Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembatalan Peraturan Bermasalah

Oleh

image-gnews
Iklan

Keputusan yang ditunggu-tunggu itu turun juga. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah. Ribuan aturan menyangkut investasi, pajak, atau retribusi ini bukannya memperlancar jalannya birokrasi, melainkan malah menghambat.

Terobosan pemerintah semestinya tak berhenti di sini saja. Yang lebih penting adalah mengawasi bagaimana keputusan itu dijalankan. Harus dipastikan pembatalan itu tak cuma di atas kertas, tapi betul-betul terlaksana di daerah.

Banyaknya perda bermasalah sudah lama menjadi keluhan. Para investor mempersoalkan betapa berbelit dan rumitnya perizinan. Regulasi yang semestinya mempermudah proses investasi malah menjadi penjerat. Tak mengherankan jika Indonesia menjadi salah satu negara terburuk untuk kategori kemudahan berinvestasi. Tahun ini, Bank Dunia menempatkan Indonesia di posisi ke-109 dari 189 negara untuk kategori "ease of doing business".

Membabat perda bermasalah memang tak otomatis mengundang investor datang berbondong-bondong. Banyak faktor lain yang harus ikut diperhatikan. Misalnya, soal kepastian hukum di tingkat nasional, pungutan liar, atau tingginya upah buruh. Namun penghapusan perda-perda itu tetap penting. Ini tak hanya menjadi pembuka jalan bagi kemudahan berinvestasi, tapi juga sekaligus menjadi pesan kuat bahwa pemerintah serius menghapus semua aturan yang merugikan dunia usaha.

Tentu harus dicatat, upaya serupa pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Lembaga swadaya masyarakat Setara Institut mencatat, pada periode 2002-2009, ada 2.246 perda yang dicabut. Lalu, pada 2010-2014, sebanyak 1.502 perda sejenis dianulir. Terakhir, sudah di masa Jokowi, pada November 2014 hingga Mei 2015, sebanyak 139 perda bernasib serupa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika begitu banyak perda telah dibatalkan tapi sekarang pencabutan kembali dilakukan, kita patut bertanya: mengapa perda-perda aneh itu terus bermunculan, seolah patah tumbuh hilang berganti?

Ada dua kemungkinan mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, terbatasnya pengawasan terhadap proses pembuatan perda. Perda yang disusun oleh DPRD dan kepala daerah setempat sering tak melibatkan khalayak terkait dalam penyusunannya. Jarang terdengar penyusunan perda di daerah dilakukan dengan memanggil masyarakat untuk ikut memberi pendapat.

Sebab kedua, lemahnya pengawasan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat punya kewenangan executive review untuk memastikan apakah sebuah perda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Kewenangan ini semestinya lebih sering digunakan untuk mengawasi secara rutin perda yang terbit di daerah. Kementerian Dalam Negeri tak perlu menunggu lama untuk membatalkan perda yang tidak layak. Untuk ini, sistem pengawasan di Kementerian Dalam Negeri perlu ditingkatkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


78 Tahun Donald Trump, Berikut Hikayat Presiden Amerika Serikat ke-45

3 menit lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Brendan McDermid
78 Tahun Donald Trump, Berikut Hikayat Presiden Amerika Serikat ke-45

Donald Trump telah berusia 78 tahun. Ambisinya menjadi Presiden Amerika Serikat terus menyala. Ini profil Presiden Amerika Serikat ke-45.


Kans Duet Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta, PSI: Tunggu Agustus

7 menit lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Kans Duet Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta, PSI: Tunggu Agustus

PSI bakal menjawab peluang duet Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta, pada Agustus mendatang.


Diminta Laporkan Kerugian akibat Aturan Impor, Bos Industri Tekstil: Ombudsman Harusnya Inisiatif Investigasi

9 menit lalu

Pekerja mengatur benang-benang untuk corak di mesin tenun sebuah pabrik kain sarung di Kampung Balekambang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 18 Maret 2024. Utilitas industri tekstil kecil dan menengah akan sangat terbantu setelah pemerintah mengeluarkan aturan baru yang membatasi impor tekstil dan produk tekstil. TEMPO/Prima mulia
Diminta Laporkan Kerugian akibat Aturan Impor, Bos Industri Tekstil: Ombudsman Harusnya Inisiatif Investigasi

Direktr API, Danang Girindrawardana, menyebut Ombudsman seharusnya peka dan berinisiatif menginvestigasi aturan impor yang merugikan industri tekstil.


