Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrasi Konsosiasional Sebagai Solusi di Timur Tengah?

image-profil

image-gnews
Iklan

Ibnu Burdah, Koordinator Program Kajian Timur Tengah Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Popularitas gagasan "demokrasi" menguat secara drastis di masyarakat Timur Tengah sejak akhir 2010. Berkobarnya gerakan rakyat untuk menjatuhkan diktator di Tunisia, Mesir, Yaman, dan lain-lain adalah manifestasi yang jelas dari gerakan demokratisasi yang melibatkan aktivisme masyarakat dalam skala luas.

Namun ekses yang benar-benar tak terduga dari gerakan rakyat itu selama sekitar lima tahun ini telah menumbuhkan frustrasi mendalam akan terbangunnya demokrasi di masyarakat Timur Tengah. "Musim Semi" (baca gerakan demokratisasi rakyat melalui protest movement) telah berubah menjadi konflik antarkelompok baik sekte-sekte agama maupun suku-suku, bahkan antarkelompok lintas negara. Pada tingkat tertentu, konflik itu bahkan sudah menjadi konflik antarkelompok kekuatan di kawasan yang membawa bencana kemanusiaan dalam skala luas dan lama. Suasana itu sekaligus telah menjadi lahan subur bertumbuhnya kelompok-kelompok ekstremis radikal.

Kenyataan ini jelas mengancam masa depan demokrasi di kawasan itu. Pandangan mengenai inkompatibilitas gagasan demokrasi dengan masyarakat Timur Tengah yang berbasis suku dan sekte agama kini memperoleh argumen baru yang sulit dibantah. Masa depan demokratisasi di Timur Tengah semakin mencemaskan. Padahal kecemasan semacam ini sudah banyak sekali dikemukakan para pemikir Arab jauh sebelum menjalarnya "Musim Semi Arab" seperti Muhammad Abid al-Jabiri, Mustofa al-Fiqi, dan Halim Barakat. Mereka umumnya memperkirakan persoalan sekte dan suku akan menjadi penghalang besar bagi proses demokratisasi di Timur Tengah.

Dan, itu ternyata benar-benar terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Rezim-rezim yang sedang berkuasa memahami kelemahan masyarakatnya. Karena itu, mereka seoptimal mungkin mengeksploitasi masalah suku dan sekte agama untuk membendung gerakan demokratisasi dari rakyat di satu sisi, dan menggunakannya untuk menghancurkan kekuatan musuh di sisi lain.

Di tengah situasi semacam ini, jika jalan demokrasi ditempuh di sebagian negara-negara itu, model demokrasi yang mungkin menguat di dalam praktek adalah demokrasi konsosiasional. Inti konsep itu adalah power sharing, pembagian kekuasaan didasarkan pada porsi kelompok etnis atau sekte keagamaan yang ada dalam masyarakat negara bersangkutan secara proporsional. Demokrasi ini sangatlah elitis, karena ia biasanya adalah hasil dari "pemufakatan" para elite yang kemudian dilegalkan menjadi ketentuan formal seperti di Lebanon.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Praktek demokrasi konsosiasional yang menonjol adalah di Lebanon, yang membagi kekuasaan kepada tiga golongan utama negeri itu, yakni Sunni, Kristen Maronit, dan Syiah. Menurut konstitusi Lebanon, perdana menteri dijabat oleh mereka yang berasal dari kaum Sunni, sedangkan presiden dijabat dari kaum Kristen Maronit, dan ketua parlemen dari kaum Syiah. Praktek ini masih berlaku hingga sekarang kendati saat ini mengalami ujian yang begitu berat.

Kendati tak "sevulgar" di Lebanon, praktek berdemokrasi di Irak dalam beberapa waktu belakangan ini juga demikian. Presiden, jabatan "simbolis", biasa diserahkan kepada kelompok Kurdi yang sebelum ini menjadi kelompok paling tertindas dan terpinggirkan. Sedangkan jabatan perdana menteri, pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, biasanya dimenangi oleh kelompok Syiah. Sedangkan wakil presiden kecenderungannya diserahkan kepada kaum Sunni.

Konflik Sunni-Syiah di Yaman berpotensi menjadikan gagasan demokrasi konsosiasional sebagai solusi di negara itu. Gagasan ini sebenarnya cukup kuat di lapangan sebelum ofensif besar-besaran koalisi pimpinan Saudi ke negeri itu. Namun ofensif Saudi yang berimbas pada konflik horizontal berskala luas di Yaman sepertinya semakin menjauhkan semangat "demokrasi" yang telah dipilih rakyat Yaman, terutama melalui gerakan rakyat menjatuhkan Presiden Saleh dan Dialog Nasional.

Demokrasi konsosiasional tentu bukan demokrasi yang ideal. Demokrasi itu biasanya di dalam praktek justru mempertegas sekat-sekat sosial yang telah ada di masyarakat. Contoh, kehidupan sosial di Lebanon dan Irak yang saat ini semakin tersekat-sekat ke dalam sekte atau kelompok etnis yang ada. Sistem politik itu cenderung tidak menyatukan, tapi justru menegaskan keterpisahan. Ketegangan di level masyarakat tentu juga berpengaruh pada kesatuan negara-bangsa tempat mereka hidup bersama.

