Taufik Ikram Jamil, Sastrawan
Teringat Hari Televisi Sedunia yang jatuh pada 21 November, terpandang pula wajah kabur pertelevisian di Tanah Air. Di tengah perkembangan dahsyat perangkat tabung kaca yang menjadikan Indonesia sebagai konsumen dalam hampir semua hal tersebut, kebijakan mengenainya tidak jelas. Revisi Undang-Undang Penyiaran, yang seharusnya memayungi pertelevisian untuk peradaban sebagaimana dicita-citakan negara, masih terpendam di lembaga legislatif tanpa kabar pasti.
Keadaan di atas makin merisaukan karena televisi masih menguasai sumber informasi dan komunikasi masyarakat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan televisi itu sendiri. Misalnya, pada pertengahan 1960-an, jumlah pesawat televisi di Indonesia hanya sekitar 36 ribu unit, kini sekitar 60 juta unit. Selama masa Reformasi, stasiun televisi yang semula tak habis dihitung dengan jari dua belah tangan, kini menembus angka 300 stasiun.
Sebagian besar sumber informasi masyarakat justru berasal dari televisi. Survei Nielsen Audience Measurement pada 2012 menunjukkan bahwa televisi masih menjadi media utama masyarakat Indonesia (95%), disusul Internet (33%), radio (20%), surat kabar (12%), tabloid (6%), dan majalah (5%).
Sayangnya, isi siaran televisi amat memprihatinkan. Penelitian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Mei-Juni 2015 memperlihatkan bahwa nilai indeks kualitas program siaran secara keseluruhan adalah 3,27. Padahal program akan disebut baik kalau mempunyai skor indeks minimal 4. Siaran anak-anak termasuk berada pada posisi standar terendah dengan hanya meraih skor 2,87. Sedangkan siaran yang melampaui skor minimal adalah religi (4,23) dan wisata atau budaya (4,06).
Di sisi lain, sebagaimana disebut banyak pakar komunikasi, pertelevisian amat cepat mempengaruhi kepribadian seseorang. Karena yang selalu ditonton adalah sesuatu yang kurang bermutu dan serba instan, misalnya, maka tidak mustahil akan melahirkan generasi konsumeristik.
Ada kecenderungan pemilik siaran televisi tidak beranjak dari keadaan ini karena perhitungan bisnis. Dengan menyuguhkan hiburan yang menganut selera pasar, sebagaimana kecenderungannya selama ini, keuntungan dapat diraih dengan cepat. Di tengah ekonomi melemah sekalipun, televisi masih memimpin perolehan iklan dibanding media lainnya dengan mencapai 70 persen kue iklan. Sampai Oktober 2015, perolehan iklan televisi pada tahun ini mencapai Rp 150 triliun.
Tentu, upaya melindungi warga dari tontonan yang tak bermanfaat bagi kreativitas masa depan, sebagaimana tergambar dari penelitian KPI di atas, harus diperjuangkan melalui kebijakan politik. Namun kini ada kecenderungan bisnis dan politik praktis dalam pertelevisian, yang setidak-tidaknya menyebabkan ketentuan siaran televisi diwarnai begitu banyak kepentingan. Terjadi tarik-menarik yang amat kuat antara kepentingan politik dan ekonomi untuk saling berebut tempat menguasai televisi dan kepentingan umum di sisi lain.
Keadaan ini makin nyata manakala para politikus cenderung menguasai televisi. Tampilnya Hary Tanoesoedibjo, bos MNC Group, dengan Partai Persatuan Indonesia, seperti mempertebal kenyataan tersebut setelah hal serupa dilakukan Surya Paloh pada Metro TV dan Aburizal Bakrie pada TV One. Itulah wajah kabur pertelevisian kita kini.
