Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penegaraan Pancasila Pasca-1965

image-profil

image-gnews
Iklan

Ito Prajna-Nugroho, peneliti di Lembaga Studi Terapan Filsafat dan alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

"Tidak ada negara di luar penegaraan. Adanya negara ialah karena dan selama manusia menegara. Menegara berarti bercakap-cakap. Percakapan itu mempersatukan. Andaikata menegara berhenti, maka lenyap juga negara. Karena menegara itu perbuatan manusia, jadi sebagai realisasi juga mengandung unsur kegagalan." Demikian kata-kata filsuf Indonesia, Driyarkara, dalam tulisannya di majalah kebudayaan Basis, Tahun VI, April 1957, berjudul "Filsafat Kehidupan Negara".

Ditulis dua belas tahun setelah kemerdekaan Indonesia, karya Driyarkara itu seperti telah jauh-jauh hari mengantisipasi peliknya problematika kehidupan sosial-politik Indonesia di bawah panji Republik. Benturan antar-aliran politik, korupsi, nepotisme, fanatisme ideologis, radikalisme agama, brutalnya perebutan kekuasaan, semua itu terang-terangan mempecundangi demokrasi dan menggerogoti fondasi kepentingan publik (res publica) yang menjadi dasar negara republik. Puncak kemelut itu tentu saja prahara sosial-politik pada akhir September 1965 hingga 1966, berupa "pembersihan" besar-besaran terhadap komunisme oleh golongan anti-komunis yang sejak beberapa tahun sebelumnya telah dibuat resah dan takut oleh politik agitasi PKI.

Konflik, baik sebagai potensi maupun peristiwa aktual, selalu memiliki ciri yang khas, yaitu kecenderungannya berubah brutal. Ketakutan dan irasionalitas, melalui histeria massa, adalah orgy yang dapat dengan mudah mengubah percikan konflik menjadi brutalitas, baik di tingkat personal maupun massal. Di titik paling brutal itu saling membinasakan adalah kanal alamiah setiap konflik. Sejarah peradaban manusia memiliki segudang contoh dari konflik dalam bentuknya yang paling brutal, seperti juga diperlihatkan oleh sejarah Indonesia dalam prahara 1965-1966. Sebagai warga yang mengalami langsung "kegilaan" prahara 1965, baik sebelum maupun sesudahnya, Driyarkara selalu mengajak untuk kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila, dalam pandangan Driyarkara, adalah dasar negara yang menentukan bukan saja kodrat manusia Indonesia yang beradab berbudaya, tapi juga menentukan sikap perilaku negara beserta aparatusnya dalam menjamin serta melindungi keberlangsungan hidup warga di dalamnya. Pancasila menjadi dasar yang menentukan kewarasan, keadaban, dan keberadaan hidup menegara Republik Indonesia. Dalam bahasa Driyarkara, Pancasila harus dipandang dalam hubungannya dengan negara, dan bukan untuk mengatur-atur moral individu warga yang hak-hak pribadinya justru dilindungi oleh Pancasila. Maka seorang Rusia bisa saja menerima Pancasila sebagai Weltanschauung (pandangan hidup), tapi baginya Pancasila tidak dialami sebagai dasar negara (Driyarkara, 2006: 923).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara terutama berkaitan dengan moralitas negara, dan bukan mengurusi moralitas pribadi individual masing-masing warganya. Untuk itu, Pancasila memerlukan proses penegaraan terus-menerus dari manusia Indonesia, khususnya para pemimpin dan punggawa negara yang telah didaulat merawat kesejahteraan publik. Maka, segala bentuk kesewenangan dan kebiadaban, apalagi pembantaian dan pembunuhan massal, adalah bentuk kegagalan negara dalam menjamin keselamatan warga dan kepentingan publik yang seharusnya dilindungi, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara.

Negara justru akan semakin gagal jika menolak mengakui kegagalannya. Sebab, sebagaimana dikatakan Driyarkara, sudah sewajarnya hidup menegara, sebagai realisasi tindakan manusia, mengandung unsur kegagalan. Kebesaran dan kedaulatan negara justru terletak pada kemampuannya dalam menyikapi serta mengakui kegagalan tersebut. Dengan kata lain, kemampuan negara untuk melampaui, dan bukannya melupakan, trauma-trauma masa lalunya. Tindakan politis negara yang paling logis, paling rasional, tapi juga paling minimal, dalam hal ini tidak lain adalah: meminta maaf kepada mereka yang telah dicerabut dari hak-hak dasarnya.

