Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Intoleransi Pemerasan Gereja

Oleh

image-gnews
Iklan

Negara tak boleh mendiamkan pemerasan terhadap sejumlah gereja di Bandung dan sekitarnya oleh organisasi massa berlabel agama. Setiap pembiaran merupakan benih bagi intoleransi lainnya dan penyubur bagi kekerasan yang lebih parah.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan pemerasan itu dibungkus dengan dalih pengamanan. Bila ingin beribadah tanpa diganggu, umat Nasrani harus membayar puluhan sampai ratusan juta rupiah. Gereja-gereja yang tak punya izin mendirikan bangunan (IMB) dijadikan bulan-bulanan untuk diperas.

Temuan Komnas HAM itu menambah panjang daftar kasus intoleransi di Jawa Barat. Sepanjang 2015 dalam catatan Komnas, ada 20 kejadian di wilayah tersebut dari jumlah total 87 kasus di Indonesia. Data The Wahid Institute bahkan lebih tinggi: ada 32 kasus kekerasan di sana pada tahun lalu. Kedua data menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi paling intoleran.

Pemerasan terhadap mereka yang hendak beribadah merupakan pelanggaran konstitusi dan turunannya: Undang-Undang HAM dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak beragama dan beribadah dijamin oleh tiga pasal sekaligus, yakni Pasal 28-E ayat (2), Pasal 28-I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2). Adapun UU HAM menegaskan kebebasan beragama dalam Pasal 4 dan Pasal 22.

Dua pasal dalam KUHP, yakni Pasal 175 dan 176, secara khusus memuat soal ancaman terhadap penghalang dan pengganggu umat lain beribadah. Satu lagi, Pasal 368, mengatur secara umum pidana pemerasan. Seorang pemeras bisa dihukum maksimal hingga 9 tahun penjara-jauh lebih tinggi ketimbang hanya mengganggu atau merintangi peribadatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Begitu terang-benderangnya peraturan yang dilanggar, negara tak bisa lagi tutup mata. Pemerintah harus tegas menjamin kelompok minoritas bisa beribadah dengan khusyuk. Langkah pertama, pemerintah harus mencabut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Tahun 2006 soal syarat pendirian rumah ibadah. Aturan itulah yang kerap dijadikan dasar kelompok intoleran dalam menutup rumah ibadah.

Gubernur Jawa Barat, wali kota, dan bupati di sekitar Bandung tak perlu takut mengambil risiko untuk mencegah penindasan oleh kelompok mayoritas. Mereka semestinya mencontoh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang mengeluarkan Surat Edaran tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Berdasarkan Keyakinan tertanggal 10 November 2015.

Persoalan yang sudah terjadi harus dibawa ke ranah hukum, bukan diselesaikan dengan cara berkompromi. Kebiasaan polisi berkompromi untuk menyelesaikan kasus yang jelas hitam-putih malah membuat minoritas kian lemah. Polisi sepatutnya mengedepankan undang-undang. Apalagi, dalam kasus pemerasan gereja sudah jelas ada perbuatan kriminal. Polisi tinggal masuk lewat pasal undang-undang itu untuk menjerat kelompok intoleran.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fakta UTBK SNBT 2024: Nilai ITB Tertinggi, UI Paling Diminati

23 menit lalu

Peserta berdoa saat menjalani Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) pada gelombang ke-2 di Universitas Negeri Jakarta, Polo Gadung, Jakarta Timur, Selasa, 14 Mei 2024. Total peseta UTBK UNJ ada sebanyak 30.364 orang yang dibagi menjadi 132 sesi dan per harinya dilakukan 2 sesi ujian, sebagai informasi UTBK UNJ gelombang ke-2 berlangsung pada 14-20 Mei 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Fakta UTBK SNBT 2024: Nilai ITB Tertinggi, UI Paling Diminati

Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2024 diikuti 785 ribuan calon mahasiswa dan yang diterima 190.444 orang.


