Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peluang Melonggarkan Kebijakan Moneter

image-profil

image-gnews
Iklan

Purbaya Yudhi Sadewa, Ekonom lulusan Purdue University, Amerika Serikat

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terakhir memutuskan untuk menahan suku bunga acuan (BI Rate) di level 7,5 persen. Walaupun saat ini sulit, ke depan peluang untuk menurunkan suku bunga tampak cukup terbuka.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih relatif loyo ini, langkah BI yang tidak menurunkan suku bunga acuan mengecewakan banyak kalangan. Padahal ekonomi kita membutuhkan dukungan dari sisi fiskal maupun moneter untuk tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan sekitar 4,7 persen tidak cukup untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Bahkan ada kecenderungan pengangguran dan kemiskinan akan terus meningkat secara berangsur-angsur bila ekonomi terus tumbuh di bawah 5 persen.

Upaya untuk memberikan stimulus ke perekonomian sudah kita lihat dari sisi fiskal. Pemerintah sudah menerbitkan berjilid-jilid paket kebijakan untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi. Walaupun sebagian paket tersebut hanya akan memberi dampak dalam jangka menengah atau panjang, paling tidak dari sisi fiskal sudah ada upaya yang serius untuk memperbaiki arah perekonomian.

Namun, tanpa bantuan dari sisi moneter, sulit rasanya bagi ekonomi kita untuk tumbuh lebih cepat. Otoritas moneter harus mulai melonggarkan kebijakan moneternya. Hal ini dapat dilakukan dengan mulai menurunkan suku bunga acuan atau dengan langkah-langkah lain yang dapat menambah suplai uang di dalam sistem finansial.

Sebenarnya BI sudah tampak mulai berancang-ancang untuk mulai melonggarkan kebijakan moneternya. Hal ini terlihat dari langkah mereka menurunkan giro wajib minimum (GWM) primer dalam rupiah, dari 8 persen menjadi 7,5 persen, dan berlaku sejak 1 Desember 2015. BI memperkirakan kebijakan tersebut akan menambah kapasitas pemberian kredit sistem perbankan sebesar Rp 18 triliun.

Walaupun ini adalah langkah yang baik, rasanya banyak pelaku ekonomi yang kurang mengerti sinyal awal pelonggaran moneter BI ini. Sinyal yang paling mudah dimengerti oleh para pelaku usaha adalah penurunan suku bunga.

Sayangnya, menurunkan BI Rate saat ini agak berisiko karena seluruh dunia sedang menunggu langkah The Fed menaikkan suku bunga. BI akan terlihat menantang pasar yang mengantisipasi terjadinya modal keluar dari negara berkembang bila bank sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga. Jadi, ada risiko rupiah akan tertekan dengan lebih signifikan lagi kalau langkah menurunkan BI Rate dilakukan pada bulan ini.

Namun perbedaan suku bunga dalam negeri dengan suku bunga di AS sebaiknya tidak dijadikan acuan untuk kebijakan moneter jangka panjang. BI lebih baik fokus menjalankan inflation targeting atau lebih memperhatikan kondisi perekonomian dalam negeri. BI harus menciptakan kondisi tempat ekonomi kita dapat tumbuh secara optimal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Landasan berpikir tersebut sudah dijadikan dasar pengambilan keputusan beberapa bank sentral. Mereka tidak terlalu takut ancaman kenaikan bunga The Fed dan mereka mengambil kebijakan yang terbaik untuk memajukan kondisi perekonomiannya. India, misalnya, sudah menurunkan bunga acuannya empat kali tahun ini karena belum puas atas pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

Adapun bank sentral Eropa (ECB) tetap menjaga suku bunga rendah dan sedang memompa uang ke sistem perekonomian mereka dengan agresif. Saat ini ECB bahkan mulai menimbang-nimbang untuk menerapkan kebijakan suku bunga nominal negatif. Padahal pada triwulan terakhir perekonomian Eropa tumbuh 1,6 persen, cukup baik untuk standar Eropa. Thailand juga sudah menurunkan suku bunga beberapa kali dan suku bunga acuan Thailand saat ini hanya 1,5 persen.

Indonesia kehilangan peluang menurunkan suku bunga acuan pada awal tahun karena tekanan inflasi yang tinggi dan ketakutan terhadap kenaikan suku bunga The Fed. Ke depan, kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan peluang, bila memang ada.

Peluang untuk melonggarkan kebijakan moneter lebih jauh tampaknya cukup terbuka. The Fed sudah memberi sinyal bahwa pengetatan moneternya akan bertahap. Sementara itu, tekanan inflasi di dalam negeri juga akan turun secara signifikan ke bawah 5 persen. Laju inflasi bahkan dapat turun mendekati 4 persen pada awal Desember nanti karena dampak kenaikan harga BBM akan hilang dari angka inflasi tahunan setelah satu tahun (ini yang disebut base effect).

Bila inflasi memang benar-benar serendah itu, penurunan BI Rate tinggal menunggu waktu saja. Bila The Fed menaikkan suku bunga pada Desember tanpa menimbulkan reaksi negatif di pasar finansial dunia, BI harus bersiap-siap untuk segera melonggarkan kebijakan moneter lebih jauh lagi.

