Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Langkah Mundur Menteri Yasonna

Oleh

image-gnews
Iklan

Rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly melunakkan ketentuan remisi untuk terpidana korupsi jelas langkah mundur. Jika terealisasi, hal itu tidak hanya membuat tujuan pemidanaan sebagai efek jera tak tercapai. Perang memberantas korupsi seperti yang sudah kita lakukan juga akan sia-sia.

Menteri Yasonna sudah membentuk tim untuk merancang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur syarat dan tata cara remisi serta pembebasan bersyarat narapidana. Yasonna menargetkan aturan baru tersebut selesai tahun ini.

Dalih Yasonna soal perlunya PP No. 99/2012 direvisi terasa ganjil. Dia mengatakan peraturan yang dibuat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menghilangkan hak koruptor untuk menerima pengurangan hukuman. Dalam PP itu disebutkan sejumlah syarat yang lebih ketat bagi seorang narapidana korupsi untuk bisa mendapatkan remisi dibanding terpidana lain, misalnya terpidana kasus pencurian.

Ketatnya pemberian remisi untuk para terpidana korupsi dilandasi alasan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Peraturan pemerintah tersebut memberi syarat, selain berkelakuan baik, narapidana itu harus mau bekerja sama dengan aparat dalam membongkar kejahatan dan melunasi kerugian negara.

Sebagai kejahatan luar biasa, tidak gampang bagi penyidik untuk membongkar korupsi hingga ke aktor utamanya. Sebagian besar bahkan hanya kaki tangan di lapangan yang masuk pengadilan. Inilah antara lain landasan munculnya syarat remisi dalam PP No. 99/2012 tersebut, yakni bisa diperoleh jika terpidana bersedia menjadi justice collaborator. Persyaratan sebagai justice collaborator itulah yang kini akan dihapuskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alasan Yasonna bahwa revisi berkaitan dengan masalah kedudukan hukum peraturan pemerintah tersebut juga aneh. Sebab, PP No. 99/2012 sekarang justru memiliki landasan hukum lebih kuat setelah Mahkamah Agung menolak gugatan Yusril Ihza Mahendra pada 2013. Yusril, yang ketika itu mewakili terpidana bernama Rebino, Abdul Hamid, Jumanto, dan kawan-kawan, menggugat PP tersebut karena dinilai diskriminatif.

Dalam jawabannya terhadap gugatan Yusril, pemerintah, yang diwakili Kementerian Hukum, kala itu menegaskan pengetatan remisi bukanlah diskriminasi, karena terpidana tak kehilangan haknya. Selain itu, menurut Kementerian Hukum, korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang setara dengan terorisme, narkotik, dan kejahatan kemanusiaan. Dengan merampok uang negara, koruptor merampas hak publik untuk memperoleh, antara lain, pendidikan dan kesehatan yang layak.

Kini Yasonna menentang argumen yang dikeluarkan kementeriannya perihal perlunya pengetatan remisi. Lebih lucu lagi, argumentasi yang dipakai Yasonna, bahwa koruptor layak mendapat remisi, sama dengan argumen Yusril yang dulu ditampik Mahkamah Konstitusi. Presiden Jokowi, yang sejak awal pemerintahan berkomitmen memerangi korupsi, mesti menghentikan langkah mundur menterinya tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tips Penderita PPOK Bersihkan Paru-paru secara Mandiri

3 menit lalu

Ilustrasi wanita batuk. Freepik.com/Jcomp
Tips Penderita PPOK Bersihkan Paru-paru secara Mandiri

Dokter membagi tips pasien penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) untuk membersihkan paru-paru secara mandiri.


Hasil Euro 2024: TImnas Jerman ke 16 Besar Usai Kalahkan Hungaria 2-0, Jamal Musiala dan Gundogan Cetak Gol

1 jam lalu

Pemain Jerman Ilkay Gundogan mencetak gol ke gawang Hungaria dalam pertandingan Grup A Euro 2024 di Stuttgart Arena, Stuttgart, 19 Juni 2024. REUTERS/Heiko Becker
Hasil Euro 2024: TImnas Jerman ke 16 Besar Usai Kalahkan Hungaria 2-0, Jamal Musiala dan Gundogan Cetak Gol

Timnas Jerman berhasil meraih kemenangan penting atas Hungaria pada pertandingan kedua di Grup A Euro 2024.


