Smith Alhadar, Penasihat untuk The Indonesian Society for Middle East Studies
Di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-70 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, pada 28 September 2015, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pembicaraan soal masa depan Suriah. Sebelumnya, pembicaraan dengan topik yang sama dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry.
Ada kesepakatan antara AS dan Rusia tentang Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS), tapi mereka berbeda pendapat soal rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Obama tidak berkeberatan Rusia ikut terlibat langsung memerangi ISIS, tapi tidak menghendaki Bashar terus berkuasa seperti sediakala, kecuali selama masa transisi sampai terbentuk pemerintah persatuan nasional.
Sikap ini berseberangan dengan Putin, yang hendak mempertahankan Bashar, yang dipandang sebagai satu-satunya kekuatan yang legitimate dan mampu menghadapi ISIS. Putin menunjuk kesalahan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pimpinan AS saat menggusur Presiden Irak, Saddam Hussein, dan pemimpin Libya, Muammar Khaddafy, yang berujung pada hancurnya dua negara itu.
Untuk mempertahankan Bashar, sejak 17 September lalu, Rusia mengirim 500 personal militernya dan memasok berbagai jenis senjata ke Suriah. Ini mengingat rezim Bashar kian kedodoran menghadapi ISIS. Kalau tidak dibantu, bisa dipastikan rezim Bashar akan runtuh. Rusia melihat solusi politik tidak juga memberi titik terang, meski perundingan damai di Jenewa telah dilakukan beberapa kali dan ISIS tinggal 200 kilometer dari Damaskus, ibu kota Suriah.
Menunggu lebih lama terlalu berisiko. Rusia bisa kehilangan pangkalan angkatan lautnya di Tartus, Suriah, bila ISIS atau faksi Islam lainnya berhasil mendongkel rezim Al-Assad. Padahal itu satu-satunya pangkalan Rusia di Timur Tengah dan Laut Tengah.
Di samping itu, Rusia ingin konsisten membantu temannya yang dalam kesulitan besar. Rusia telah memasok senjata ke Suriah sejak 1955. Sekitar 71 persen persenjataan Suriah dipasok oleh Rusia antara 2009 dan 2011.
Kenyataan lainnya, sejak Juli lalu, Turki telah bergabung dengan koalisi anti-ISIS dengan membuka pangkalan udara Incirlik bagi pesawat tempur AS. Padahal sebelumnya Turki menolak terlibat kecuali koalisi setuju menjatuhkan rezim Bashar sebagai bagian dari perang melawan ISIS.
Kebencian Turki terhadap rezim Bashar bisa dimaklumi. Sejak 1984, Presiden Suriah Hafez al-Assad, ayah Bashar, membantu dan melindungi Partai Pekerja Kurdistan (PKK) untuk melakukan pemberontakan bersenjata di Turki.
Maka Rusia curiga bahwa keikutsertaan Turki dalam memerangi ISIS bertujuan ganda: selain membabat ISIS dan PKK, perang akan diperluas untuk melawan rezim Bashar. Fakta bahwa Turki menuntut AS melatih warga Suriah keturunan Turki yang dipakai sebagai pasukan darat untuk memerangi ISIS serta dukungan Turki kepada Ikhwanul Muslimin (IM) Suriah, kekuatan politik paling utama di antara pemberontak, cukup memperkuat dugaan Rusia itu.
Posisi Rusia untuk terlibat di Suriah menguat setelah pada akhir Agustus lalu, negara itu berhasil menggandeng Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendukung Bashar. Secara geopolitik, Mesir berkepentingan menjaga kelangsungan hidup rezim Bashar guna mengimbangi Israel. Mesir juga khawatir Suriah akan dikuasai IM pasca-rezim Bashar. Sementara itu, partai terkuat di Yordania adalah Partai IM. Dalam situasi ekonomi sulit saat ini, dan di tengah menguatnya simpatisan ISIS di kerajaan tersebut, sangat berbahaya bila IM berkuasa di Suriah.
UEA merangkul Rusia, selain AS tentunya, untuk memperkuat posisinya di Teluk Persia dalam menghadapi Iran. Rusia juga melihat Arab Saudi akan segera mengalihkan serangan terhadap rezim Suriah setelah perang di Yaman selesai. Serangan ke Suriah bertujuan merealisasi doktrin anti-Iran. Namun, dengan keterlibatan langsung Rusia di Suriah, yang didukung Mesir, Yordania, dan UEA, rencana Riyadh itu akan mentah.
Manuver Rusia tersebut membuat AS prihatin karena berisiko terjadi bentrokan militer di lapangan. Apalagi dikabarkan personel militer Rusia juga ikut berperang. Dengan dukungan Iran, Irak, Mesir, UEA, dan Yordania, posisi Rusia cukup kuat. Sementara itu, AS hanya memiliki kawan Turki, Arab Saudi, dan empat kerajaan Arab di Teluk Persia.
Situasi ini terjadi karena AS dan sekutu Arabnya terlalu lamban memerangi ISIS. Sudah setahun koalisi Liga Arab-NATO menyerang ISIS. Namun, kenyataannya, wilayah yang dikuasai ISIS semakin luas. Tak kurang pentingnya, AS telah memastikan ISIS menggunakan senjata kimia gas mostar dalam menyerang musuhnya.
Pertikaian antara AS dan Rusia akan membuat perang menghadapi ISIS dan persoalan seputar masa depan rezim Bashar al-Assad menjadi berlarut-larut, sehingga tragedi kemanusiaan di Suriah terus berlangsung. Dalam waktu dekat, akan ada pertemuan para pemain utama di kawasan: AS, Rusia, Turki, Iran, Arab Saudi, dan Mesir, yang disponsori PBB. Semoga saja pertemuan ini mencapai sebuah solusi komprehensif untuk segera dapat mengakhiri krisis Suriah.
