Menjelang ramadan yang tinggal sepekan, Pemerintah harus memastikan ketersediaan kebutuhan pangan, terutama sembilan bahan pokok, tersedia. Selain mencukupi, harga komoditas itu juga harus terjangkau. Jangan sampai harga membumbung tinggi sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat merosot.
Dua komoditas yang kini harganya melambung adalah bawang merah dan daging sapi. Berbeda dengan harga beras yang cenderung stabil berada di kisaran sebelas hingga dua belas ribu rupiah per kilogram- harga daging sapi kini melejit hingga Rp 140 ribu per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp 120 ribu.
Ada pun bawang merah mencapai Rp 40-Rp 50 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 20-an ribu. Akibat meroketnya harga bawang yang sejak awal tahun itu, komoditas ini menjadi penyumbang inflansi terbesar pada Maret lalu.
Lonjakan harga menjelang ramadan dan lebaran bak sudah menjadi tradisi. Seperti juga tahun-tahun sebelumnya, pemerintah seperti tak berdaya menghadapi soal klasik ini. Kita tahu kenaikan harga-harga itu tak lepas juga dari permainan para spekulan dan pedagang besar yang bernafsu mengeruk untung besar di tengah kebutuhan masyarakat yang tengah meningkat.
Pemerintah mestinya bisa mengantisipasinya dengan melakukan mitigasi lapangan lebih dini: memastikan pasokan mencukupi dengan data yang akurat. Yang terjadi sekarang, dalam perkara bawang merah, amburadul. Menteri Pertanian Amran Sulaiman yakin ketersediaan bawang cukup, sementara data Kementerian Perdagangan menunjuk sebaliknya.
Pemerintah sudah tepat membuka impor bawang merah untuk mengatasi persoalan ini. Kita mengharap impor ini kelak segera ditutup jika ketersediaan bawang dari petani, yang akan panen raya pada Juli dan Agustus nanti, sudah mencukupi kembali. Janji pemerintah akan mematok harga bawang merah sekitar Rp 25 ribu serta daging Rp 80 ribu per kilogram semoga benar-benar terealisir. Ini memang bukan perkara mudah, apalagi dalam hal daging, impor sapi diperkirakan baru datang dan baru bisa dipotong- setelah lebaran.
Dalam situasi seperti inilah Pemerintah mesti keras terhadap para spekulan. Mereka yang terbukti menimbun komoditas untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan "mengganggu pasar" mesti ditindak tegas. Pemerintah harus melakukan cara radikal agar harga-harga komoditas pokok masyarakat tidak dimainkan para pedagang dan pemburu rente. Salah satu caranya dengan mengubah struktur pasar.
Struktur pasar yang ada sekarang sudah dikuasai para pedagang besar sehingga mereka bisa disebut melakukan monopoli. Selain itu, rantai pasokan yang teramat panjang membuat harga dari petani, misalnya, yang sebelumnya ditekan sehingga sangat murah menjadi sangat mahal saat tiba di tangan konsumen. Pemerintah mesti sanggup memangkas itu semua. Inilah salah satu PR besar pemerintahan Jokowi.