Serial The Boys Dikabarkan akan Berakhir pada Musim Kelima

24 menit lalu

The Boys Season 4. Dok. Prime Video
Serial The Boys Dikabarkan akan Berakhir pada Musim Kelima

Kisah serial populer Prime Video berjudul The Boys akan berakhir pada musim kelima


Teaser Lagu Baru Lisa BLACKPINK di TikTok Ditonton 10 Juta Kali

25 menit lalu

Lisa mengunggah video teaser untuk lagu barunya. TikTok.com/lisa
Teaser Lagu Baru Lisa BLACKPINK di TikTok Ditonton 10 Juta Kali

Lisa BLACKPINK rehat dari aktivitas bersama grupnya itu dan menandatangani kontrak dengan RCA Records untuk album solonya


Jadwal Proliga 2024 Jumat 14 Juni: 3 Laga Live, Ada Popsivo, Jakarta BIN, dan Pertamina Pertamax

27 menit lalu

Jakarta Popsivo Polwan. (PBVSI/Proliga)
Jadwal Proliga 2024 Jumat 14 Juni: 3 Laga Live, Ada Popsivo, Jakarta BIN, dan Pertamina Pertamax

Jadwal Proliga 2024 pekan keenam akan kembali hadir pada Jumat, 14 Juni. Tiga pertandingan akan disiarkan Moji TV dan Vidio, termasuk Jakarta BIN.


KPK Ungkap Modus Korupsi Tersangka Baru Kasus DJKA Kemenhub: Tentukan Pemenang Sebelum Lelang

33 menit lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo (kanan), menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah tahun 2017 - 2021, Yofi Oktarisza, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Yofi Oktarisza, dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa Bagian Tengah dan di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Ungkap Modus Korupsi Tersangka Baru Kasus DJKA Kemenhub: Tentukan Pemenang Sebelum Lelang

Modus korupsi di DJKA Kemenhub dilakukan saat sebelum dan setelah lelang pengadaan barang dan jasa di proyek jalur kereta api.


DKI Data Warga yang Rumahnya Jadi Titik Pelepasan Nyamuk Wolbachia

33 menit lalu

Pernah ditolak, ini tujuan dari rencana pelepasan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung wolbachia di Jakarta Barat. Sebaiknya selalu waspada. Foto: Canva
DKI Data Warga yang Rumahnya Jadi Titik Pelepasan Nyamuk Wolbachia

Rencana pelepasan nyamuk wolbachia mendapatkan kontra dari masyarakat terutama di media sosial. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat gencar lakukan sosialisasi.


Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

33 menit lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

Ketua KPK Nawawi Pomolango berharap Harun Masiku bisa tertangkap sebelum masa jabatannya berakhir pada Desember 2024.


Supian Suri Terima Surat Tugas dari DPP PPP untuk Pilkada Depok 2024

34 menit lalu

Ketua DPC PPP Kota Depok Mazhab HM sebut DPP partainya menyerahkan surat tugas ke kandidat calon Wali Kota Depok Supian Suri di Jalan Pangeran Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2024. Foto : Istimewa
Supian Suri Terima Surat Tugas dari DPP PPP untuk Pilkada Depok 2024

PPP meminta publik tidak perlu ragu Supian Suri maju Pilkada yang akan diusung enam partai yang membentuk Koalisi Sama Sama.


Partai Buruh Inggris Berjanji Akui Negara Palestina Demi Menang Pemilu

41 menit lalu

Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh Inggris, berbicara selama Pertanyaan Perdana Menteri, di House of Commons di London, Inggris 15 November 2023. Parlemen Inggris/Maria Unger/Handout via REUTERS
Partai Buruh Inggris Berjanji Akui Negara Palestina Demi Menang Pemilu

Pengakuan negara Palestina menjadi salah satu janji dalam manifesto Partai Buruh Inggris jika mereka menang pemilu dan membentuk pemerintahan.


Korupsi Garuda Indonesia: Emirsyah Satar Ungkap Alasan Serahkan Dokumen Fleet Plan ke Airbus Group

44 menit lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, mengikuti sidang lanjutan mendengarkan keterangan saksi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi ahli mantan auditor BPKP, Suswinarno, yang dihadirkan oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 di PT. Garuda Indonesia, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.9,37 triliun.  TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Garuda Indonesia: Emirsyah Satar Ungkap Alasan Serahkan Dokumen Fleet Plan ke Airbus Group

Bekas Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, menjadi terdakwa korupsi pengadaan pesawat Bombardier CRJ-100 dan ATR-72600.