Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontroversi Peristiwa 1965

Oleh

image-gnews
Iklan

Pemerintah tidak boleh menganggap enteng hasil International People's Tribunal (IPT) tentang peristiwa 1965. Sia-sia saja bereaksi keras terhadap putusan Pengadilan Masyarakat Internasional itu, karena hanya akan semakin mencoreng bangsa Indonesia.

Mulai membuka sidang pada November 2015, IPT memutuskan soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara selama kurun 1965-1966 pada Rabu lalu. Pengadilan menyatakan telah terjadi genosida dalam peristiwa pembasmian pendukung dan anggota Partai Komunis Indonesia pada 1965 dan 1966. IPT juga merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk meminta maaf atas peristiwa itu, dan melakukan penyelidikan.

Reaksi keras langsung ditunjukkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, yang menilai sidang itu sebagai gombal dan bertujuan memecah-belah rakyat Indonesia. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pun menolak tudingan telah terjadi pembunuhan massal.

IPT memang bukan lembaga resmi. Namun rekomendasi pengadilan ini cukup berpengaruh. Pengadilan yang sama pernah menyidangkan kejahatan Israel terhadap masyarakat Palestina, yang berakhir dengan pengakuan dunia. Apalagi kesimpulan telah terjadi genosida dalam Peristiwa 1965 bukanlah tudingan sembarangan.

Pemerintah selama ini berkukuh bahwa pembantaian pada 1965 dan 1966 merupakan konflik horizontal, bukan vertikal yang melibatkan negara, sehingga negara tidak perlu meminta maaf kepada para korban. Namun berbagai bukti, termasuk hasil penyelidikan Komnas HAM pada 2012, menunjukkan adanya campur tangan negara dalam kekerasan di berbagai penjuru negeri. Ratusan ribu orang dibunuh dan puluhan ribu orang dipenjarakan selama belasan tahun tanpa pengadilan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tanda-tanda perubahan sikap sempat ditunjukkan Presiden Jokowi saat berpidato di depan DPR pada 14 Agustus 2015 dengan menyatakan pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air, termasuk melakukan rekonsiliasi. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, juga pernah menggelar simposium "Membedah Tragedi 1965" pada April lalu.

Kalau ingin serius, ada dua langkah yang bisa diambil pemerintah dalam Peristiwa 1965 dan 1966. Pertama, melalui jalur hukum. Hasil penyelidikan Komnas HAM, yang merekomendasikan dilakukan penyidikan, bisa ditindaklanjuti Kejaksaan. Langkah kedua adalah jalur non-yudisial dengan melakukan rekonsiliasi setelah didahului dengan pengakuan telah terjadi pelanggaran HAM berat yang melibatkan negara.

Tapi kedua langkah itu masih sulit diharapkan. Sekarang saja para pejabat malah menolak hasil pengadilan di Den Haag. Seharusnya pemerintah menghargai hasil IPT serta berupaya menyelesaikan kasus 1965 dan 1966 secara adil dan bermartabat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pertamina Patra Niaga Tambah Solar dan LPG 3kg Jelang Idul Adha

3 menit lalu

Petugas Pertamina saat melakukan pengisian tabung gas elpiji 3 kilogram. Pertamina Patra Niaga, menjamin stok gas elpiji aman dan tersedia menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijiriah.
Pertamina Patra Niaga Tambah Solar dan LPG 3kg Jelang Idul Adha

Pertamina Patra Niaga terus memonitor pergerakan kebutuhan BBM dan LPG masyarakat menjelang Idul Adha.


Studi Baru Sebut Kesepian Bisa Menimbulkan Penyakit Jantung, Penjelasannya?

7 menit lalu

Ilustrasi wanita kesepian. shutterstock.com
Studi Baru Sebut Kesepian Bisa Menimbulkan Penyakit Jantung, Penjelasannya?

Kesepian dan isolasi sosial tidak hanya berdampak kesejahteraan mental, tetapi juga berimplikasi serius terhadap kesehatan seperti penyakit jantung.


