbang Jakarta

21 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Golkar Lebih Condong Dukung Ridwan Kamil Maju Cagub Jawa Barat Ketimbang Jakarta

Partai Golkar mengaku lebih condong mendukung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat dibandingkan DKI Jakarta.


Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

26 menit lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk satuan tugas pemberantasan judi online


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

31 menit lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.