Kapan Pasien Penyakit Jantung Perlu Pasang Ring?

2 jam lalu

Ilustrasi Ring jantung. Vidio/Abott
Kapan Pasien Penyakit Jantung Perlu Pasang Ring?

Pakar mengatakan pemasangan ring jantung masih menjadi solusi efektif mengatasi penyumbatan pembuluh darah. Kapan diperlukan pasien penyakit jantung?


Pentingnya Pendekatan Inovatif dan Teknologi Atasi Air Bersih

2 jam lalu

Implementasi IOT Bima Sakti Alterra/Bima Sakti Alterra
Pentingnya Pendekatan Inovatif dan Teknologi Atasi Air Bersih

Teknologi anak bangsa mencoba integrasikan berbagai aspek pengelolaan air bersih, mulai dari infrastruktur, manajemen risiko, hingga analisis data.


Hasil Euro 2024: Kroasia vs Albania 2-2, Klaus Gjasula Jadi Pesakitan dan Pahlawan

3 jam lalu

Pemain Albania Klaus Gjasula melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Kroasia dalam pertandingan Grup B Euro 2024 di Hamburg Volksparkstadion, Hamburg, 19 Juni 2024. Gol  Klaus Gjasula di menit-menit akhir membuat Albania menahan imbang Kroasia 2-2. REUTERS/Lisi Niesner
Hasil Euro 2024: Kroasia vs Albania 2-2, Klaus Gjasula Jadi Pesakitan dan Pahlawan

Kroasia gagal mengalahkan Albania setelah gol Klaus Gjasula memaksa pertandingan berakhir imbang 2-2 dalam laga kedua Grup B Euro 2024.


Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

4 jam lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

Pakar politik menilai posisi PKS di Pilgub Jakarta 2024 strategis.


Honda Mobilio Milik Bos Rental Mobil yang Tewas di Pati Disita Polres Jakarta Timur

4 jam lalu

Petugas Polres Jakarta Timur melihat kondisi mobil milik bos rental, Burhanis, yang disita di Mapolres Metro Jaktim, Rabu, 19 Juni 2024. Burhanis tewas dikeroyok di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati usai diteriaki maling. Foto: ANTARA/Syaiful Hakim
Honda Mobilio Milik Bos Rental Mobil yang Tewas di Pati Disita Polres Jakarta Timur

Polres Jakarta Timur membawa satu unit Honda Mobilio putih milik Burhanis, bos rental mobil yang tewas dikeroyok di Sukolilo, Pati


Teknologi Hidrofon, Bisakah Memecahkan Misteri Hilangnya Pesawat MH370?

4 jam lalu

Keluarga penumpang pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 yang hilang, terlihat dalam acara peringatan 10 tahun hilangnya pesawat tersebut, di Subang Jaya, Malaysia, 3 Maret 2024. Keluarga penumpang dari Malaysia dan Cina berkumpul untuk mengenang pesawat rute Kuala Lumpur-Beijing yang hilang pada 8 Maret 2014 silam. REUTERS/Hasnoor Hussain
Teknologi Hidrofon, Bisakah Memecahkan Misteri Hilangnya Pesawat MH370?

Peneliti dari Cardiff, dengan teknologi hidrofon, punya harapan bisa memecahkan misteri hilangnya pesawat MH370.


Uang di 5 Ribu Rekening Terafiliasi Judi Online akan Diambil Negara

4 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memberikan keterangan usai rapat satgas judi online di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Uang di 5 Ribu Rekening Terafiliasi Judi Online akan Diambil Negara

PPATK mencatat ada 5 ribu rekening yang terlibat dalam dalam aktivitas judi online


KPU Nyatakan Tak Lolos Syarat Ikut Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Ajukan Sengketa ke Bawaslu

4 jam lalu

Bakal pasangan calon independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengantarkan syarat dukungan maju di Pilgub DKI pada Ahad malam, 12 Mei 2024. ANTARA/Mario Sofia Nasution
KPU Nyatakan Tak Lolos Syarat Ikut Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Ajukan Sengketa ke Bawaslu

Dharma Pongrekun mengaku tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ikut Pilkada Jakarta lewat sengketa yang diajukannya ke Bawaslu.