Demokrasi konsosiasional juga cenderung bersifat jangka pendek. Dalam kurun 20-30 tahun saja, perubahan demografis anggota kelompok-kelompok di masyarakat bisa berubah secara signifikan. Hal inilah yang terjadi di Lebanon. Sistem konsosiasional terus saja digugat. Sebab, kelompok Syiah yang dulu di urutan nomor tiga dalam jumlah penduduk, kini merasa memiliki konstituen yang lebih besar daripada kelompok lain. Karena itu, demokrasi konsosiasional bisa menjadi solusi jangka pendek, tapi justru bisa menjadi bumerang jika dipraktekkan dalam jangka panjang. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


48 Daftar Negara di Benua Asia Beserta Ibu Kotanya

1 hari lalu

Setiap wilayah di benua Asia terdiri dari beberapa negara dengan keunikan masing-masing. Berikut daftar negara di benua Asia dan ibu kotanya. Foto: Canva
48 Daftar Negara di Benua Asia Beserta Ibu Kotanya

Setiap wilayah di benua Asia terdiri dari beberapa negara dengan keunikan masing-masing. Berikut daftar negara di benua Asia dan ibu kotanya.


Dewan Eropa Kecam Standar Ganda dalam Konflik Ukraina dan Timur Tengah

9 hari lalu

Presiden Dewan Eropa Charles Michel menghadiri pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Aula Besar Rakyat di Beijing, Tiongkok, 1 Desember 2022. European Union/Handout via REUTERS
Dewan Eropa Kecam Standar Ganda dalam Konflik Ukraina dan Timur Tengah

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan standar ganda tidak dapat diterima sehubungan dengan konflik di Ukraina dan Timur Tengah


Ragam Aksi Protes Berbagai Negara Kepada Israel

18 hari lalu

Tentara Israel memegang kerangka plastik yang ditemukan di Gaza dan dibawa ke Israel, di tengah konflik Israel dan Hamas, 27 Desember 2023. Sejumlah media menilai kerangka itu sebagai simbol pembantaian terhadap warga Palestina di Gaza.REUTERS/Amir Cohen
Ragam Aksi Protes Berbagai Negara Kepada Israel

Israel disebut-sebut sebagai negara yang paling dibenci. Berimbas kepada warganya yang ditolak masuk di sejumlah negara.


Gencar Ekspansi Pasar Global, Pertamina International Shipping Buka Dua Rute Baru di Afrika

21 hari lalu

PT Pertamina International Shipping (PIS) per 1 Februari 2023 resmi memiliki kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) atau kapal tanker gas raksasa.
Gencar Ekspansi Pasar Global, Pertamina International Shipping Buka Dua Rute Baru di Afrika

PT Pertamina International Shipping (PIS) gencar melakukan ekspansi di pasar global. Melalui kantor cabang PIS Middle East (PIS ME), perusahaan sukses penetrasi market baru di kawasan Afrika dan menambah dua rute pelayaran baru skala internasional.


Salip Samsung, Huawei Rajai Pasar Ponsel Lipat Fokus pada Model Ponsel 5G

24 hari lalu

Smartphone dengan logo Huawei terlihat di depan bendera AS dalam ilustrasi ini diambil 28 September 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Salip Samsung, Huawei Rajai Pasar Ponsel Lipat Fokus pada Model Ponsel 5G

Pendorong utama kesuksesan Huawei di pasar perangkat lipat kalahkan Samsung adalah fokusnya pada model ponsel 5G.


All Eyes on Rafah, Bentuk Solidaritas Warga Dunia Terhadap Tragedi di Rafah

25 hari lalu

All Eyes on Rafah. Foto: Instagram.
All Eyes on Rafah, Bentuk Solidaritas Warga Dunia Terhadap Tragedi di Rafah

Ramai gambar All Eyes on Rafah di jagat internet, mengapa demikian?


5 Alasan Norwegia Mengakui Negara Palestina

26 hari lalu

Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares, Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide dan Menteri Luar Negeri Irlandia Micheal Martin memberi isyarat setelah konferensi pers di Brussels, Belgia 27 Mei 2024.REUTERS/Johanna Geron
5 Alasan Norwegia Mengakui Negara Palestina

PM Norwegia menegaskan bahwa mengakui Negara Palestina adalah penting untuk berkontribusi pada perdamaian di Timur Tengah.


Gaza Terus Digempur Israel, RI Siapkan Rencana Evakuasi WNI di Timur Tengah

26 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Gaza Terus Digempur Israel, RI Siapkan Rencana Evakuasi WNI di Timur Tengah

Kedutaan Besar RI di Timur Tengah telah menyiapkan rencana kontingensi untuk keselamatan WNI di tengah potensi perluasan konflik Israel Hamas di Gaza.


Konflik Timur Tengah Memanas, Rupiah Ditutup Melemah Rp 16.160

27 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Konflik Timur Tengah Memanas, Rupiah Ditutup Melemah Rp 16.160

Dolar AS menguat dan membuat nilai tukar rupiah melemah dalam penutupan perdagangan hari ini, Rabu, 29 Mei 2024. Nilai tukar rupiah turun 70 poin menjadi Rp 16.160 per dolar AS.


Perlintasan Imigrasi Soekarno-Hatta ke Timur Tengah Alami Lonjakan Penumpang

27 hari lalu

Jamaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan lapor diri keimigrasian setibanya di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa, 4 Juli 2023. Sebanyak 371 jamaah haji kloter empat embarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penerbangan perdana yang tiba di tanah air setelah melakukan rangkaian ibadah haji Arab Saudi. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Perlintasan Imigrasi Soekarno-Hatta ke Timur Tengah Alami Lonjakan Penumpang

Jemaah calon haji yang mendapatkan layanan Makkah Route tidak perlu mengantre untuk proses keimigrasian saat tiba di bandara kedatangan.