Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jika Terhukum Boleh Dipilih

Oleh

image-gnews
Iklan

Usul Dewan Perwakilan Rakyat untuk melonggarkan lagi syarat calon kepala daerah merupakan langkah mundur. Dewan mengusulkan agar calon yang mendapat hukuman percobaan diperbolehkan maju dalam pemilihan. Tak cuma melanggar undang-undang, usul ini juga amat berisiko dan bisa merusak mekanisme pemerintahan.

Komisi Pemerintahan DPR menyodorkan usul aturan baru itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat pekan lalu. Usul ini akan dituangkan dalam revisi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Kendati KPU tidak sepakat, Dewan menyatakan keputusan rapat tersebut mengikat dan harus dijalankan.

Jika keputusan itu benar-benar dijalankan, KPU akan menabrak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pasal 7 huruf g undang-undang ini dinyatakan antara lain: calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Komisi Pemerintahan DPR berargumen bahwa putusan hukuman percobaan belum masuk kategori berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Menurut komisi ini, putusan tersebut baru berkekuatan hukum tetap setelah masa percobaannya selesai. Rapat komisi itu juga berkesimpulan bahwa hukuman percobaan hanya dikenakan pada tindak pidana ringan dan tidak ditahan. Walhasil, Dewan menilai setiap orang yang dihukum percobaan masih memiliki hak politik untuk dipilih dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 7 ayat g tersebut.

Argumen tersebut jelas keliru. Sebab, status putusan berkekuatan hukum tetap tidak ditentukan oleh selesainya masa hukuman. Status berkekuatan hukum tetap, menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, hanya ditentukan oleh upaya perlawanan pihak beperkara. Pihak Mahkamah Agung melalui juru bicaranya, Suhadi, juga menyatakan vonis percobaan berkekuatan hukum tetap jika pihak beperkara tidak melakukan upaya perlawanan hukum seperti permohonan banding atau kasasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berbeda dengan hukuman konvensional, seseorang yang divonis hukuman percobaan tidak ditahan. Tapi, jika mengulangi perbuatan pidana serupa selama masa percobaan itu, ia akan langsung dibui sesuai dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Risiko ini bisa terjadi pada calon kepala daerah atau bahkan pada kepala daerah yang sudah terpilih.

Dengan segala risiko hukum itu, KPU harus konsisten menolak keputusan rapat tersebut. Sudah sering KPU menolak rekomendasi hasil rapat Dewan. Penolakan pernah dilakukan, misalnya, untuk rekomendasi DPR yang meminta keikutsertaan partai politik yang berkonflik dalam pilkada 2015.

Jika KPU memenuhi keinginan DPR dengan membuat aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang, juga akan muncul masalah baru. Kelak aturan itu juga bisa dibatalkan lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


G7 Akan Gunakan Aset Rusia untuk Pinjaman Ukraina Senilai US$50 Miliar, Kok Bisa?

5 menit lalu

Mata Uang Rubel. antaranews.com
G7 Akan Gunakan Aset Rusia untuk Pinjaman Ukraina Senilai US$50 Miliar, Kok Bisa?

Aset Rusia yang dibekukan akan diberikan G7 kepada Ukraina sebagai pinjaman, tetapi rencana ini mengandung risiko - dan ancaman pembalasan Rusia.


Pariwisata Batam - Kepulauan Riau Tak Lagi Kompetitif, Ini Dua Masalahnya

9 menit lalu

Kawasan destinasi wisata Costarina yang teradapat di pesisir Pulau Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Pariwisata Batam - Kepulauan Riau Tak Lagi Kompetitif, Ini Dua Masalahnya

Hargg atiket kapal dan imigrasi, sampai sekarang belum terselesaikan sehingga berdampak buruk kepada sektor pariwisata Kepulauan Riau.


Pekerja Hotel Jadi Target Baru Malware dan Email Phishing, Modus Penipuan Tamu Komplain

10 menit lalu

Ilustrasi Serangan Malware XHelper (Shutterstock) (Ant)
Pekerja Hotel Jadi Target Baru Malware dan Email Phishing, Modus Penipuan Tamu Komplain

Pada 2023, mail anti-virus Kaspersky memblokir sebanyak 135.980.457 malware dan mencegah 709.590.011 upaya mengakses tautan phishing.


Starlink, Axiata Tak Terganggu hingga Investasi Rp30 Miliar

12 menit lalu

Satelit Starlink (kiri) dan Satria-1.
Starlink, Axiata Tak Terganggu hingga Investasi Rp30 Miliar

Axiata Group tak menganggap rencana kehadiran layanan Internet milik Elon Musk, Starlink sebagai ancaman bisnis


Berselancar Menentang Ombak Sungai di Tengah Kota Munchen Jerman

15 menit lalu

Seorang wisatawan berselancar di Eisbach Wave, Sungai Eisbach, Munchen, Jerman (Instagram/@eisbachwelle.official)
Berselancar Menentang Ombak Sungai di Tengah Kota Munchen Jerman

Di antara banyak atraksi wisata di Munchen, satu yang tak boleh dilewatkan adalah berselancar di Sungai Eisbach.


Film Hanung Bramantyo yang Tayang Juni 2024

16 menit lalu

Sutradara Hanung Bramantyo di sela pemutaran film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa di JAFF (1/12). Dok.istimewa.
Film Hanung Bramantyo yang Tayang Juni 2024

Hanung Bramantyo telah meluncurkan beberapa film pada 2024


Andrew Stanton Ditunjuk Pixar Jadi Sutradara untuk Toy Story 5

19 menit lalu

Buzz Lightyear dan Woody dalam film Toy Story. Foto: Instagram/@toystory
Andrew Stanton Ditunjuk Pixar Jadi Sutradara untuk Toy Story 5

Andrew Stanton dipilih sebagai sutradara untuk Toy Story 5 yang rencananya akan dirilis pada pertengahan 2026.


DPD PDIP Se-Indonesia Kecam Penyitaan Barang Staf Hasto oleh Penyidik KPK

20 menit lalu

Jajaran Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPD PDIP saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2024. Mereka mengecam tindakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Rossa Purbo Bekti terhadap staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
DPD PDIP Se-Indonesia Kecam Penyitaan Barang Staf Hasto oleh Penyidik KPK

"Kami merasakan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan," kata Sekretaris DPD PDIP Maluku Utara Asrul Rasyid mewakili jajaran DPD PDIP se-Indonesia.


Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

28 menit lalu

Ilustrasi Inflasi. kemenkeu.co.id
Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Jokowi mengatakan salah satu hal yang selalu dia tanyakan saat kunjungan ke daerah adalah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonominya.


Panglima TNI Sebut Ormas Sipil Bisa Ikut Pasukan Perdamaian di Gaza

28 menit lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Panglima TNI Sebut Ormas Sipil Bisa Ikut Pasukan Perdamaian di Gaza

Panglima TNI mengatakan terbuka kemungkinan ormas sipil untuk membantu dalam hal pelayanan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.