Dalam kaitan dengan prahara G-30-S 1965, 50 tahun setelah peristiwa tersebut terjadi, pada abad ke-21 di mana komunisme dan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi praktis telah mandul semandul-mandulnya, penolakan aparatus negara, termasuk kepala negara, untuk meminta maaf memperlihatkan bagaimana kita sebagai bangsa belum dapat melampaui atau men-transendensi trauma-trauma masa lalu kita.

Sebelum kita saling mendakwa dan saling membenarkan posisi masing-masing, mungkin layak jika kita saling memeriksa diri sejauh mana negara telah sungguh konsisten melaksanakan amanat Pancasila dalam hidup bernegara saat ini, seraya saling mengingatkan bahwa "setiap pusat pemerintahan bisa menjadi pusat anarkisme, pusat perekonomian justru dapat menjadi pusat pemelaratan, pusat peradilan menjadi sarang korupsi, dan pusat kebudayaan justru menjadi pusat kebuayaan (Driyarkara, 2006:603)." *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Empat Presiden Indonesia Kelahiran Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi

7 hari lalu

Presiden Sukarno dan Soeharto
Empat Presiden Indonesia Kelahiran Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi

Tak hanya bulan lahirnya Pancasila, Juni juga menjadi hari kelahiran empat Presiden Indonesia: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi.


Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

7 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

Pendiri sekaligus mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akhirnya bebas murni per hari ini, Senin, 10 Juni 2024, setelah sejak Juli 2022 lalu berstatus bebas bersyarat. Berikut daftar Kontroversinya.


Pemerataan Pembangunan Masih Tersentralisasi di Jawa, Faisal Basri: Gagal Total

13 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pemerataan Pembangunan Masih Tersentralisasi di Jawa, Faisal Basri: Gagal Total

Faisal Basri menyebut Pancasila mestinya tak hanya jargon, tapi pemersatu antardaerah.


Kisah Sultan Pencetus Lambang Garuda Pancasila yang Terinspirasi Dewa Hindu

15 hari lalu

Sultan Hamid II. Wikipedia
Kisah Sultan Pencetus Lambang Garuda Pancasila yang Terinspirasi Dewa Hindu

pencetus lambang Garuda Pancasila adalah Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung sultan Pontianak, Sultan Syarif Muhammad Alkadrie.


Kisah Perubahan Lambang Garuda Pancasila

15 hari lalu

Peserta membawa lambang Garuda Pancasila saat upacara tradisi Bedhol Pusaka di depan Museum Istana Gebang Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu 31 Mei 2023. Tradisi Bedhol Pusaka yang dirangkai dengan pawai lampion tersebut digelar jelang peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Kisah Perubahan Lambang Garuda Pancasila

Desain lambang Garuda Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Sultan Hamid II


Profil Pulau Ende yang Menjadi Tempat Sukarno Merumuskan Pancasila

15 hari lalu

Patung Soekarno di Kota Ende. BPMI Setpres/Laily Rachev
Profil Pulau Ende yang Menjadi Tempat Sukarno Merumuskan Pancasila

Pulau Ende terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini menjadi saksi bisu proses Sukarno dalam perenungan dan merumuskan Pancasila.


Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

15 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

Selain Sukarno, Muhammad Yamin dan Dr Soepomo menyumbangkan gagasannya soal dasar negara. Sukarno menyebut buah pikirannya dengan nama Pancasila.


40 Link Twibbon Hari Lahir Pancasila, Silakan Unggah dan Tayang di Media Sosial Anda

16 hari lalu

Ilustrasi Pancasila. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout
40 Link Twibbon Hari Lahir Pancasila, Silakan Unggah dan Tayang di Media Sosial Anda

1 Juni, Hari Lahir Pancasila bisa turut memeriahkannya dengan unggah link Twibbon khusus atau bingkai bertema Pancasila di media sosial Anda.


Jokowi Minta Sosialisasi Pancasila Disesuaikan dengan Cara Gen Z

16 hari lalu

Suasana Upacara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2024 yang digelar di Dumai, Riau pada Sabtu, 1 Juni 2024. Upacara dihadiri oleh Presiden Joko Widodo serta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dan para pejabat. TEMPO/Adinda Jasmine
Jokowi Minta Sosialisasi Pancasila Disesuaikan dengan Cara Gen Z

Jokowi mengatakan Indonesia patut bersyukur bahwa negara tetap kokoh, stabil, dan bersatu-padu. Dia juga mengklaim ekonomi RI tetap tumbuh.


Jokowi Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Riau

16 hari lalu

Suasana Upacara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2024 yang digelar di Dumai, Riau pada Sabtu, 1 Juni 2024. Upacara dihadiri oleh Presiden Joko Widodo serta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dan para pejabat. TEMPO/Adinda Jasmine
Jokowi Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Riau

Jokowi memasuki upacara pada pukul 07.23 WIB dengan mengenakan baju adat Riau bernuansa hitam dan emas.