Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Paradigma Baru Pembangunan Jakarta

image-profil

image-gnews
Iklan

Firdaus Cahyadi, Aktivis Lingkungan

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih setahun lagi. Namun beberapa tokoh sudah mulai mendeklarasikan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Berbagai cara dilakukan para tokoh untuk mendeklarasikan pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ada tokoh yang deklarasinya dihadiri para pesohor, ada pula tokoh yang mendeklarasikan pencalonannya hanya melalui akun Facebook. Tokoh tersebut adalah Marco Kusumawijaya, pakar tata ruang yang selama ini kritis terhadap kebijakan- kebijakan Pemerintah Kota DKI Jakarta yang dinilai pro terhadap pemilik modal dan anti-rakyat miskin serta membahayakan keseimbangan lingkungan hidup.

Terlepas dari berbagai macam cara deklarasi calon  Gubernur DKI Jakarta tersebut, Kota Jakarta memang memiliki segudang masalah. Selama ini, para Gubernur DKI Jakarta telah berupaya menyelesaikan persoalan Jakarta. Namun cara mereka menyelesaikan persoalan yang ada masih menggunakan para digma usang. Akibatnya, persoalan Ibu Kota yang sesungguhnya justru tidak bisa diurai.

Paradigma usang dalam menyelesaikan persoalan Jakarta tampak dari pendekatan pembangunan yang justru menambah beban ekologis kota Jakarta. Salah satu paradigma usang pembangunan itu tampak dalam pembenahan kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta bukan hanya telah merampas waktu produktif warga kota, tapi juga telah meningkatkan kadar polusi udara di Jakarta. Merujuk pada sebuah penelitian Universitas Indonesia, sekitar 57,8 persen pasien di rumah sakit Jakarta menderita penyakit komplikasi pernapasan akibat polusi udara. Dari keseluruhan pasien, sekitar 1,2 juta atau 12,6 persen memiliki keluhan penyakit asma atau bronkitis.

Dengan perkiraan biaya Rp 173 ribu hingga Rp 4,4 juta per pasien, ongkos total pengobatan akibat asma dan bronkitis bisa mencapai Rp 210 miliar sampai Rp 5,3 triliun.

Polusi udara di Jakarta disebabkan oleh asap beracun dari knalpot kendaraan bermotor. Semakin bertambah kemacetan lalu lintas di Jakarta, semakin meningkat pula polusi udaranya. Sayangnya, meski Gubernur DKI Jakarta terus berganti, paradigma usang dalam mengurai kemacetan lalu lintas terus saja bertahan.

Paradigma usang pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan lalu lintas ini adalah menambah panjang jalan, dengan alasan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak seimbang dengan pertambahan panjang jalan. Padahal pertambahan panjang jalan justru merangsang orang untuk menggunakan kendaraan bermotor pribadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sudah banyak penelitian di berbagai negara yang mengungkap keterkaitan antara penambahan panjang jalan, termasuk pembangunan jalan tol, dan kemacetan lalu lintas. Sebuah penelitian yang dilakukan di California, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa setiap 1 persen penambahan panjang jalan dalam setiap satu mil jalur akan menghasilkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor sebesar 0,9 persen dalam waktu lima tahun (Hanson, 1995).

Di Mumbai, India, misalnya, ketika jalan diperpanjang dua kali lipat dari 1951 hingga 2007, jumlah kendaraan bertambah 43 kali lipat. Sebuah studi di University of California di Berkeley antara 1973 dan 1990 mengungkap, untuk setiap 10 persen kenaikan kapasitas jalan raya (termasuk jalan tol), kepadatan lalu lintas juga naik sekitar 9 persen dalam empat tahun (1 Carol Jouzatis. "39 Million People Work, Live Outside City Centers." USA Today, November 4, 1997: 1A-2A).

Karena itu, tidak aneh jika Lee Myung-bak, saat menjabat Wali Kota Seoul, Korea Selatan, berani menghancurkan jalan tol layang pada 2003. Keberanian Lee Myung-bak menghancurkan jalan tol di Kota Seoul didasari sebuah keyakinan bahwa pembangunan jalan tol dalam kota tidak akan bisa mengatasi kemacetan lalu lintas. Pembangunan jalan tol dalam kota justru akan menambah kesemrawutan kota. Dengan menghancurkan jalan tol, ia justru ingin memperbaiki wajah kotanya.

Alih-alih membuat terobosan baru, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok justru mendorong pembangunan enam jalan tol agar dipercepat. Padahal studi kelayakan pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta sendiri (PT Pembangunan Jaya, Mei 2005) justru menyatakan setiap pertambahan jalan sepanjang 1 kilometer di Jakarta akan selalu dibarengi dengan pertambah an 1.923 mobil pribadi.

Dapat dibayangkan berapa ratus ribu mobil lagi yang akan berkeliaran di Jakarta jika dibangun jalan tol dalam kota baru sepanjang 69,77 kilometer. Singkat kata, proyek pembangunan  enam jalan tol dalam kota itu tidak menguntungkan warga Jakarta, yang selama ini telah tersiksa oleh kemacetan lalu lintas dan polusi udara.

