Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Solusi untuk Tenaga Honorer

Oleh

image-gnews
Iklan

Inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara layak disokong. Aturan itu patut disempurnakan karena selama ini tak memberi kejelasan soal nasib tenaga honorer kategori 2 yang, meski sudah berpuluh tahun bekerja, tak kunjung mendapat status pegawai negeri.

Pegawai honorer kategori 2 merupakan tenaga honorer di pemerintahan yang upahnya bukan bersumber dari anggaran negara ataupun daerah untuk pos belanja pegawai, melainkan dari pos lain-lain, seperti honor proyek tertentu. Saat ini, di seluruh Indonesia, jumlah pegawai honorer kategori 2 mencapai 473 ribu orang.

Pada 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri secara bertahap. Para tenaga honorer itu lantas dites untuk ikut menjadi calon pegawai negeri. Sebagian tidak lolos tes. Tapi ada juga yang memang tak memenuhi syarat, antara lain karena umur yang lebih dari 35 tahun. Mereka itulah yang dikategorikan sebagai tenaga honorer kategori 2. Jumlah pegawai ini terus bertambah hingga mendekati setengah juta.

Pemerintah mengaku menghadapi situasi serba sulit. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan pengangkatan tak bisa dilakukan serta-merta lantaran banyak aturan yang mesti dipertimbangkan. Di antaranya UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menetapkan batas usia maksimal pegawai honorer yang diangkat adalah 35 tahun.

Sebagian besar pegawai honorer yang bekerja sebagai pengajar pun tak mengantongi ijazah sarjana, atau minimal D4, sebagaimana disyaratkan undang-undang tentang guru dan dosen.

Kondisi tersebut diperparah oleh keengganan pejabat pembina kepegawaian menyetor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas tenaga honorer kategori 2 yang pernah mereka pekerjakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tanpa payung hukum yang jelas, Menteri PAN Yuddy Chrisnandi mengaku kesulitan memperjuangkan tuntutan para pegawai honorer. Selain itu, anggaran negara tak tersedia untuk menggaji mereka sebagai pegawai berstatus tetap. Kekecewaan atas kondisi itulah yang memicu demonstrasi besar-besaran pada 10 Februari lalu.

Kebuntuan soal aturan dan anggaran inilah yang mesti diterobos DPR lewat revisi UU Aparatur Sipil Negara. Fokus revisi itu adalah mengubah mekanisme pengangkatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan distribusi pegawai honorer setelah diangkat ke beberapa daerah.

Mempertimbangkan nasib tenaga honorer, revisi undang-undang patut didukung. Meski demikian, DPR tak boleh mengabaikan faktor kebutuhan pemerintah terhadap pegawai negeri. Pengenduran keran seleksi hendaknya diikuti perbaikan kualitas pegawai negeri. Mereka wajib disertakan dalam pelbagai program pendidikan dan pelatihan agar setelah diangkat tidak sekadar menjadi beban negara.

Investigasi Tempo pada April 2014 pernah menemukan adanya pegawai honorer yang main curang. Alih-alih mengikuti proses seleksi sesuai dengan aturan, mereka malah menyogok aparat agar diterima dalam proses seleksi. Praktek semacam ini harus dapat dieliminasi dalam undang-undang baru.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDN Diretas, ELSAM: Pemerintah Gagal Lindungi Data Pribadi, Wajib Sampaikan Informasi yang Diretas

3 menit lalu

Dari kiri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangarepan, Direktur _Network dan IT Solution_ Telkom Sigma Herlan Wijanarko (kemeja biru), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (batik) melakukan konferensi pers pembobolan Pusat Data Sementara di Surabaya yang berimbas ke 210 instansi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
PDN Diretas, ELSAM: Pemerintah Gagal Lindungi Data Pribadi, Wajib Sampaikan Informasi yang Diretas

Kominfo didesak memberikan pemberitahuan kepada publik bahwa ada kegagalan pelindungan data pribadi imbas peretasan PDN


Pria di Madura Meninggal di Atas Panggung Orkes Dangdut

12 menit lalu

Ilustrasi tewas atau jenazah atau jasad. shutterstock.com
Pria di Madura Meninggal di Atas Panggung Orkes Dangdut