Polres Garut dan Dishub Razia Bus Klakson Telolet karena Mengundang Bahaya bagi Anak-Anak

8 menit lalu

Anak-anak berjoget dan mendokumentasikan bus yang membunyikan klakson saat melintas di Tol Jagorawi menuju Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 23 Mei 2024. Klakson bus telolet menjadi fenomena yang viral diburu oleh anak-anak meskipun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang penggunaan klakson telolet pada bus karena dianggap mengancam keselamatan jalan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Polres Garut dan Dishub Razia Bus Klakson Telolet karena Mengundang Bahaya bagi Anak-Anak

Geografis Garut yang pegunungan dan berjalan sempit dinilai berbahaya bagi anak-anak yang mengejar bus karena tergoda klakson telolet


PPP Tak Lolos ke Senayan, Politikus Senior Ini Minta Elite Partai Minta Maaf Secara Terbuka

16 menit lalu

Zainut Tauhid Sa'adi (kiri)  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
PPP Tak Lolos ke Senayan, Politikus Senior Ini Minta Elite Partai Minta Maaf Secara Terbuka

Politikus senior PPP Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan soal tak lolosnya partai itu ke Senayan sebagai sesuatu yang wajar karena publik memberi hukuman.


Agensi Bantah Kim Soo Hyun Pacaran dengan Lim Na-young

23 menit lalu

Kim Soo Hyun saat menerima piala Popularity Award di Baeksang Arts Awards 2024, Selasa, 7 Mei 2024. Foto: Instagram/@baeksang.official
Agensi Bantah Kim Soo Hyun Pacaran dengan Lim Na-young

Sempat dirumorkan menjalin asmara, agensi aktor Korea Kim Soo Hyun membantah rumor tersebut.


BEM Undip Sebut Kenaikan IPI Batal: Tetap Kami Kawal

25 menit lalu

Ketua BEM Universitas Diponegoro (Undip) Farid Darmawan ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
BEM Undip Sebut Kenaikan IPI Batal: Tetap Kami Kawal

Kenaikan terjadi pada IPI atau biaya yang dikenakan pada calon mahasiswa baru yang masuk lewat jalur mandiri.


Tablet Perdana Poco Pad Bakal Hadir di Indonesia, Berbekal HyperOS dan Layar Besar

26 menit lalu

Poco Pad (Gizmochina)
Tablet Perdana Poco Pad Bakal Hadir di Indonesia, Berbekal HyperOS dan Layar Besar

Layar Poco Pad yang besar dengan ukuran 12,1 inci membuat perangkat ini mendukung terhadap segala aktivitas pengguna,


Perburuan Harun Masiku, Penyidik KPK Masih Analisis Ponsel Hasto Kristiyanto dan Alat Bukti Lainnya

33 menit lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Hngga saat ini Harun Masiku masih dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Perburuan Harun Masiku, Penyidik KPK Masih Analisis Ponsel Hasto Kristiyanto dan Alat Bukti Lainnya

KPK akan memanggil kembali Hasto Kristiyanto apabila sudah ada informasi dari penyidik yang menangani kasus Harun Masiku.


Gunung Ibu di Maluku Utara Erupsi Lagi, Tinggi Kolom Abu Mencapai 2.000 Meter

40 menit lalu

Kolom abu vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas erupsi Gunung Ibu di Maluku Utara. PVMBG
Gunung Ibu di Maluku Utara Erupsi Lagi, Tinggi Kolom Abu Mencapai 2.000 Meter

Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung direkomendasikan tidak beraktivitas di radius 4 kilometer.


Hidangan Idul Adha, 5 Kuliner Khas Nusantara Berbahan Utama Daging

40 menit lalu

Ilustrasi rendang. shutterstock.com
Hidangan Idul Adha, 5 Kuliner Khas Nusantara Berbahan Utama Daging

Saat merayakan Idul Adha, daging hewan kurban yang didapat akan dimasak untuk hidangan makan bersama keluarga