Menurunkan suku bunga memang dapat menimbulkan reaksi jangka pendek yang tidak enak, yaitu mengalirnya dana ke luar negeri. Namun, dengan sosialisasi yang jelas bahwa kebijakan tersebut akan segera menggairahkan kembali perekonomian Indonesia, rasanya dana tersebut akan segera kembali ke Indonesia. Investor lebih suka menginvestasikan uangnya di negara-negara yang mempunyai prospek pertumbuhan yang lebih tinggi karena keuntungannya juga akan lebih tinggi.

Ketika perekonomian sedang lesu, kebijakan fiskal dan moneter harus diarahkan untuk menggairahkan perekonomian. Paket-paket kebijakan pemerintah harus didukung juga oleh stimulus dari sisi moneter. BI harus jeli memanfaatkan peluang untuk menurunkan BI Rate agar ekonomi kita dapat tumbuh lebih cepat dari saat ini.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Airlangga Sebutkan Insentif hingga Beras

24 Oktober 2023

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menetri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Daisuki saat usai konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Airlangga Sebutkan Insentif hingga Beras

Airlangga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi


IMF Sebut Ekonomi Gelap, Ekonom Minta Pemerintah Antisipasi dengan Paket Kebijakan Ini

14 Oktober 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di sela Pertemuan Tahunan IMF- WB di Washington DC, AS, Selasa (11/10/2022) waktu setempat. ANTARA/Satyagraha
IMF Sebut Ekonomi Gelap, Ekonom Minta Pemerintah Antisipasi dengan Paket Kebijakan Ini

Di tengah proyeksi ekonomi gelap 2023 oleh IMF, pemerintah Indonesia dinilai harus segera mengeluarkan paket kebijakan antisipasi resesi ekonomi.


Jajak Pendapat: Stimulus Ekonomi Saat Corona Diyakini Tak Mujarab

11 Mei 2020

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Jajak Pendapat: Stimulus Ekonomi Saat Corona Diyakini Tak Mujarab

Jajak pendapat yang digelar Tempo.co selama sepekan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah di tengah pandemi Corona.


Perangkat Teknis Paket Kebijakan Ekonomi Akan Selesai Pekan Ini

4 Maret 2020

Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung (kedua kiri) dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki (kedua kanan) menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 13 Juni 2019. Presiden meminta masukan dari Apindo terkait pemerintahan ke depan, salah satunya tentang upaya peningkatan nilai ekspor. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Perangkat Teknis Paket Kebijakan Ekonomi Akan Selesai Pekan Ini

Penyusunan perangkat teknis yang memayungi pelaksanaan empat paket kebijakan ekonomi untuk meredam dampak virus corona akan kelar dalam waktu dekat.


4 Paket Kebijakan Ekonomi Antisipasi Pasokan Bahan Baku Menipis

4 Maret 2020

Menko PMK Muhadjir Effendy berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020. TEMPO/Subekti
4 Paket Kebijakan Ekonomi Antisipasi Pasokan Bahan Baku Menipis

Pemerintah tengah menyiapkan empat paket kebijakan ekonomi untuk meredam dampak virus corona.


Beri Stimulus Dampak Virus Corona, Cina Siap Pangkas Pajak

17 Februari 2020

Interior Wuhan Sport Center yang dipenuhi ratusan ranjang, di Provinsi Hubei, Cina, 12 Februari 2020. Gedung olahraga ini disulap menjadi rumah sakit sementara untuk menampung pasien virus Corona. Xinhua/Xiao Yijiu
Beri Stimulus Dampak Virus Corona, Cina Siap Pangkas Pajak

Pemerintah Cina siap meluncurkan paket stimulus ekonomi setelah negeri itu dihantam virus corona.


Ada Virus Corona, Singapura Rilis Paket Kebijakan Ekonomi Khusus

14 Februari 2020

Turis mengenakan masker bedah saat mengunjungi di Merlion Park di Singapura, 28 Januari 2020. Di negara ini, 18 kasus corona telah dikonfirmasi. REUTERS/Feline Lim
Ada Virus Corona, Singapura Rilis Paket Kebijakan Ekonomi Khusus

Menilai dampak virus corona lebih dahsyat dari SARS, pemerintah Singapura pun menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus.


Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Kritik Para Pengusaha

1 Oktober 2019

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), berdiskusi dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelum konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Peraturan Presiden tersebut memuat Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. TEMPO/Aditia Noviansyah
Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Kritik Para Pengusaha

Pemerintah telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi (PKE) dalam rangka menstimulus perekonomian nasional.


Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, CORE: Koordinasi Lembaga Kurang

1 Oktober 2019

Presiden Jokowi (tengah) saat peluncuran geoportal kebijakan satu peta dan buku kemajuan infrastruktur nasional tahun 2018 di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. TEMPO/Subekti.
Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, CORE: Koordinasi Lembaga Kurang

Peneliti Center of Reform on Economics atau CORE Yusuf Rendy Manilet menuturkan efek dari 16 paket kebijakan ekonomi


16 Paket Kebijakan Ekonomi Terbit Selama 5 Tahun, Apa Hasilnya?

1 Oktober 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), dan Gubernur BI Perry Warjiyo saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 16 November 2018. Keterangan pers ini terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI. TEMPO/Subekti.
16 Paket Kebijakan Ekonomi Terbit Selama 5 Tahun, Apa Hasilnya?

Pemerintah menyatakan sedang mengevaluasi pelaksanaan 16 paket kebijakan ekonomi (PKE) yang selama telah dikeluarkan dalam kurun 5 tahun terakhir.