Mitigasi Bencana Sinabung

Tewasnya tujuh orang akibat awan panas Gunung Sinabung sungguh bikin masygul. Bagaimana kita semua tak sangat berduka, mereka menjadi korban bencana yang sebetulnya bisa dihindari. Gunung yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ini telah aktif lagi sejak enam tahun silam setelah tidur panjang 400 tahun.

Sejak aktif kembali, Sinabung kerap bergemuruh, dari semburan awan panas dan abu hingga lontaran batu. Erupsi Sinabung paling memilukan terjadi pada Januari 2014, yang menewaskan 14 orang. Artinya, sejak saat itu pula sejumlah kegiatan mitigasi bencana telah dilakukan. Kalau saja mitigasi bencana Sinabung ditaati, bisa jadi korban jiwa pada Ahad pagi kemarin dapat dihindari.

Presiden Joko Widodo pun telah berkunjung ke Sinabung pada September tahun lalu. Ia juga telah menandatangani Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung. Satuan ini dimandati untuk merelokasi 370 keluarga penduduk dari kawasan bahaya dalam radius hingga 5 kilometer dari puncak.

Relokasi dengan membangun hunian tetap di wilayah aman itu sebenarnya ditargetkan rampung pada akhir tahun lalu. Sebagai pelaksana, Presiden menugasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo. Ternyata belum seluruh penduduk di zona bahaya dipindahkan ke tempat aman. Tujuh korban meninggal itu tinggal di zona merah.

Ada kegagalan pemerintah dalam meyakinkan penduduk di area bahaya agar berpindah lokasi tinggal ke daerah aman, yang sebenarnya telah disiapkan. Berdasarkan pendataan terakhir dari pemerintah, masih ada 25 keluarga yang berumah di wilayah larangan.

Bencana alam kadang sulit ditakar dan diperkirakan tibanya. Cara termudah untuk mengantisipasinya adalah menghindar. Penduduk yang telah turun-temurun tinggal di situ masih berpikir pentingnya ikatan dengan daerahnya. Apalagi ladang tempat mereka menggantungkan hidup berada di situ juga. Dengan belasungkawa yang dalam terhadap korban, serangkaian upaya mengurangi risiko serta penyadaran menghadapi bencana alam di hari-hari mendatang semestinya dilakukan lebih ketat dan tegas.

Pemerintah semestinya melakukan upaya persuasif agar mereka yang masih bertahan di zona bahaya berpindah tempat. Jika ternyata mereka tetap tidak bisa diyakinkan, pemerintah berhak merelokasi paksa demi melindungi hak hidup warga negara. Pemerintah juga harus tegas menerapkan standar penyelamatan yang diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Instruksi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei kepada Pemerintah Kabupaten Karo agar mengosongkan zona merah, tak bisa ditawar lagi, harus cepat dilakukan. Pemerintah Karo harus tegas kepada mereka yang bertahan di kawasan bahaya dan memindahkannya ke tempat yang aman dari ancaman bencana alam Sinabung.