M. Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta
Setelah melakukan pergantian pengurus yang terkesan mendadak belum lama ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar musyawarah nasional (munas) di Jakarta.
Ada dua hal yang menarik ketika kita mencermati "partai dakwah" ini. Pertama, fenomena pergantian kepengurusan. Kedua, bagaimana partai ini menata diri menghadapi hari depannya sebagai partai kader. Terkait dengan pergantian kepengurusan, tampaknya ada pesan penting di dalamnya, bahwa sirkulasi elite merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. PKS menunjukkan, bahkan posisi Ketua Majelis Syuro partai yang dipegang oleh sosok historis KH Hilmi Aminuddin pun bisa diganti oleh yang lain. Jadi, ada pesan depersonalisasi, kalau bukan demitologisasi, partai.
Pergantian pengurus juga menarik karena PKS melanjutkan tradisinya menghadirkan sosok baru sebagai presiden partai. Ia tampak ingin menunjukkan bahwa siapa pun kader bisa menduduki jabatan itu sebagai amanah yang harus dijalankan. Kini, PKS berada di bawah kepemimpinan Sohibul Imam sebagai presiden dan Salim Sagaf Aljufrie sebagai Ketua Majelis Syuro untuk periode 2015-2020.
Sohibul diharapkan bisa memberi warna baru dalam partainya. Ini dikaitkan dengan latar belakang pendidikannya dan pengalaman politiknya di parlemen. Sedangkan Salim Sagaf punya pengalaman langsung berkiprah sebagai politikus hingga puncak kariernya menjadi salah satu menteri.
Selanjutnya, dari segi penataan internal organisasi, PKS terlihat berupaya memperkuat kelembagaan partainya. Terjadinya pergantian pengurus yang rapi dan tanpa gejolak, bagaimanapun menunjukkan adanya sistem yang berjalan baik, terlepas dari kritik soal adanya ketertutupan. Paling tidak, PKS punya modal soliditas. Partai ini belajar dari pengalaman dinamika konflik internal sebelumnya, juga dalam hal diterpa kasus besar yang mendera Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq.
Soliditas partai tampaknya juga hadir dari keprihatinan bersama para kader dan keberhasilan motivasi Anies Matta, yang boleh dikatakan telah berhasil menyelamatkan PKS dari ujian elektoral. Dalam Pemilu 2014, PKS dan sejumlah partai Islam diperkirakan oleh banyak lembaga survei jeblok, kalau bukan kolaps dalam perolehan suara. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dalam Pemilu 2009, PKS meraup dukungan 8,204,946 suara (7,88 persen), dan pada 2014 dukungan suara naik menjadi 8,480,204, kendatipun secara persentase 6,79 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa PKS didukung oleh massa pemilih yang juga solid.
Munas kali ini merupakan momentum bagi PKS untuk menata perkaderannya, tidak hanya untuk kepentingan internal, tapi juga untuk pengembangan partai. Kepentingan internal jelas, bahwa PKS sebagai partai kader dituntut untuk senantiasa merawat basis perkaderannya untuk tetap percaya dan bekerja. Tapi itu saja belum cukup, karena manakala dikaitkan dengan target perolehan suara di atas 10 persen pada Pemilu 2019, PKS harus mengembangkan diri bergerak keluar. Maka para kader tentu akan lebih baik bilamana diarahkan sebagai duta-duta partai yang efektif dan percaya diri.
Kalau itu yang akan ditempuh, PKS tidak lagi membutuhkan pencitraan artifisial, melainkan suatu langkah kolektif dan intensif yang dilakukan semua kader, bahwa mereka punya konsep dan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. PKS ditantang untuk menunjukkan kembali kepada publik luas bahwa jargon politiknya sebagai partai dakwah yang bersih dan profesional bisa dihadirkan kembali sebagai roh penggerak perjuangan partai ini.
Secara politik, PKS sesungguhnya sudah punya modal baik di pusat maupun-kendatipun tidak merata benar-di daerah-daerah. Dari sini, peta politik PKS, khususnya secara electoral, sudah terbentuk sedemikian rupa. Pilkada serentak 2015, karena itu, menjadi ujian yang penting bagi PKS untuk mempertahankan atau bahkan memperluas peta politiknya di daerah-daerah. Peluang untuk yang terakhir ini cukup tinggi.
Sedangkan secara elektoral dalam Pemilu 2019, PKS juga punya peluang untuk meningkatkan dukungan suara dan kursi, apabila kader-kadernya memang siap bersaing. Perkembangan eksternal partai-partai Islam, khususnya, juga akan mempengaruhi prospek elektoral PKS. Saat ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai Islam yang "paling senior" tengah terlanda perpecahan, dan apabila jalan keluarnya tidak mulus, konstituennya bisa jadi akan lebih memilih partai Islam yang dinilai lebih mapan dan solid. Dalam hal ini, PKS bisa menjadi alternatif utamanya.
Soliditas PKS tampaknya akan dilengkapi dengan pilihan politiknya yang konsisten dalam konstelasi politik nasional. Para elite PKS telah menegaskan bahwa partainya tetap berada di Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan, sebagai dalam istilah Sohibul Imam "oposisi loyal". Konsistensi ini penting, dan publik tetap akan melihat sejauh mana PKS memperlihatkan wajahnya di parlemen sebagai kekuatan kritis. Dari sini, prospek PKS untuk diapresiasi positif oleh masyarakat sangat terbuka.*
