Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menimbang Kemitraan Trans-Pasifik

image-profil

image-gnews
Iklan

Kiki Verico, Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia

Data menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi antarnegara banyak dilakukan di tingkat kawasan. Hubungan ini bisa saling melengkapi, misalnya kerja sama antara perdagangan dunia dan kawasan yang ibarat "masakan dan bumbunya" (Lamy, 2007). Salah satu kerja sama kawasan ekonomi yang besar selain Uni Eropa adalah Asia-Pasifik. Selain Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), kerja sama terbatas yang terjadi di kawasan ini adalah Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) yang dirintis sejak 2008.

Selama proses negosiasi yang cukup alot di antara negara anggota TPP hingga 2015, Indonesia memilih berada di luar dan lebih berfokus pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dilaksanakan mulai akhir 2015 dan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang mencakup negara ASEAN+6 (10 negara anggota ASEAN ditambah Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru) yang dirintis sejak 2012, tapi diperkirakan masih menyelesaikan negosiasinya hingga awal 2016.

Di tengah proses negosiasi RCEP, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai oleh TPP pada 5 Oktober lalu. Hanya berselang tiga pekan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia memiliki keinginan untuk bergabung dengan TPP. Pernyataan yang disampaikan saat Presiden memberikan keterangan kepada awak media bersama Presiden Barack Obama pada 26 Oktober lalu itu menyita perhatian dunia. Ini karena Indonesia adalah negara anggota APEC terbesar di Asia Tenggara dan satu-satunya negara anggota ASEAN di kelompok G20.

Keinginan Indonesia dapat mengubah keseimbangan ekonomi kawasan Asia-Pasifik antara RCEP dan TPP. Saat ini RCEP memiliki 16 negara anggota dengan 3,5 miliar penduduk, PDB US$ 23 triliun dan menguasai sekitar 28 persen perdagangan dunia. Adapun TPP terdiri atas 12 negara anggota dengan jumlah penduduk 797 juta, namun PDB dan proporsi perdagangan dunianya lebih tinggi, sekitar US$ 28 triliun dan 33 persen.

Memang ada potensi kerugian bila sebuah negara tidak masuk ke skema kerja sama tertentu, karena negara tersebut akan mengalami diskriminasi ekonomi. Diskriminasi terjadi karena negara anggota mendapat perlakuan istimewa yang tidak akan didapatkan oleh negara bukan anggota. Tujuan diskriminasi ini adalah meningkatkan perdagangan antarnegara anggota dengan kemungkinan menurunnya perdagangan dengan negara yang bukan anggota.

Diskriminasi bisa dialami Indonesia di pasar TPP karena pesaingnya, Vietnam dan Malaysia, adalah negara anggota. Ekspor Indonesia yang diperkirakan akan terkena dampak lebih dulu adalah tekstil dan pakaian jadi, karena produk ini termasuk salah satu prioritas TPP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait dengan keinginan Indonesia masuk ke TPP, beberapa poin umum berikut dapat menjadi pertimbangan. Pertama, berbeda dengan perjanjian ekonomi lainnya, TPP tidak hanya mengatur hubungan ekonomi antarnegara, seperti perdagangan dan investasi, tapi juga "harmonisasi" dengan aturan dalam negeri negara anggota. Hal ini dimaksudkan agar peraturan di dalam negeri menjadi transparan dan stabil, sehingga dapat diprediksi dan terkoordinasi. Deregulasi dan debirokratisasi searah dengan tujuan ini, namun "harmonisasi" seperti ini tetap bukan pekerjaan rumah yang sederhana.

Kedua, penyetaraan standar negara anggota, seperti dalam hal manajemen lingkungan, ketenagakerjaan, persaingan usaha, serta peran badan usaha milik negara yang adil dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual juga tidak mudah, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Ketiga, dari sisi pengamanan perdagangan, misalnya, pengamanan dengan standar kebersihan dan kesehatan pangan (Sanitary & Phytosanitary/SPS) harus berdasarkan bukti ilmiah. Keempat, dari sisi perlindungan industri dalam negeri, misalnya, pemberlakuan mekanisme pengamanan hanya boleh dilakukan sementara waktu dan tidak boleh tumpang-tindih.