Padahal, saat kampanye menjadi calon Gubernur DKI Jakarta bersama Joko Widodo (Jokowi), proyek pembangunan enam jalan tol dalam kota  tersebut ditolak. Pembangunan tol di dalam kota warisan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya dinilai sebuah kebijakan yang keliru. Namun entah mengapa setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi, Ahok justru begitu bernafsu melanjutkan proyek enam jalan tol dalam kota.

Untuk Jakarta yang lebih baik, paradigma usang pembangunan Kota Jakarta harus ditinggalkan, termasuk dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Jakarta perlu gubernur baru yang bukan saja berani, tapi juga memiliki paradigma baru dalam pembangunan.

Siapa calon Gubernur DKI Jakarta yang memiliki paradigma baru pembangunan kota? Untuk menilainya, kita bisa melihat jejak rekam para calon gubernur itu dalam perdebatan wacana penyelesaian persoalan Jakarta. Dalam mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas, misalnya, bila cagub DKI Jakarta masih mengedepankan pendekatan pembangunan jalan raya, termasuk jalan tol, dapat dipastikan cagub tersebut menggunakan paradigma usang pembangunan.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Partai Pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 Siap Dorong ke Pilkada DKI Jakarta 2024: Top Priority

26 hari lalu

Anies Baswedan saat menghadiri silaturahmi dan halal bihalal dengan PKL dan warga kampung Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kampung Marlina, Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara pada Ahad, 19 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Partai Pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 Siap Dorong ke Pilkada DKI Jakarta 2024: Top Priority

Anies Baswedan menyatakan tengah memikirkan dengan serius terkait dorongan NasDem, PKS, dan PKB terhadap dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.


Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

43 hari lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Anies dan Ahok sulit bersanding di Pilkada DKI Jakarta 2024


Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

52 hari lalu

Anies Baswedan saat menghadiri acara Syawalan HMI MPO di Yogyakarta, Ahad, 28 April 2024. Foto: Dok. Istimewa.
Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.


Jokowi Bagikan Bansos di Depan Istana Merdeka, Begini Penjelasan Heru Budi

9 April 2024

Presiden Jokowi (tengah) melihat proses pembagian sembako untuk warga di pintu Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 6 April 2024. Sebanyak 1000 paket sembako dibagikan Presiden Joko Widodo untuk warga Bogor di bulan Ramadan 1445 Hijriyah. ANTARA/Arif Firmansyah
Jokowi Bagikan Bansos di Depan Istana Merdeka, Begini Penjelasan Heru Budi

Heru Budi mengatakan bansos tersebut bersumber dari dana operasional Presiden.


Heru Budi Sebut Jakarta Kewalahan Jika Hujan 4 Jam Berintensitas 180 mm per Hari, Begini Penjelasannya

25 Maret 2024

Sejumlah pengendara menerobos banjir yang merendam kawasan Daan Mogot, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Intensitas hujan yang tinggi membuat banjir setinggi 10-30 cm yang merendam di kawasan tersebut. TEMPO/Fajar Januarta
Heru Budi Sebut Jakarta Kewalahan Jika Hujan 4 Jam Berintensitas 180 mm per Hari, Begini Penjelasannya

Heru Budi mengatakan Proyek Sodetan Ciliwung dapat mengatasi banjir di Jakarta.


Pemutusan KJMU jadi Polemik, Begini Respons Heru Budi, Anies Baswedan, dan DPRD DKI

12 Maret 2024

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan usai pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis kemarin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemutusan KJMU jadi Polemik, Begini Respons Heru Budi, Anies Baswedan, dan DPRD DKI

Anies Baswedan sebut pemutusan KJMU di tengah jalan berikan penderitaan, sementara Heru Budi sebut bahwa pemutusan itu didasarkan perubahan mekanisme


Pilgub DKI Jakarta, Apakah Deretan Nama Ini Berpeluang?

10 Maret 2024

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
Pilgub DKI Jakarta, Apakah Deretan Nama Ini Berpeluang?

Belakangan beberapa nama mulai dibicarakan akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta, walaupun masih jauh waktu pelaksanaannya. Siapa saja?


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

8 Maret 2024

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?


Wali Kota Solo dari Masa ke Masa Ada Bapak dan Anak, Jokowi dan Gibran

1 Maret 2024

Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) dan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum menuju Gedung MPR di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Wali Kota Solo dari Masa ke Masa Ada Bapak dan Anak, Jokowi dan Gibran

Berikut daftar nama yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo, ada nama bapak dan anak, Jokowi dan Gibran.


4 Nama yang Santer Dikabarkan Maju Pilgub DKI 2024, Ada Sahroni hingga Ridwan Kamil

1 Maret 2024

Seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelesaikan pekerjaannya di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Besaran tukin pegawai ASN di Jakarta tersebut berhubungan dengan perubahan status dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, setelah ibu kota pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
4 Nama yang Santer Dikabarkan Maju Pilgub DKI 2024, Ada Sahroni hingga Ridwan Kamil

Berikut sejumlah nama yang santer dikabarkan akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, mulai dari Ridwan Kamil hingga Sahroni.