Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Teguran Katebelece Ketua

Oleh

image-gnews
Iklan

Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi semestinya menuntut standar etika paling tinggi. Karena itu, putusan Dewan Etik yang hanya memberikan sanksi teguran lisan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang mengeluarkan "surat sakti" sangatlah ironis.

Pembentukan Dewan Etik pun lebih terkesan hanya basa-basi. Padahal pelanggaran yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi sedemikian telanjang. Arief mengirim surat tertulis menggunakan kop surat Ketua Mahkamah Konstitusi, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono.

Arief menggunakan simbol Mahkamah Konstitusi untuk "masalah keluarga" pada Januari lalu. Ia meminta Widyo memberikan perlakuan khusus kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Muhammad Zainur Rochman. Sang Ketua menyebutkan bahwa Zainur adalah salah satu kerabatnya.

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi merespons gugatan publik tentang katebelece itu. Dipimpin mantan hakim konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Dewan Etik beranggotakan Hatta Mustafa dan Muchammad Zaidun. Ternyata mereka tidak menganggap katebelece itu sebagai pelanggaran etik yang serius.

Benar bahwa Jaksa Agung Muda Widyo mengklaim tidak menerima surat sakti itu. Namun tidak berarti penerbitan katebelece itu bukan sebuah pelanggaran. Permintaan yang tak ada hubungannya dengan urusan pekerjaan dari pejabat selevel Ketua Mahkamah Konstitusi sangat tidak patut.

Permintaan sekecil apa pun bisa masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan. Reformasi telah menabalkan nepotisme sebagai praktek gelap utama pada masa lalu yang harus dihapuskan, bersama korupsi dan kolusi. Ironis karena hal itu justru masih dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi, lembaga yang merupakan produk reformasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ironis pula karena Dewan Etik bentukan Mahkamah Konstitusi tidak menganggap hal itu sebagai persoalan berat. Mereka menyatakan Arief hanya melanggar asas kepantasan dan kesopanan. Walhasil, sanksi untuk pelanggaran ini cukuplah teguran lisan.

Sebelum menduduki jabatannya, Ketua Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan sumpah untuk, antara lain "menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya". Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan, "nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat".

Pemberian katebelece oleh Arief termasuk pelanggaran undang-undang ini. Permintaan perlakuan khusus ini pun bisa dikategorikan perbuatan tercela, yang diatur Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dewan Etik semestinya mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan guna menangani masalah ini.

Kita perlu bersikap keras terhadap nepotisme yang ikut menggerus praktek bernegara pada masa lalu. Apalagi jika hal itu dilakukan pejabat selevel Ketua Mahkamah Konstitusi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Belum Banyak Warga Finlandia yang Mengenal Indonesia, Duta Besar Silvy Promosi Budaya

1 menit lalu

Duta Besar Indonesia untuk Finlandia dan Estonia, Ratu Silvy Gayatri, membuka acara Indonesian and Finland Festival (IFF) 2024 di Lasipalatsian Aukio, Helsinki, pada 15-16 Juni 2024. sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri RI
Belum Banyak Warga Finlandia yang Mengenal Indonesia, Duta Besar Silvy Promosi Budaya

Indonesian and Finland Festival (IFF) 2024 diharapkan bisa membuat warga Finlandia lebih mengenai Indonesia.


Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara dalam Perkara Korupsi LNG Pertamina

2 menit lalu

Eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Defara
Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara dalam Perkara Korupsi LNG Pertamina

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan dinyatakan terbukti melakukan korupsi pengadaan LNG


Tiga Juta Hektar Lahan Pesisir Indonesia Potensial Dijadikan Tambak Udang

4 menit lalu

Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah. (ANTARA/HO-Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Tiga Juta Hektar Lahan Pesisir Indonesia Potensial Dijadikan Tambak Udang

Tiga juta hektar wilayah pesisir di Indonesia potensial untuk dibuka jadi tambak udang.


Kepala UNRWA Serukan Perlawanan terhadap Upaya Pembubaran Badan Tersebut

10 menit lalu

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini. REUTERS/Mohamed Azakir
Kepala UNRWA Serukan Perlawanan terhadap Upaya Pembubaran Badan Tersebut

Kepala UNRWA menyerukan kepada para mitra untuk melawan upaya-upaya Israel untuk membubarkan badan tersebut.


Promo Liburan Sekolah, Ancol Taman Impian Hadirkan Ragam Mainan dan Hadiah

12 menit lalu

Pengunjung bermain wahana Baling-Baling saat mengunjungi Dufan Night di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Promo Liburan Sekolah, Ancol Taman Impian Hadirkan Ragam Mainan dan Hadiah

Ancol Taman Impian turut memeriahkan rangkaian acara spesial liburan sekolah yang akan berlangsung pada periode 22 Juni - 7 Juli 2024.


Ayah Dibunuh Putrinya di Duren Sawit: Korban Ditusuk Dua Kali

18 menit lalu

Barang bukti yang diamankan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus anak (KS, 17 tahun) bunuh ayah kandung (S, 55 tahun) di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejumlah barang bukti diamankan di TKP, toko perabot milik korban. Dok. Istimewa
Ayah Dibunuh Putrinya di Duren Sawit: Korban Ditusuk Dua Kali

S, 55 tahun, tewas dibunuh putri kandungnya, KS, 17 tahun, dengan cara ditusuk sebanyak dua kali menggunakan pisau dapur.


Susunan Pemain Timnas U-16 Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024, Pemain Diaspora Lucas Lee Jadi Starter

22 menit lalu

Timnas U-16 Indonesia melakukan latihan di Stadion Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Minggu malam, 23 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Susunan Pemain Timnas U-16 Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024, Pemain Diaspora Lucas Lee Jadi Starter

Pelatih Nova Arianto melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain utama Timnas U-16 Indonesia vs Filipina.


PDIP Dukung Rieke Diah Pitaloka dan Ono Suryono Maju di Pilkada Jabar 2024, Dampingi Ridwan Kamil?

22 menit lalu

Artis Rieke Diah Pitaloka berpose sebelum mengikuti pelantikan DPR  periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Rieke tampil berkebaya kutu baru merah berbahan beludru dengan nuansa sangria. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Dukung Rieke Diah Pitaloka dan Ono Suryono Maju di Pilkada Jabar 2024, Dampingi Ridwan Kamil?

Rieke Diah Pitaloka dan Ono Suryono masuk dalam bursa nama PDIP untuk diusung di Pilgub Jabar 2024


Cegah Judi Online di Internal TNI AD dan Masyarakat, KASAD Lakukan Ini

23 menit lalu

Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, memberi keterangan kepada awak media usai upacara pemakaman Doni Monardo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata,Jakarta Selatan, Senin 4 Desember 2023/TEMPO: Advist Khoirunikmah
Cegah Judi Online di Internal TNI AD dan Masyarakat, KASAD Lakukan Ini

KASAD yakin pemberantasan judi online hanya dapat berhasil jika ada partisipasi aktif masyarakat.


LPSK Ungkap 3 Kategori Saksi dan Korban Paling Banyak Minta Perlindungan

28 menit lalu

Tujuh anggota LPSK memberikan keterangan usai mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga.
LPSK Ungkap 3 Kategori Saksi dan Korban Paling Banyak Minta Perlindungan

LPSK menerima 7.654 permohonan perlindungan sepanjang 2023.