Partai Golkar tampaknya tak pernah surut memperjuangkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada bekas presiden Soeharto. Dalam penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Rabu lalu, usul itu menjadi keputusan dan pekerjaan rumah bagi Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Setya Novanto. Sejatinya, kontroversi gelar pahlawan nasional untuk Presiden RI kedua itu bukan sekali ini terjadi.
Setelah Soeharto meninggal dunia pada Januari 2008, sejumlah politikus dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar ramai-ramai mengajukan penguasa Orde Baru itu sebagai pahlawan nasional. Usul tersebut membumbui euforia pemberitaan tentang berpulangnya "Bapak Pembangunan" itu dengan segala jasa-jasanya.
Masyarakat terbelah dalam pro dan kontra. Beberapa politikus dan sejarawan balik mempertanyakan iktikad pengusulan itu sebagai politik balas budi bagi Keluarga Cendana yang masih memegang peranan ekonomi dan politik. Putri Soeharto, Siti Hediati, misalnya, kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar. Adapun putra bungsu Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, kerap didengungkan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, bahkan bakal calon presiden pada Pemilu 2019. Tommy ikut hadir pada Munaslub Golkar di Bali.
Terlepas dari semua itu, faktanya, ada banyak persoalan yang harus dijernihkan sebelum menyematkan gelar pahlawan nasional buat Soeharto. Dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965, Soeharto memang menemukan korban para jenderal yang dibantai di Lubang Buaya. Tapi ada kesan Soeharto membiarkan pembantaian tersebut terjadi. Padahal saat itu dia menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat yang bertanggung jawab atas keselamatan pemerintahan dan presiden. Pasca-Gerakan 30 September 1965, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia. Semuanya tanpa proses peradilan, justru di saat Soeharto menjadi presiden.
Persoalan besar juga muncul atas kebijakan pemerintah Orde Baru yang berpihak kepada kolega dan keluarga Soeharto. Ibu Negara Siti Hartinah alias Ibu Tien mendapat gelar pahlawan pada 1996, tanpa ada yang berani mempertanyakan kepantasannya. Belum lagi kasus korupsi yang membelit keuangan negara yang tak pernah tuntas diusut.
Memberi gelar pahlawan kepada Soeharto rasanya belum menjadi prioritas. Yang lebih penting adalah meluruskan sejarah dan memberi kepastian hukum atas semua sangkaan yang dilakukan Soeharto dan kroninya. Apalagi Kementerian Sosial sudah mempunyai prosedur ihwal pengajuan seseorang menjadi pahlawan, serta ada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Biarkan dewan itu yang akan menimbang kelayakannya tanpa perlu didesak. Pahlawan tentu tidak boleh ternoda oleh perbuatan yang membuat cacat perjuangannya.
