Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Restorasi Maritim Minus Kebijakan Strategis

image-profil

image-gnews
Iklan

Alan F. Koropitan, Lektor Kepala Bidang Oseanografi Institut Pertanian Bogor

Keputusan Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, setahun yang lalu, seakan menegaskan bahwa tumpang-tindih di sektor kelautan yang menghambat pembangunan selama ini harus segera dibenahi. Presiden menyadari bahwa, selain kesemrawutan sektoral kelautan, kita telah terlalu lama memunggungi laut.

Saat kampanye pada Juni 2014, Jokowi mengejutkan ahli kelautan di Indonesia dalam forum Hari Kelautan Sedunia di Bandung. Dalam forum itu, dia tanpa basa-basi langsung mempresentasikan restorasi maritim: budi daya laut, pasar gelap tuna dan pemanfaatan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), penangkapan ikan ilegal, serta padat karya sektor maritim. Keempat konsep tersebut mendapat apresiasi positif, karena inilah yang ditunggu-tunggu selama ini.

Konsep restorasi maritim ini sebetulnya dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan kejayaan maritim, selain konsep "tol laut" yang mengedepankan konektivitas laut. Konsep restorasi maritim sepertinya cepat naik daun, tapi setelah itu tenggelam. Hal yang patut diapresiasi adalah penangkapan kapal pengangkut ikan ilegal. Jadi, harus mulai dari mana proses penguraian kesemrawutan tersebut dalam restorasi maritim?

Riset Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB mengidentifikasi bahwa wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan di laut hanya 27 persen, selebihnya dikuasai oleh kementerian dan lembaga lain. Ada harapan tinggi bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman menerbitkan kebijakan terintegrasi kelautan yang bersifat instruksi operasional lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Sayangnya, sampai saat ini belum ada kebijakan tersebut, padahal sudah dimandatkan Undang-Undang Kelautan.

Dari sisi luas laut, Indonesia ketika merdeka hanya memiliki luas laut sekitar 100 ribu kilometer persegi. Dengan adanya Deklarasi Djuanda dan diakui secara internasional melalui Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, total luas perairan laut Indonesia menjadi sekitar 5,8 juta kilometer persegi, termasuk 2,7 juta kilometer perairan ZEE. Luas perairan laut mencapai 70 persen dari total wilayah kedaulatan RI.

Namun total pekerja di sektor laut dan pesisir hanya berkisar 5,6 juta orang, 2,3 juta di antaranya nelayan dan petambak 3,3 juta. Pembangunan nelayan seutuhnya terkesan jalan di tempat. Yang tampak adalah kebijakan populis seperti rencana pembagian 5.000 kapal. Nelayan memang membutuhkan armada untuk menangkap ikan sampai jauh ke perairan ZEE, tapi kebutuhan kapal dan alat tangkap sangat bervariasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan luas laut demikian, Kementerian Kelautan membagi menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dengan mandat penuh pada Menteri Kelautan dan Perikanan. Ide pembagian 11 zona pengelolaan ini adalah pengakuan akan keunikan karakteristik oseanografi dan jenis ikan yang beragam, sehingga perlu disikapi dengan pendekatan kebijakan pengelolaan perikanan yang khusus.

Melihat keunikan masing-masing zona laut, sudah saatnya WPP bertransformasi menjadi Badan Otorita Pengelolaan Perikanan. Kerangka kelembagaan ini dapat mengadopsi Regional Fisheries Management Organization yang diterapkan dalam konteks WPP, serta didukung oleh instrumen regulasi pengelolaan perikanan berbasis pendekatan ekosistem. Dengan demikian, wewenang Menteri Kelautan akan terdelegasi dalam Badan Otorita yang khusus mengelola masing-masing WPP. Porsi jabatan di Kementerian Kelautan dengan sendirinya akan berkurang. Badan Otorita juga dapat ditugasi membangun budidaya laut yang tangguh dan saling menunjang dengan kegiatan penangkapan.

Sementara itu, ada tantangan di tingkat global berupa ancaman perubahan iklim dan pertambahan penduduk dunia. Kebutuhan makanan laut, khususnya ikan segar, diprediksi akan melonjak hingga 45 persen per tahun. Pada sisi lain, stok ikan laut memiliki keterbatasan. Hasil tangkapan ikan laut dunia, menurut FAO (2014), cenderung stagnan pada kisaran 70-80 juta ton per tahun. Untuk itu, World Bank (2013) sudah memperkirakan bahwa konsumsi ikan laut pada 2030 hanya bisa dicukupi oleh produksi budi daya laut, yaitu mencapai hampir dua kali lipat dari produksi penangkapan.

Indonesia memang berjaya dengan budidaya tambak (udang dan bandeng) yang lahannya berkisar 600 ribu hektare, tapi saat ini banyak yang telantar dan memerlukan revitalisasi, bukan perluasan lahan. Luas lahan budi daya laut masih terbatas, yaitu sekitar 117 ribu hektare atau tak sampai 1 persen dari luas potensial budidaya laut yang Indonesia miliki (12 juta hektare). Sayangnya, ini diperparah oleh efisiensi petambak Indonesia yang tergolong paling rendah, yaitu 1 ton per orang per tahun. Bandingkan dengan Cile sebesar 35 ton per orang per tahun atau bahkan Norwegia 187 ton per orang per tahun (FAO, 2010).

Hal lain yang menghambat restorasi maritim adalah sebaran industri pengolahan di Indonesia yang 60 persen berada di Pulau Jawa. Sisanya tersebar di Sumatera dan Indonesia bagian timur. Masalah ini mengganggu rantai pasokan bahan baku yang umumnya berada di luar Jawa dan pada kenyataannya masih terhambat oleh masalah konektivitas laut. Ini terjadi karena belum jelasnya pelaksanaan "tol laut" yang dulu jadi janji kampanye Jokowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bicara Karbon Biru di Jerman, KKP Desak Perlu Teknologi Sistem Pemantauan Laut

2 hari lalu

Rancang Ekosistem Karbon Biru. prasetya.ub.ac.id
Bicara Karbon Biru di Jerman, KKP Desak Perlu Teknologi Sistem Pemantauan Laut

Kehadiran KKP di Jerman menyampaikan posisi Indonesia pada Ocean and Climate Change Dialogue.


Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

8 hari lalu

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, saat konferensi pers mengenai Langkah Baru Garda Pengawal Ekonomi Biru di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024. Foto/Mochamad Firly Fajrian
Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

KKP mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang akan diekspor


Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

10 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono . TEMPO/M Taufan Rengganis
Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.