Seorang pria di Madura meninggal saat hendak menyawer biduan orkes Dangdut. Almarhum diduga memiliki riwayat penyakit jantung


Film yang Dibintangi Jang Ki Yong, Aktor Korea yang akan Fan Meeting Asia

19 menit lalu

Jang Ki Yong dalam drama The Atypical Family. Dok. JTBC
Film yang Dibintangi Jang Ki Yong, Aktor Korea yang akan Fan Meeting Asia

Jang Ki Yong akan mengadakan jumpa penggemar atau fan meeting di beberapa negara di Asia


Layanan Imigrasi Andalkan Cloud Amazon, Pengamat Siber: Bukti Ketidakmampuan PDNS

25 menit lalu

Amazon Web Services logo. Kredit: Amazon
Layanan Imigrasi Andalkan Cloud Amazon, Pengamat Siber: Bukti Ketidakmampuan PDNS

Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya, menyebut migrasi data imigrasi ke web Amazon mencerminkan kelemahan PDNS dalam pengamanan data.


KPK: Korupsi Basarnas Akibatkan Kerugian Negara Rp 20,4 Miliar

34 menit lalu

Koordinator Humas Basarnas/PPK Basarnas tahun 2012 - 2018, Anjar Sulistiyono (tengah), Sestama Basarnas tahun 2009 - 2015, Max Ruland Boseke (depan) dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta, memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. KPK menahan Max Ruland Boseke, Anjar Sulistiyono dan William Widarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 yang merugikan negara Rp20,4 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK: Korupsi Basarnas Akibatkan Kerugian Negara Rp 20,4 Miliar

KPK mengungkap dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat di Badan SAR Nasional (Basarnas) periode 2012-2018.


Mengenang Tokoh Sastrawan Indonesia, Abdul Hadi WM dengan Berbagai Prestasinya

36 menit lalu

Sastrawan Abdul Hadi WM sedang membahas puisi-puisi dalam buku
Mengenang Tokoh Sastrawan Indonesia, Abdul Hadi WM dengan Berbagai Prestasinya

Mengenang sastrawan dan budayawan Abdul Hadi WM yang dikenal dengan aliran sufinya yang memiliki berbagai penghargaan bergengsi.


Day6 Gelar Konser Spesial untuk Anak Pejuang Leukemia, Wonpil Berikan Keyboardnya

37 menit lalu

Grup band asal Korea Selatan, DAY6. Foto: X/@day6official
Day6 Gelar Konser Spesial untuk Anak Pejuang Leukemia, Wonpil Berikan Keyboardnya

Day6 menghabiskan waktu bersama anak pejuang leukemia limfoblastik akut berusia 7 tahun yang tidak dapat datang ke konser karena sakit.


Trik Menyimpan Selada agar Segar Lebih Lama, Bisa Tahan 6 Bulan

47 menit lalu

Daun Selada. TEMPO/Subekti
Trik Menyimpan Selada agar Segar Lebih Lama, Bisa Tahan 6 Bulan

Selada termasuk sayuran daun yang cepat layu. Untungnya, ada trik menyimpan selada agar segar lebih lama. Simak caranya.


KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Angkut di Basarnas

54 menit lalu

Koordinator Humas Basarnas/PPK Basarnas tahun 2012 - 2018, Anjar Sulistiyono (kanan), Sestama Basarnas tahun 2009 - 2015, Max Ruland Boseke dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta (kiri), memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. KPK menahan Max Ruland Boseke, Anjar Sulistiyono dan William Widarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 yang merugikan negara Rp20,4 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Angkut di Basarnas

KPK mengungkap dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat di Basarnas


Polda Sumbar Cari Orang yang Viralkan Dugaan Penyiksaan Bocah oleh Polisi, Komnas HAM: Intimidasi

56 menit lalu

Polisi menemukan jasad Afif (13 tahun) di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Istimewa
Polda Sumbar Cari Orang yang Viralkan Dugaan Penyiksaan Bocah oleh Polisi, Komnas HAM: Intimidasi

Komnas HAM menilai Polda Sumbar tengah melakukan intimidasi dengan mencari orang yang memviralkan dugaan penyiksaan bocah hingga tewas oleh polisi.