Cina dan Gestapu

A. Dahana, Guru Besar Studi Cina, Universitas Indonesia

Pada 30 September 2015 ini, Gerakan 30 September (G30S) atau Gestapu/ PKI (Partai Komunis Indonesia) genaplah terjadi 50 tahun lalu. Namun selama ini kita selalu menyaksikan perdebatan tentang berbagai persoalan yang menyangkut peristiwa tersebut. Silang pendapat itu tertumpu pada pertanyaan, khususnya tentang apa penyebab kejadian menyedihkan itu. Perdebatan kemudian melebar ke pertanyaan siapa yang menjadi "dalang"-nya. Dalam berbagai teori yang seringkali bernuansa konspiratif itu, ada yang memunculkan nama Presiden Soeharto sebagai instigator.

Isu lain yang tak kurang serunya adalah pertanyaan apakah Republik Rakyat Cina (RRC) terlibat dalam pemberontakan itu. Adalah ahli sejarah Tiongkok, Zhou Taomo, yang mencoba menyingkap tabir rahasia yang selalu menjadi bahan perdebatan ini. Perempuan peraih gelar Ph.D dari Cornell University itu menyampaikan makalahnya, "China and 30th September Movement", dalam simposium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 18-19 September lalu.

Judul makalah Zhou diba tasi pada pertalian antara RRC dan G30S. Namun ia menyinggung isu-isu yang lebih luas, dari bantuan militer Tiongkok dalam pembentukan Angkatan Kelima hingga kemungkinan transfer teknologi nuklir Tiongkok kepada Indonesia. Isu lainnya, bantuan medis untuk memelihara kesehatan Bung Karno yang pada waktu itu diisukan sedang sakit keras. Kemudian, Zhou juga menyinggung hubungan Partai Komunis Cina (PKC) dengan PKI.

Namun hal yang paling penting adalah rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan perdebatan yang tak kunjung putus: apakah Cina tahu soal rencana perebutan kekuasaan itu? Dan apakah Cina terlibat secara langsung atau tak langsung dalam peristiwa tersebut? Kedua masalah ini terkait dengan tuduhan pemerintah Orde Baru bahwa Beijing terlibat, dari perencanaan sampai tahap operasional peristiwa itu.

Menurut Zhou, para pemimpin Cina mengetahui rencana Aidit melakukan kudeta, tapi mereka tak tahu de ngan pasti kapan hal itu akan direalisasi. Sebulan sebelum kudeta dilaksanakan, Aidit dan rombongan datang ke Beijing dan sempat berkonsultasi dengan para pemimpin utama Cina, seperti Ketua PKC Mao Zedong, Perdana Menteri Zhou Enlai, dan Menteri Luar Negeri Chen Yi.

Yang menarik, menurut Zhou, sudah sejak 1963 Zhou Enlai merasa kurang nyaman melihat perkembangan politik Indonesia. Ia berpendapat para "jenderal kanan" akan merebut kekuasaan dengan bantuan Amerika dan para penguasa Kuomintang di Taiwan. Sehubungan dengan itu, ia khawatir akan kemungkinan adanya arus balik yang bakal menyapu PKI. Karena itu, Perdana Menteri Cina yang dikenal pandai melihat situasi itu agak merasa ragu atas kemampuan PKI mengatasinya dengan mengatakan "situasi ini bergantung pada kekuatan relatif dan strategi PKI sendiri."

Dalam sebuah percakapan pada 6 Agutus 1965, kemerosotan kesehatan Sukarno yang mengkhawatirkan  menjadi salah satu topik pembicaraan. Aidit mengatakan, kalau Sukarno meninggal, "Itu akan menjadi persoalan pihak mana yang berada di atas angin." Percakapan antara Mao dan Aidit itu memberi konfirmasi atas asumsi para pengamat Barat dan Indonesia bahwa salah satu penyebab kudeta tersebut adalah kesehatan Sukarno. Masalahnya, menurut Aidit, adalah "pihak mana yang berada di atas angin" dan, yang menjadi dilema, siapa yang lebih dulu bertindak. PKI-lah yang duluan mengambil langkah dan gagal.