Robert Lewandowski Dikabarkan Absen saat Polandia vs Belanda di Euro 2024, Ronald Koeman Ubah Pendekatan Timnya

9 menit lalu

Timnas Polandia, Robert Lewandowski bereaksi saat betanding melawan Timnas Ukraina dalam Laga Persahabatan di National Stadium, Warsaw, Polandia, 7 Juni 2024. REUTERS/Kacper Pempel
Robert Lewandowski Dikabarkan Absen saat Polandia vs Belanda di Euro 2024, Ronald Koeman Ubah Pendekatan Timnya

Pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman mengaku telah menganalisis semua penyerang Polandia yang menjadi lawan di Grup D Euro 2024.


Menag Yaqut Cek Skema Murur Jemaah Haji: Semua Siap

9 menit lalu

Jamaah calon haji Indonesia menunggu kedatangan bus yang akan membawa mereka ke Arafah di Makkah, Arab Saudi, Jumat 14 Juni 2024. Jamaah calon haji Indonesia mulai diberangkatkan secara bertahap ke Arafah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji pada Sabtu, 15 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menag Yaqut Cek Skema Murur Jemaah Haji: Semua Siap

Menag mengecek persiapan murur jemaah haji.


WNI yang Hilang di Jepang Ditangkap Imigrasi Jepang, Pakai Visa Wisata Diduga untuk Bekerja

12 menit lalu

Judha Nugraha, Direktur perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri. antaranews.com
WNI yang Hilang di Jepang Ditangkap Imigrasi Jepang, Pakai Visa Wisata Diduga untuk Bekerja

Direktur Pelindungan WNI Judha Nugraha mengatakan berdasarkan keterangan keluarga Revi Cahya berniat kerja di Jepang


Bamsoet Apresiasi Tulisan Prabowo di Newsweek

15 menit lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Apresiasi Tulisan Prabowo di Newsweek

Bambang Soesatyo mendukung berbagai gagasan Presiden Indonesia Terpilih, Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan dalam artikel opini yang ditulisnya dan dimuat di media asal Amerika Serikat (AS), Newsweek


Profil Sungai Citarum yang Dicemari Sampah Sepanjang 3 Kilometer

21 menit lalu

Pemulung mencari sampah plastik di Sungai Citarum di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 12 Juni 2024. Dari data dari Dinas LHK Provinsi Barat, mencatat sampah yang mengendap sejak Jumat (7/6/2024) di Sungai Citarum kawasan Batujajar tersebut memiliki panjang 3 kilometer serta lebar 60 meter dan diperkirakan volume sampah plastik lebih dari 100 ton. TEMPO/Prima Mulia
Profil Sungai Citarum yang Dicemari Sampah Sepanjang 3 Kilometer

Sungai Citarum merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat. Kini kondisinya memprihatinkan dicemari sampah sepanjang 3 Km.


Wakil Jaksa Agung Sunarta Jelang Pensiun, Ini Kandidat Penggantinya

33 menit lalu

Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas LKPP APBN TA 2021 serta LHP BPK 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Jaksa Agung Sunarta Jelang Pensiun, Ini Kandidat Penggantinya

Wakil Jaksa Agung Sunarta telah menginjak usia 60 tahun. Ia diperbolehkan memilih untuk pensiun atau menunggu dua tahun lagi sesuai putusan MK


7 jenis Sapi untuk Hewan Kurban, Apa Saja Syarat Harus Dipenuhi?

37 menit lalu

Petugas bersiap memotong seekor sapi kurban dari Presiden Jokowi di kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta, Ahad, 11 Agustus 2019. Jokowi menyumbangkan sapi kurban jenis limosin seberat 1,7 ton di Masjid Istiqlal. ANTARA
7 jenis Sapi untuk Hewan Kurban, Apa Saja Syarat Harus Dipenuhi?

Berikut adalah beberapa jenis sapi yang sering digunakan untuk hewan kurban di Indonesia, dari sapi Bali, sapi lomosin, hingga sapi simmental.