Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fenomena dan Prospek PKS

image-profil

image-gnews
Iklan

M. Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Setelah melakukan pergantian pengurus yang terkesan mendadak belum lama ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar musyawarah nasional (munas) di Jakarta.

Ada dua hal yang menarik ketika kita mencermati "partai dakwah" ini. Pertama, fenomena pergantian kepengurusan. Kedua, bagaimana partai ini menata diri menghadapi hari depannya sebagai partai kader. Terkait dengan pergantian kepengurusan, tampaknya ada pesan penting di dalamnya, bahwa sirkulasi elite merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. PKS menunjukkan, bahkan posisi Ketua Majelis Syuro partai yang dipegang oleh sosok historis KH Hilmi Aminuddin pun bisa diganti oleh yang lain. Jadi, ada pesan depersonalisasi, kalau bukan demitologisasi, partai.

Pergantian pengurus juga menarik karena PKS melanjutkan tradisinya menghadirkan sosok baru sebagai presiden partai. Ia tampak ingin menunjukkan bahwa siapa pun kader bisa menduduki jabatan itu sebagai amanah yang harus dijalankan. Kini, PKS berada di bawah kepemimpinan Sohibul Imam sebagai presiden dan Salim Sagaf Aljufrie sebagai Ketua Majelis Syuro untuk periode 2015-2020.

Sohibul diharapkan bisa memberi warna baru dalam partainya. Ini dikaitkan dengan latar belakang pendidikannya dan pengalaman politiknya di parlemen. Sedangkan Salim Sagaf punya pengalaman langsung berkiprah sebagai politikus hingga puncak kariernya menjadi salah satu menteri.

Selanjutnya, dari segi penataan internal organisasi, PKS terlihat berupaya memperkuat kelembagaan partainya. Terjadinya pergantian pengurus yang rapi dan tanpa gejolak, bagaimanapun menunjukkan adanya sistem yang berjalan baik, terlepas dari kritik soal adanya ketertutupan. Paling tidak, PKS punya modal soliditas. Partai ini belajar dari pengalaman dinamika konflik internal sebelumnya, juga dalam hal diterpa kasus besar yang mendera Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq.

Soliditas partai tampaknya juga hadir dari keprihatinan bersama para kader dan keberhasilan motivasi Anies Matta, yang boleh dikatakan telah berhasil menyelamatkan PKS dari ujian elektoral. Dalam Pemilu 2014, PKS dan sejumlah partai Islam diperkirakan oleh banyak lembaga survei jeblok, kalau bukan kolaps dalam perolehan suara. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dalam Pemilu 2009, PKS meraup dukungan 8,204,946 suara (7,88 persen), dan pada 2014 dukungan suara naik menjadi 8,480,204, kendatipun secara persentase 6,79 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa PKS didukung oleh massa pemilih yang juga solid.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Munas kali ini merupakan momentum bagi PKS untuk menata perkaderannya, tidak hanya untuk kepentingan internal, tapi juga untuk pengembangan partai. Kepentingan internal jelas, bahwa PKS sebagai partai kader dituntut untuk senantiasa merawat basis perkaderannya untuk tetap percaya dan bekerja. Tapi itu saja belum cukup, karena manakala dikaitkan dengan target perolehan suara di atas 10 persen pada Pemilu 2019, PKS harus mengembangkan diri bergerak keluar. Maka para kader tentu akan lebih baik bilamana diarahkan sebagai duta-duta partai yang efektif dan percaya diri.

Kalau itu yang akan ditempuh, PKS tidak lagi membutuhkan pencitraan artifisial, melainkan suatu langkah kolektif dan intensif yang dilakukan semua kader, bahwa mereka punya konsep dan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. PKS ditantang untuk menunjukkan kembali kepada publik luas bahwa jargon politiknya sebagai partai dakwah yang bersih dan profesional bisa dihadirkan kembali sebagai roh penggerak perjuangan partai ini.

Secara politik, PKS sesungguhnya sudah punya modal baik di pusat maupun-kendatipun tidak merata benar-di daerah-daerah. Dari sini, peta politik PKS, khususnya secara electoral, sudah terbentuk sedemikian rupa. Pilkada serentak 2015, karena itu, menjadi ujian yang penting bagi PKS untuk mempertahankan atau bahkan memperluas peta politiknya di daerah-daerah. Peluang untuk yang terakhir ini cukup tinggi.

Sedangkan secara elektoral dalam Pemilu 2019, PKS juga punya peluang untuk meningkatkan dukungan suara dan kursi, apabila kader-kadernya memang siap bersaing. Perkembangan eksternal partai-partai Islam, khususnya, juga akan mempengaruhi prospek elektoral PKS. Saat ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai Islam yang "paling senior" tengah terlanda perpecahan, dan apabila jalan keluarnya tidak mulus, konstituennya bisa jadi akan lebih memilih partai Islam yang dinilai lebih mapan dan solid. Dalam hal ini, PKS bisa menjadi alternatif utamanya.

Soliditas PKS tampaknya akan dilengkapi dengan pilihan politiknya yang konsisten dalam konstelasi politik nasional. Para elite PKS telah menegaskan bahwa partainya tetap berada di Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan, sebagai dalam istilah Sohibul Imam "oposisi loyal". Konsistensi ini penting, dan publik tetap akan melihat sejauh mana PKS memperlihatkan wajahnya di parlemen sebagai kekuatan kritis. Dari sini, prospek PKS untuk diapresiasi positif oleh masyarakat sangat terbuka.*

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

12 jam lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Jokowi membantah pernah membahas pilkada ketika bertemu dengan pimpinan parpol pemerintah, akhir Mei lalu. Berbeda dengan keterangan Zulkifli.


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

12 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

14 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.


Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

18 hari lalu

Ilustrasi bendera partai politik. ANTARA
Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

Kemendagri menilai konsolidasi demokrasi berjalan penuh liku selama reformasi. Penguatan kelembagaan parpol menjadi pilar penting dalam demokrasi.


Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

19 hari lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

Relawan Projo bakal menggelar kongres pada tahun ini. Rencananya akan diselenggarakan sebelum Oktober 2024 mendatang.


Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

19 hari lalu

Seorang ASN menunjukan formulir pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengajukan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

Sejumlah partai politik turut bersuara tentang iuran wajib Tapera. Begini suara mereka.


Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

31 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

35 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.


Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

35 hari lalu

Warga memadati salah satu posko Teman Ahok di Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Teman Ahok berharap Ahok dapat maju sebagai calon Gubernur Independen dalam mewujudkan Jakarta baru yang lebih bersih, maju dan manusiawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.


Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

37 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

Relawan Sudirman Said, Teguh Stiawan, menjajaki peluang lain untuk Sudirman Said agar tetap maju di Pilkada Jakarta.