Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bukan Prioritas Soeharto Pahlawan

Oleh

image-gnews
Iklan

Partai Golkar tampaknya tak pernah surut memperjuangkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada bekas presiden Soeharto. Dalam penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Rabu lalu, usul itu menjadi keputusan dan pekerjaan rumah bagi Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Setya Novanto. Sejatinya, kontroversi gelar pahlawan nasional untuk Presiden RI kedua itu bukan sekali ini terjadi.

Setelah Soeharto meninggal dunia pada Januari 2008, sejumlah politikus dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar ramai-ramai mengajukan penguasa Orde Baru itu sebagai pahlawan nasional. Usul tersebut membumbui euforia pemberitaan tentang berpulangnya "Bapak Pembangunan" itu dengan segala jasa-jasanya.

Masyarakat terbelah dalam pro dan kontra. Beberapa politikus dan sejarawan balik mempertanyakan iktikad pengusulan itu sebagai politik balas budi bagi Keluarga Cendana yang masih memegang peranan ekonomi dan politik. Putri Soeharto, Siti Hediati, misalnya, kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar. Adapun putra bungsu Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, kerap didengungkan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, bahkan bakal calon presiden pada Pemilu 2019. Tommy ikut hadir pada Munaslub Golkar di Bali.

Terlepas dari semua itu, faktanya, ada banyak persoalan yang harus dijernihkan sebelum menyematkan gelar pahlawan nasional buat Soeharto. Dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965, Soeharto memang menemukan korban para jenderal yang dibantai di Lubang Buaya. Tapi ada kesan Soeharto membiarkan pembantaian tersebut terjadi. Padahal saat itu dia menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat yang bertanggung jawab atas keselamatan pemerintahan dan presiden. Pasca-Gerakan 30 September 1965, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia. Semuanya tanpa proses peradilan, justru di saat Soeharto menjadi presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Persoalan besar juga muncul atas kebijakan pemerintah Orde Baru yang berpihak kepada kolega dan keluarga Soeharto. Ibu Negara Siti Hartinah alias Ibu Tien mendapat gelar pahlawan pada 1996, tanpa ada yang berani mempertanyakan kepantasannya. Belum lagi kasus korupsi yang membelit keuangan negara yang tak pernah tuntas diusut.

Memberi gelar pahlawan kepada Soeharto rasanya belum menjadi prioritas. Yang lebih penting adalah meluruskan sejarah dan memberi kepastian hukum atas semua sangkaan yang dilakukan Soeharto dan kroninya. Apalagi Kementerian Sosial sudah mempunyai prosedur ihwal pengajuan seseorang menjadi pahlawan, serta ada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Biarkan dewan itu yang akan menimbang kelayakannya tanpa perlu didesak. Pahlawan tentu tidak boleh ternoda oleh perbuatan yang membuat cacat perjuangannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Deretan Jalan di Belanda dengan Nama Indonesia, Ada Munirpad, Kartinistraat, hingga Balistraat

1 menit lalu

Munirpad. Google Maps
Deretan Jalan di Belanda dengan Nama Indonesia, Ada Munirpad, Kartinistraat, hingga Balistraat

Tidak sedikit nama jalan di Belanda yang menggunakan nuansa Indonesia, baik dari tokoh maupun pulau. Lantas, apa saja nama jalan di Belanda yang bernuansa Indonesia?


Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Citra Lembaganya Membaik Usai Pemilu 2024

6 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Citra Lembaganya Membaik Usai Pemilu 2024

KPU mengklaim lembaganya memperoleh citra yang membaik berdasarkan survei Litbang Kompas.


Cuaca Jabodetabek Hari Ini, BMKG Prediksi Suhu Harian Maksimal Kota Bogor Bisa Lampaui Jakarta Utara

8 menit lalu

Ilustrasi Ramalan Cuaca. fishershypnosis.com
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, BMKG Prediksi Suhu Harian Maksimal Kota Bogor Bisa Lampaui Jakarta Utara

Secara umum untuk wilayah Indonesia, BMKG membuat daftar yang semakin pendek untuk wilayah provinsi yang berpotensi hujan.


Promo HokBen, Yoshinoya, dan Pepper Lunch Akhir Juni 2024: Beli 2 Gratis 1

8 menit lalu

Suasana di dalam gerai Hokben, Buaran Plaza, Klender, Jakarta Timur pada hari pertama promo ultah, 17 April 2018. Hampir semua meja penuh terisi oleh para pengunjung yang membawa anaknya pada siang hari ini. TEMPO/Rr. Ariyani
Promo HokBen, Yoshinoya, dan Pepper Lunch Akhir Juni 2024: Beli 2 Gratis 1

Tiga jaringan restoran, HokBen, Yoshinoya Indonesia, dan Pepper Lunch Indonesia menawarkan promo di akhir bulan. Simak detailnya berikut ini.


Sandiaga Uno Sebut Sumsel Jadi Penguat Peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Pariwisata

14 menit lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno diwawancarai awak media di sela World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin  20 Mei 2024. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Sandiaga Uno Sebut Sumsel Jadi Penguat Peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Pariwisata

Sandiaga Uno Sebut Sumsel jadi Penguat Peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Pariwisata


Cara Lapor Kecurangan PPDB 2024 ke Kemendikbud dan KPK

15 menit lalu

Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cara Lapor Kecurangan PPDB 2024 ke Kemendikbud dan KPK

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) memberi informasi bagaimana cara melaporkan praktik kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.


Astra Financial Kelola Aset di Kuartal I 2024 Senilai Rp192,6 Triliun

23 menit lalu

Astra Financial terpilih menjadi Official Financial Partner dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024. (Dok Seven)
Astra Financial Kelola Aset di Kuartal I 2024 Senilai Rp192,6 Triliun

Astra Financial disebut masih memimpin market pembiayaan.


63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

24 menit lalu

Karena sudah 25 tahun tak menyerut kayu, Jokowi meminta petunjuk kepada salah satu tukang bagaimana cara menyerut kayu yang benar. Tempo/Ratih Purnama
63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

Jokowi berusia 63 tahun pada 21 Juni 2024. Ini perjalanannya dari pengusaha mebel jadi Presiden 2 periode.


Travis Scott Dicokok Polisi di Miami akibat Mabuk dan Membuat Keributan, Ini Kronologinya

25 menit lalu

Travis Scott. Foto: Instagram/@travisscott
Travis Scott Dicokok Polisi di Miami akibat Mabuk dan Membuat Keributan, Ini Kronologinya

Rapper, Travis Scott kembali berurusan dengan polisi, kini ia ditangkap di Miami. Simak artikel ini untuk mengetahui kronologi kejadiannya!


Kementerian Luar Negeri Cina Tak Mau Ikut Campur Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif Rusia-Korut

26 menit lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersulang saat menghadiri resepsi kenegaraan di Pyongyang, Korea Utara 19 Juni 2024. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS
Kementerian Luar Negeri Cina Tak Mau Ikut Campur Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif Rusia-Korut

Kementerian Luar Negeri Cina tak mau komentari Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif antara Rusia dan Korea Utara