Kelima, penggunaan kandungan dan teknologi lokal bukan merupakan syarat investasi dan keringanan tarif. Kebijakan ini mempermudah penerapan aturan asal produk atau rule of origin TPP, namun menghilangkan kesempatan untuk mengatur Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Tapi, TPP memberikan pula potensi keuntungan terhadap efisiensi dan peningkatan kualitas telekomunikasi dan optimalisasi penggunaan ekonomi digital, termasuk transaksi elektronik, yang tengah naik daun di sini. Potensi keuntungan juga terletak pada pemberdayaan usaha kecil menengah, transparansi pengadaan barang dan jasa publik, serta penerapan regulasi antikorupsi. Ini opini pribadi, tidak ada hubungan dengan institusi tempat penulis bekerja.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bertemu PM Cina, Prabowo Bahas Penguatan Bilateral hingga Kerja Sama Tingkat Global

3 April 2024

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersalaman dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Beijing, Selasa, 2 April 2024. Prabowo berjanji untuk memperdalam persahabatan negaranya dengan Beijing ketika ia bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Foto Humas Prabowo
Bertemu PM Cina, Prabowo Bahas Penguatan Bilateral hingga Kerja Sama Tingkat Global

Kedatangan Prabowo ke negara tirai bambu untuk memperkuat kerja sama antara dua negara.


Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Bilateral

30 November 2023

Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Bilateral

Hadiri Peringatan 50 Tahun Hubungan Diplomatik Korea-Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Bilateral


Bamsoet Dorong Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand

27 November 2023

Bamsoet Dorong Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand

Bertemu Duta Besar RI untuk Thailand, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia - Thailand


Mendag Bahas Peningkatan Hubungan Ekonomi Bilateral Indonesia - Inggris

10 Maret 2023

Mendag Bahas Peningkatan Hubungan Ekonomi Bilateral Indonesia - Inggris

Indonesia dan Inggris telah memiliki forum Joint Economic and Trade Committee (JETCO)


Jokowi Targetkan Nilai Perdagangan dengan Vietnam Capai US$ 15 Miliar

22 Desember 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc (kiri) saat pertemuan bilateral Indonesia-Vietnam di sela-sela KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, Sabtu, 22 Juni 2019. ANTARA
Jokowi Targetkan Nilai Perdagangan dengan Vietnam Capai US$ 15 Miliar

Jokowi menyebut dalam pertemuan hari ini, dirinya telah menandatangani tiga MoU atau nota kesepahaman tentang kerja sama.


PM Australia Tawarkan Bantuan Iklim ke Jokowi untuk Pererat Kerja Sama

6 Juni 2022

Perdana Menteri terpilih Australia, Anthony Albanese, dan Presiden Joko Widodo bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 6 Juni 2022. Sumber: youtube Sekretariat Presiden
PM Australia Tawarkan Bantuan Iklim ke Jokowi untuk Pererat Kerja Sama

Kunjungan Anthony Albanese ke Indonesia menjadi pertemuan bilateral pertama bagi pemerintahan Australia yang baru.


Bertemu Menlu Prancis, Jokowi Sampaikan 5 Pesan soal Hubungan Kedua Negara

24 November 2021

Bertemu Menlu Prancis, Jokowi Sampaikan 5 Pesan soal Hubungan Kedua Negara

Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan vaksin Prancis ke Indonesia yang jumlah totalnya akan mencapai 4,8 juta dosis.


Insiden Diplomat Nigeria, Kemenlu: Semoga Hubungan Bilatera Tetap Baik

11 Agustus 2021

Teuku Faizasyah, Plt Juru bicara Kementerian Luar Negeri. Sumber: Suci Sekar/TEMPO
Insiden Diplomat Nigeria, Kemenlu: Semoga Hubungan Bilatera Tetap Baik

Kementerian Luar Negeri menegaskan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Nigeria telah berjalan baik.


Semester 1 2021, AstraZeneca Raup USD 1,2 Miliar dari Penjualan Vaksin Covid-19

29 Juli 2021

Vaksin AstraZeneca menjadi satu di antara vaksin yang digunakan banyak negara termasuk Indonesia dalam melawan pandemi virus corona. Sarah Gilbert juga melepas hak paten dalam proses produksi vaksin tersebut, sehingga harga vaksin bisa lebih murah. Sarah dan sejumlah ilmuwan yang terlibat dalam pembuatan vaksin telah dianugrahi gelar kebangsawanan oleh Ratu Elizabeth II tahun ini. REUTERS
Semester 1 2021, AstraZeneca Raup USD 1,2 Miliar dari Penjualan Vaksin Covid-19

Perusahaan farmasi multinasional AstraZeneca meraup pendapatan US$ 1,2 miliar dari penjualan vaksin Covid-19 sepanjang semester pertama 2021.


Indonesia Usul Tingkatkan Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Singapura

22 Juni 2021

Indonesia Usul Tingkatkan Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Singapura

Peningkatan kerja sama tersebut antara lain meliputi permintaan bantuan tenaga ahli Singapura untuk pengembangan Innovation Center dan Talent Hub Kemnaker.