Para pengamat Indonesia dan Barat memberikan opini mengapa percobaan kup itu gagal. Aidit, dan mungkin para pemimpin Cina—kalau memang terlibat dan mendukung  kudeta ini—kurangmemahami situasi politik  Indonesia pada 1960-an.Peristiwa Madiun 1948 masih melekat pada pikiran sebagian besar rakyat In donesia, khususnya di kalangan elite militer yang terlibat dalam penindasan atas pemberontakan yang dipimpin PKI itu. Ada anggapan saat itu bahwa pembersihan terhadap anasir komunis di masyarakat, pemerintah, dan militer Indonesia belum tuntas lantaran datangnya agresi Belanda. Karena itu, tentara, khususnya Angkatan Darat, mempersiapkan revanche. G30S merupakan peluang baik untuk melenyapkan unsur-unsur komunis dari masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, Aidit, dan mungkin Sukarno serta para pemimpin Tiongkok, agaknya tak paham bahwa kesuksesan "Nasakominasi" masyarakat Indonesia hanya terjadi di Jakarta. Di luar Ibu Kota dan daerah luar Jawa, hampir setiap hari terjadi konflik antara kaum komunis dan simpatisan melawan masyarakat dari unsur agama dan nasionalis.

Lalu, mengapa Cina mendukung kudeta yang ia sendiri ragu akan berhasil? Dalam situasi Perang Dingin yang sedang sengitsengitnya, RRC tentu saja berkepentingan untuk menciptakan sebuah pemerintah komunis pro-RRC atau paling tidak yang condong ke kiri di Indonesia. Ditambah lagi beban yang dipikul Cina pada waktu itu cukup berat. Ia harus menghadapi "imperialisme Amerika" dan pada waktu yang bersamaan menghadapi persaingan dengan "kaum revisionis" Uni Soviet dalam gerakan global komunisme. Selama itu, partai yang pro-Cina hanya PKI dan Partai Komunis Albania. Karena itu, masuk akal kalau ia menginginkan adanya pemerintah di In donesia yang pro-Cina.

Usaha PKI untuk mengeliminasi para "jenderal kanan" dari struktur kekuasaan di Indonesia dengan demikian sejalan dengan kepentingan RRC. Ini bukan masalah salah atau benar karena kekuatan besar lain dalam kancah Perang Dingin juga berusaha mempengaruhi politik domestik di negara-negara lain.

Argumentasi lain Zhou adalah walaupun PKI berada di bawah pengaruh kuat RRC, negara itu sebenarnya tak mampu mengontrol PKI, apalagi perkembangan politik Indonesia. Dalam salah satu bagian dari percakapan antara Mao dan Aidit pada awal Agustus itu, Mao mengatakan perkembangan politik Indonesia pada waktu itu sudah berubah. Itu berarti, menurut analisis Zhou, Mao mengingatkan Aidit agar berhati-hati. Ini tampaknya dapat diartikan bahwa pada satu sisi Aidit tak menangkap nasihat Mao, tapi sisi lain itu menunjukkan ketakmampuan Mao (baca: PKC) mengendalikan PKI.

Sebagai kesimpulan, penulis yakin perdebatan di Indonesia mengenai keterlibatan RRC dalam perencanaan dan operasionalisasi G30S sudah ada jawabannya dengan terbitnya artikel Zhou Taomo itu. Argumentasinya cukup kuat karena didukung oleh sumber-sumber resmi, tentunya dalam bahasa Cina, yang berasal dari dokumen rahasia Kementerian Luar Negeri Cina. Berbagai dokumen itu baru saja dinyatakan terbuka untuk peneliti. Namun, faktanya, tuduhan mengenai keterlibatan RRC/ PKC dalam perencanaan G30S telah menyebabkan membekunya hubungan Jakarta-Beijing selama lebih dari 20 tahun.